Anggota Komisi 1 DPRD Sumsel, Apresiasi Kebijakan Insentif Beras ASN-Honorer

“Tapi kesempatan ini perlu saya ungkap. Ini bukti konkrit kita sebagai daerah lumbung pangan. Kita memikirkan petani, dimana sebagian besar masyarakat provinsi ini adalah petani. Saya yakin petani akan senang dengan program ini,” kata mantan Bupati OKU Timur dua periode.

Gubernur juga beralasan, diambilnya kebijalan pemberian insentif beras bagi pegawai adalah untuk mengimbangi hasil produksi yang kerap tidak terserap oleh Bulog. Karena selama ini pemerintah terus menggenjot hasil produksi petani. Akibatnya produksi naik namun sayangnya tidak diimbangi dengan pemasaran yang jelas. Sehingga menjadi dilema bagi kalangan petani. Sebab pada saat musim puncak panen harga anjlok atau jatuh, sedangkan saat musim paceklik harga melambung tinggi.

“Nah disinilah peran dan fungsi Bulog sebagai penyetabil dan penyanga harga. Bulog juga harus didukung Kabupaten/kota dalam penyerapan dan penyaluran beras. Untuk apa produksi tinggi kalau harga anjlok. Siasatnya Pemprov mengintervensi ini. Beli beras petani dengan harga sangat baik diatas HPP. Selanjutnya beras diberikan sebagai insentif bagi pegawai,” jelasnya.

Herman Deru mengingatkan pegawai, agar beras yang telah diberikan jangan dijual. Jika kedapatan ada pegawai yang menjual beras tersebut akan dikenakan sanksi.

“Mohon jangan dijual, mohon betul jagan dijual. Apalagi sampai berkeliaran di pasar. Kalau kedapatan dijual. Jangan lagi diberi pak Sekda,” tegas Gubernur.

Gubernur juga mengingatkan Perum Bulog untuk menjaga mutu dan kualitas beras serta tampilan kemasan beras untuk ASN.

“Kalau berasnya tidak bagus kembalikan. Untuk penyaluran beras ini kita anggarkan Rp 50 miliar pertahun,” pungkasnya. (Abdul Hafiz)