Berita Palembang
Jadwal LRT Palembang di Bandara SMB II tidak Sampai Malam, Ini Komentar Anggota Komisi V DPR RI
Jam operasional Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan dalam kota hanya sampai dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II dikeluhkan
Penulis: Welly Hadinata | Editor: Tresia Silviana
Anggota Badan Anggaran Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menilai LRT ini hanya melalui jalur-jalur tertentu yang tidak menyentuh masyarakat bawah.
"Apalagi kalau dilihat LRT ini melewati rute-rute yang benar-benar tak menyentuh masyarakat bawah, mulai dari bandara, rute lainnya melewati mal dan kedua mal itu punya perusahaan swasta, jadi terkesan LRT ini pembangunannya bisa diintervensi oleh pihak swasta," ujarnya.
Bambang menegaskan karena alasan-alasan inilah, Badan Anggaran Komisi V DPR RI akan menolak pengajuan subsidi LRT untuk tahun 2020 mendatang.
"Apalagi setelag grass periodenya selesai, anggaran subsidi LRT ini akan semakin besar. Kita harus membayar angsuran dan bungan ke China Development Bank (CDB) karena sebagian besar pinjaman untuk LRT kita pinjam ke sana," ujarnya.
Bambang menjelaskan jika bunganya saja 4,7 persen dari total pinjaman Rp 10,9 triliun maka setiap bulan bunga yang harus dibayar Rp 45 miliar ditambah dengan angsuran juga berkisan Rp 45 miliar per bulan.
"Jadi dalam sebulan biaya yang harus dikeluarkan untuk LRT sekitar Rp 100 miliar ditambah dengan biaya operasional, listrik dan lainnya," ujarnya.
Bambang kembali menegaskan agar masyarakat Palembang siap-siap menerima estapet subsidi LRT dari APBN.
"Kalau yang subsidi LRT adalah APBN jadi semua masyarakat Indonesia ikut terbebani membayarkan subsidi LRT padahal yang menikmati LRT hanya masyarakat Palembang, jadi ini jelas tidak adil.
Untuk itu mulai tahun 2020 siap-siap masyarakat Palembang harus menanggung subsidi LRT ini," ujarnya.
====