Generasi Milineal dan Pemilu 2019

Penyebaran berita bohong (hoax) memaksa kita untuk menyaring semua bentuk informasi yang diterima, dan sebagai generasi milenial yang tidak terlepas dari komunikasi melalui media sosial hendaknya tidak  menyebarluaskan informasi apabila tidak jelas sumber ataupun kebenarannya.

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan indikator komposit yang digunakan BPS untuk mencatat tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.

IDI sendiri mengukur kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Dari 3 aspek kemudian dipaparkan menjadi 11 variabel yaitu kebebasan berserikat dan berkumpul; kebebasan

berpendapat; kebebasan berkeyakinan; kebebasan dari diskriminasi; hak memilih dan dipilih; partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan; pemilu yang bebas dan adil; peran DPRD; peran partai politik; peran birokrasi; pemerintah daerah; dan peran peradilan yang independen.

Dari hasil pengukuran IDI selama 2009-2017, capaian kinerja demokrasi Indonesia berfluktuatif.

Begitu juga tingkat demokratif Provinsi Sumsel, hal ini mencerminkan dinamika demokrasi di Indonesia termasuk Sumsel.

IDI merupakan indeks dari skala 0 sampai 100. Tingkat demokrasi di suatu wilayah dikategorikan baik jika indeksnya lebih besar dari 80, kategori sedang untuk indeks berskala 60 hingga 80, dan kategori burung untuk nilai indeks di bawah 60.

Sumsel sendiri masih termasuk kategori sedang hingga tahun 2017 yang lalu.

Di tahun 2016, Sumsel pernah masuk ke dalam kategori baik dimana IDI mencapai 80,95 kemudian turun di tahun 2017 menjadi sebesar 74,04.

Indikator ini basisnya dirancang untuk melihat pergolakan demokrasi dengan sensitifitas yang tinggi.

Dengan demikian, angka yang dihasilkan IDI merupakan gambaran dari apa yang terjadi karena disusun berdasarkan evidence based (kejadian).

Adapun lima variabel yang menyebabkan turunnya IDI di Sumsel antara lain Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang turun drastis dari kategori sedang (79,84) menjadi kategori buruk (4,52); lalu variabel Partisipasi Politik Dan Pengambilan Keputusan Dan Pengawasan yang turun drastis dimana sebelumnya termasuk kategori baik (89,96) menurun di tahun 2017 menjadi kategori buruk (49,72).

Adapun tiga variabel lainnya yang mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan yaitu variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, variabel kebebasan berkeyakinan, variabel kebebasan dari diskriminasi.

Merosotnya dua variabel tersebut dinilai oleh beberapa indikator sensitif seperti variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah yang diukur melalui indikator kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN serta melalui indikator Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.