Keterbukaan Informasi

Keterbukaan Informasi untuk Publik dan Media

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebelas tahun lalu adalah sebuah capaian positif

Keterbukaan Informasi untuk Publik dan Media
ist
Yurnaldi

Keterbukaan Informasi untuk Publik dan Media

Oleh : YURNALDI

Wartawan Utama dan Pemimpin Redaksi Harian Vokal Sumsel (2012-2013). Calon Anggota Komisi Informasi Sumatera Selatan

 

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), sebelas tahun lalu adalah sebuah capaian positif untuk mendorong terwujudnya good gover­nan­ce.

Dengan demikian, Indonesia telah mencatatkan diri sebagai negara ke-5 di Asia dan ke-76 di dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

Secara substansi UU KIP memuat dan berhubungan dengan, pertama, UU KIP adalah undang-Un­­dang pertama yang secara komprehensif menjamin hak-hak publik atas informasi.

Kedua, secara komprehensif UU KIP telah mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan ak­ses informasi terbuka dan efisien kepada publik.

Melalui UU KIP, kewajiban untuk mem­be­ri­kan informasi, dokumen dan data diintegrasikan sebagai bagian intern dari fungsi birokrasi pe­me­rin­tahan, diperkuat dengan sanksi-sanksi yang tegas bagi pelanggarannya.

Ketiga, UU KIP juga mengatur klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan ke­pas­tian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik, dan infor­ma­si apa saja yang dikecualikan dalam periode tertentu.

Halaman
1234
Editor: Salman Rasyidin
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved