'Wah Saya Nggak Tahu'; Menantu Mantan Gubernur Sumsel Disebut Salip Dua Kandidat Senior

SRIPOKU.COM - PALEMBANG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumsel menggelar rapat pleno menetapkan kursi dan nama Caleg terpilih DPRD Provinsi Sumsel, Senin (12/8). Menantu mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin disebut-sebut bakal menyalip dua kandidat senior di Golkar.

Sebanyak 75 anggota DPRD Provinsi Sumsel Terpilih periode 2019-2024 dijadwalkan dilakukan pengangkatan dan pengambilan sumpahnya 24 September 2019.

• KPU Lahat Sudah Dapat Nama-nama Caleg yang Lolos, Kursi Ketua DPRD Diambil Alih Partai Demokrat?

• Kursi Ketua DPRD Kota Palembang Bakal Diduduki Kader dari Partai Demokrat, Ini Penyebabnya

Dari perolehan kursi Partai Golkar ada 13, PDIP ada 11, Partai Gerindra ada 10, Partai Demokrat ada 9, PKB ada 8, PKS ada 6, Partai Nasdem ada 6, PAN ada 5, Partai Hanura ada 3, Perindo ada 3, PPP ada 1.

Nama H Fatra Radezayansyah ST SE MM Caleg DPRD Sumsel Partai Golkar terpilih Dapil IX Muba ini digadang-gadang namanya menjadi salah satu kandidat bakal menduduki kursi DPRD Sumsel. Selain itu ada nama Hj RA Anita Noeringhati SH MH (Caleg Terpilih Dapil Palembang 1), dan M Yansuri SIP (Caleg Terpilih Dapil Palembang 2).

Ketika disinggung peluangnya bakal menduduki jabatan strategis tersebut, menantu Ketua DPD Partai Golkar Sumsel yang juga mantan Gubernur Sumsel dua periode Ir H Alex Noerdin SH ini masih enggan berkomentar banyak.

"Wah saya nggak Tahu Itu, lagian masih panjang dan ada mekanisme yang dilaksanakan," ungkap Fatra kepada Sripoku.com.

Menurut Fatra yang aktif beroragnisasi menjabat Sekretaris Umum BPD HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Daerah Sumatera Selatan ini juga enggan erandai-andai.

"Gak usah berandai dulu masih ada mekanisme yang harus dijalankan," kata pria kelahiran Bandung 19 Januari 1977 yang gemar bernyanyi.

Fatra yang juga memegang tugas sebagai Tim Pemenangan Partai di Sumatera Selatan sempat menceritakan perjuangannya bersama sang istri Hj Lury Elza SH MKn sama-sama berjuang baik Pileg maupun Pilpres ke masyarakat Dapilnya di Sumsel.

"Perjuangan berat itu sudah pasti, Dapil Muba itu sangat luas dan saya harus turun menyapa masyarakat secara merata. Alhamdulillah dengan waktu, tenaga yang ada bisa dilakukan secara optimal. Saya harus mengurangi sementara waktu dengan keluarga dan Alhamdulillah apa yang diperjuangkan selama ini membuahkan hasil," kata Bapak dua anak kembar laki-laki buah pernikahan dengan Hj Lury Elza SH MKn.

Alumni Fakultas Teknik dan manajemen industri Universitas Pasundan Bandung, akuntasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun Bandung, Magister Manajemen Bisnis dan Adminisntrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung (ITB), dan tengah menjalani Program doktor (S3) Manajemen Bisnis Universitas Padjadjaran Bandung ini juga sempat menceritakan suka dukanya selama menperjuangkan suaranya di Dapil Muba.

"Sukanya senang bisa bertemu masyarakat, bedialog, mendengarkan harapan dan keinginan mereka. Dukanya, susah sinyal terutama daerah terpencil, kebayang kalau mobil mogok. Tapi Alhamdulillah gak pernah terjadi," kata Fatra Radezayansyah.

Fatra sendiri berprofesi wiraswasta memegang beberapa perusahaan. Ia juga merupakan Staf pengajar di Univesitas Katholik Parahyangan Bandung 2002 - 2011, Staf pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pos Indonesia Bandung 2004 - 2006, dan Staf Pengajar Universitas Sriwijaya 2018 - sekarang.

"Motivasinya terjun ke politik, ingin meningkatkan kemajuan sumatera selatan karena bangga sebagai putera daerah yang nantinya bisa memberikan kontribusi besar dalam pembangunan," pungkasnya.

Tunggu Pleno
Menantu mantan Gubernur Sumsel yang juga ketua DPD I Golkar Sumsel Alex Noerdin, Fatra Radezayansyah dikabarkan didorong "desak" untuk menduduki jabatan ketua DPRD Sumsel periode 2019- 2024.

Calon anggota DPRD Sumsel terpilih dari daerah pemilihan IX (Muba) partai Golkar tersebut, akan menyalip dua kandidat terkuat selama ini, yaitu M Yansuri dan RA Anita Noeringhati yang telah duduk di DPRD Sumsel.

"Iya, ada kabar Fatra dipaksakan untuk jadi ketua DPRD Sumsel nanti," kata salah satu petinggi Golkar Sumsel yang namanya tidak mau disebutkan.

Meski begitu diungkapkan sumber tersebut, meski ada penolakan dari beberapa kader Golkar lainnya. Namun karena ketua DPD I Golkar provinsi punya hak untuk memajukannya, hal itu bisa saja terjadi.

"Memang isu Fatra akan masuk bursa itu terus berhembus, tapi sempat diklarifikasi yang bersangkutan dulu jika tidak benar. Tapi politik kita tidak tahu kedepannya, jadi lihat saja," ungkapnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD I Golkar Sumsel Alex Noerdin yang dicoba dihubungi beberapa kali tidak meresponnya.

Sedangkan Sekretaris DPD I Golkar Sumsel Herpanto sendiri mengaku pihaknya saat ini belum melakukan pleno untuk merekomendasikan 3 nama calon ketua DPRD Sumsel tersebut ke DPP.

Menurut Herpanto, dalam penentuan unsur ketua atau pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/ kota, pihaknya memiliki ada mekanisme, dimana harus melalui pleno dan dihadiri pengurus 1 tingkat diatasnya.

"Kriteria pasti ada, seperti incumbent pengurus DPD dalam tingkatan diutamakan. Apabila itu tidak ada maka turun kebawah," jelasnya.

Dijelaskannya, saat waktunya pleno tingkat DPD I, nanti mengusulkan 3 nama, dan klarifikasi yang diplenokan DPP dengan dihadiri ketua DPD I provinsi untuk memutuskan nama.

"Jadi Golkar belum melakukan pleno, karena Golkar sempat digugat ke MK oleh PDI-P. Tapi yang jelas, setelah penetapan caleg terpilih oleh KPU, kami akan melakukan pleno dan saat ini belum tahu dan itu hak preogratif ketua DPD I," jelas Herpanto yang saat ini sedang melakukan pleno ditingkat Kabupaten/ kota.

Terpisah, Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu wilayah Sumatera DPP Golkar Indra Bambang Utoyo menerangkan, jika penentuan calon unsur ketua dan pimpinan badan legislatif disetiap tingkatan, partainya memiliki mekanis tersendiri

"Berdasarkan juklak yang ada untuk penentuan ketua atau pimpinan badan legislatif, harus dirapatkan secara pleno DPD masing- masing. Kalau provinsi DPD 1, yang nanti keluarkan 3 nama,alu dirapatkan DPP yang dihadirkan ketua DPD I untuk mengeluarkan 1 nama," terangnya.

Sedangkan untuk kriterianya, Golkar memiliki syarat diantaranya prestasi, dalam artian peraih suara terbanyak. Kemudian, loyalitas artinya sudah berapa lama di pengurus dan kedudukannya di pengurus dan tidak pernah pindah partai.

Termasuk juga, kader itu tidak tercela, dengan artian tidak punya kasus hukum selama ini.

"Kriteria- kriteria itu akan diperhatikan DPP. Kita harapkan sebelum pelantikan sudah ada putusan dari Jakarta," tandasnya. (fiz/arf)

Like Facebook Sriwijaya Post Ya...