Sriwijaya, Wujud Tentara Bedulur

Sriwijaya, Wujud Tentara Bedulur

(Catatan HUT Korem 044 Garuda Dempo)

Oleh : Kol Arh. Sonny Septiono

Komandan Korem044 Garuda Dempo

Tanggal 30 Juni 2019 ini adalah hari bersejarah bagi Korem 044 Garuda Dempo. Tepat 38 tahun la­lu, 1981, secara resmi di bawah komando teritorial Kodam II Sriwijaya, diresmikanlah ber­di­rinya Korem 044 Garuda Dempo (Korem Gapo).

Sejak awal pembentukan hingga saat ini, ter­hitung su­dah ada 23 perwira menengah TNI (Kolonel) yang bertugas di wilayah teritorial ini se­bagai Dan­rem.

Mengiringi itu juga, kiprah dan aktifitas prajurit TNI AD di Bumi Sriwijaya terus ber­ge­rak, berdinamika dengan perkembangan daerah.

Tulisan ini ingin memberikan beberapa ca­ta­t­an dalam rangka HUT Korem Gapo, yang tentunya diharapkan bisa memberi kontribusi positif ba­gi masyarakat Sumsel khususnya.

Korem Gapo adalah bagian integral dari Kodam II Sriwijaya.

Oleh karena itu Korem Gapo di­be­ban­kan untuk mengemban amanah membawa nama besar Sriwijaya, sebuah sebutan yang tidak hanya sekedar nama, tetapi sebuah imperium yang menjadi embrio kejayaan nusantara.

Sriwijaya a­da­lah sebuah sejarah, jati diri, serta kebanggan yang nilai-nilainya begitu luhur untuk di­ta­nam­kan sepanjang masa.

Kebesaran Sriwijaya inilah yang sejak awal hingga saat ini diemban oleh Ko­dam II, yang secara komando kewilayahan, terutama tugas teritorial dilakukan Korem Gapo.

Mengacu pada UU TNI, tugas utama TNI adalah menjaga dan menjamin kedaulatan negara, khususnya pada sisi pertahanan dan keamanan.

Metodenya dengan banyak hal yang semuanya di­­se­butkan secara jelas, baik dalam bentuk operasi militer maupun operasi militer selain perang (OM­SP).

Semua pelaksanaan tugas tentu disesuaikan dengan kondisi dan realitas wilayah teritorial yang ditempati. Khusus Sumsel, tentu menyesuaikan pula dengan karakteristik sejarah, so­sial, budaya, dan ekonomi di wilayah ini.

Awalnya wilayah kerja Korem Gapo cukup luas, bahkan sampai ke Bangka Belitung.

Tetapi de­ngan perkembangan dan dinamika organisasi berikutnya, Korem Gapo terfokus ke Sumsel.

Sa­tu­an di bawah Korem saat ini ada 8 Kodim dan satu Batalyon.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, kerjasama, koordinasi, dan hubungan dengan banyak pi­hak, mutlak harus dilakukan.

Korem Gapo tidak mungkin berjalan sendiri, hubungan baik dengan pemerintah daerah besertase­­luruh jajarannya, kepolisian, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan tentu saja dengan masyarakat itu sendiri.

Hal ini tidak lepas dari asumsi dasar bahwa Korem Gapo adalah milik dan bagian darimasyarakat Sumsel.

Mengacu pada filosofis dan ajaran dasar TNI yang menekankan bahwa TNI adalah tentara rak­yat, maka segala tindak tanduk dan aktifitas yang dilakukan oleh seluruh unsur di Korem Gapo, ti­dak boleh lepas dari kepentingan dan kebutuhan rakyat.

Apapun yang dilakukan, semua adalah bagian dari membangun kekuatan rakyat sebagai basis pertahanan bernegara.

Pada saat negara dan situasi wilayah dikatagorikan damai dan aman, fungsi-fungsi pertahanan ini te­tap berjalan, bentuknya yang kemudian menyesuaikan.

Pelaksanaan fungsi inilah yang ke­mu­di­an melekat pada sebutan pembinaan teritorial (binter).

Korem Gapo melaksanakan fungsi binter ini dengan berbagai metode, baik dalam bentuk komunikasi sosial yaitu membangun hubungan se­cara terus menerus dengan seluruh unsur masyarakat, pertahanan wilayah, dan bakti TNI.

TNI me­mang dituntut juga untuk bisa hadir dalam masalah-masalah yang membelit masyarakat dan ter­libat sebagai pihak yang bisa memberikan peluang-peluang solusi menyelesaikan masalah.

Bak­­ti TNI adalah salah satu wujudnya yang tampak dari program TMMD (Tentara Manunggal Ma­suk Desa), termasuk juga kegiatan lain sejenis.

Pelaksanaan fungsi binter didasarkan pada pemahaman terhadap masalah yang berkembang di masyarakat. Khusus Sumsel, masalah teraktual dan juga terus berulang setiap tahun adalah ke­ba­karan hutan dan lahan (karhutla), terutama wilayah gambut. Masalah ini setidaknya mencuat se­jak 2014 lalu sampai sekarang.

Saat kemarau datang, karhutla selalu mengancam. Tak terkecuali di 2019 ini, titik-titik api sudah mulai terpantau. Guna mengatasi masalah ini, dibentuklah Satgas Pe­nanggulangan Karhutla, yang seperti sudah kelaziman, Dansatgas ditunjuk Komandan Korem Gapo.

Pemilihan ini tentu bukan tanpa alasan, kesiapan dan keahlian yang dimiliki oleh prajurit TNI, kiranya menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan struktur Satgas.

Terkait karhutla, jajaran Korem Gapo dengan Kodim dan Koramil yang ada selalu bergerak se­ca­ra aktif.

Kuncinya adalah memahami akar masalah terlebih dahulu, menguasai medan, dan ke­mu­dian bertindak.

Berkat kerjasama dan koordinasi baik dengan instansi lainnya, persoalan ini bi­sa diselesaikan, walaupun tetap tidak jadi jaminan bahwa karhutla tidak ada.

Karhutla akan berhubungan dengan masyarakat setempat, pelaku usaha, serta pemerintah daerah.

Instansi lain seperti Kepolisian dan BNPB, juga memberikan kontribusi besar.

Oleh karena itu, se­bagai wujud komitmen tentara rakyat, maka pendekatan yang digunakan juga melalui pe­nguatan rakyat.

Tidak hanya soal titik api, tapi juga membangun kesadaran masyarakat.

Desa-de­sa binaan Korem Gapo terus diperbanyak, hubungan baik dengan masyarakat terus dijalin.

Kita per­caya, jika masyarakat kuat secara ekonomi, sosial dan budaya, maka karhutla bisa dicegah oleh masyarakat itu sendiri.

Bagi TNI, ini juga bentuk kemanunggalan dengan rakyat.

Selain karhutla, soal klasik yaitu kamtibmas juga menjadi perhatian.

Ini sebenarnya adalah wi­la­yah tugas Polri, tetapi sebagai sesama alat negara yang bergerak di sektor keamanan, TNI juga di­tuntut untuk berperan serta.

Posisinya adalah sebagai mitra kepolisian, sama-sama melakukan pembinaan dan pengawalan agar kamtibmas berlangsung dengan baik.

Pihak terdepan tentu Pol­ri, yang pada hari Senin ini, 1 Juli juga merayakan HUT ke-73 tahun.

Pola kemitraan paling se­der­hana yang dilakukan adalah, memberikan jaminan kepada masyarakat, bahwa dimana ada ang­gota TNI, disitu seharusnya rakyat merasa nyaman.

Jika ada anggota TNI yang tinggal di se­buah kampung, sejatinya warga kampung itu merasakan keamanan dan kenyamanan.

Ini konteks ide­alnya dan itu yang selalu ditekankan.

Dalam skala lebih luas, kemitraan Polri dengan TNI tampak dari berbagai kegiatan bersama, sa­ling dukung, saling menunjukkan rasa bedulur.

Mungkin dalam beberapa kasus terjadi gesekan antara anggota TNI dengan Polri, tapi yakinlah riak-riak itu bersifat kasuistik.

Secara kelem­ba­ga­an posisi TNI-Polri sudah sangat jelas.

Ke­dua alat negara ini, dalam pelaksanaan tugasnya sama-sama diberikan kelengkapan sarana pra­­sarana, terutama senjata api.

Sama-sama bersenjata tetapi memiliki standar yang berbeda.

TNI ber­dasarkan standar militer, Polri mengacu pada kepentingan Kamtibmas.

Apabila sekarang ini banyak muncul pandangan tentang polemik TNI-Polri, kita kembalikan saja ke aturan per­un­dang-undangan.

Terpenting adalah bagaimana pola kemitraan ke depan dan sinergi apa yang ha­rus dibangun, khususnya di Sumsel .

Masalah mendasar di Sumsel adalah penyalahgunaan narkoba yang mau tidak mau harus diakui menjadi ancaman serius dan sepertinya terus menyebar dan menyasar berbagai pihak.

Ini bukan ha­nya ancaman pada tataran lokal saja, tapi sudah berkaitan dengan isu nasional dan inter­na­si­onal.

Selain tugas Polisi, TNI juga punya tanggungjawab terhadap sisi ini, karena narkoba ber­ka­it­an dengan pelemahan sebuah negara.

Ancaman narkoba bukan hanya individu tetapi sudah me­nyasar kedaulatan negara.

Selain soal-soal mendasar di atas, sebagai aparat penjaga kedaulatan, Korem Gapo be­serta ja­jar­an juga tetap mengkampanyekan dan memperkokoh semangat kebangsaan dalam wa­dah NKRI. Isu-isu seputar berkembangnya ideologi yang mengancam kehidupan bernegara ju­ga tetap jadi perhatian.

Komunisme yang sangat mungkin muncul dalam berbagai wujudnya, harus senantiasa diwaspadai. Korem Gapo tidak akan main-main karena ini ber­hubungan dengan jati diri dan i­den­titas bernegara.

Oleh sebab itu, pembinaan dan kampanye tentang ancaman berbagai ideologi berbahaya yang meng­ancam NKRI, khususnya komunisme, menjadi perhatian serius bagi Korem Gapo.

Ideologi ya­ng bergerak secara laten ini selalu dicermati pergerakannya. Counter attack wajib dilakukan.

Ca­­ra terbaik adalah penguatan terhadap generasi muda, sehingga ikatan terhadap NKRI tetap me­nonjol.

Saat ini, realitas dan pandangan di masyarakat sudah berubah.

Sistem po­litik berfluktuasi, iklim so­sial budaya di masyarakat juga berubah.

Sebaran informasi dan terpaan me­dia massa begitu ken­cangnya.

Seliweran berita bohong, hoax dan sejenisnya, sudah menjadi san­­tapan sehari-hari ma­syarakat.

Pada posisi ini, aparat keamanan mau tidak mau juga me­ra­sa­kan dampaknya, bah­kan terkadang berada dalam pusaran seliweran informasi yang serba tak je­las.

Cara pandang masyarakat terhadap kedua lembaga juga berdinamika. Kita tentu bisa mem­be­da­kan cara masyarakat melihat institusi Polri maupun TNI, di era sebelum orde reformasi dan pa­da sa­at sekarang.

Cara pandang ini sangat dipengaruhi oleh bagaimana sisi internal lembaga dalam men­sikapi dinamika yang ada, serta bagaimana pengaruh luar yang terus masuk.

Saya yakin, me­­­nunjukkan bukti konkrit keberpihakan dengan rakyat adalah formula terbaik.

Untuk bisa melaksanakan tugas dengan baik, diperlukan sinergi dan komitmen.

Istilah bedulur a­da­lah kata-kata ampuh untuk Sumsel. Bedulur berarti satu ikatan kekerabatan, satu perasaan dan sa­ling peduli.

Dalam bahasa daerah sering dikatakan istilah saling keruani, turunan makna lain da­ri bedulur.

Kita semua bedulur, TNI, Pemerintah Daerah, rakyat, Polri, pelaku usaha, semua a­da­lah dulur.

Semangat pada kebesaran Sriwijaya sudah menunjukkan itu. Kita adalah bersaudara dalam satu ikatan Nusantara. Korem Gapo tetap pada komitmen, konisten sebagai tentara rakyat de­ngan jiwa bedulur.

Kalaupun ada prilaku oknum, khususnya oknum anggota TNI yang keluar da­ri semangat ini, saya adalah yang terdepan mengambil tindakan.

Selamat HUT ke 39 Korem 044 Gapo dan Selamat HUT Bayangkara ke 73.