Jadwal LRT Palembang di Bandara SMB II tidak Sampai Malam, Ini Komentar Anggota Komisi V DPR RI

Laporan wartawan Sripoku.com, Welly Hadinata

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Jam operasional Light Rail Transit (LRT) atau kereta ringan dalam kota hanya sampai dari Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II hanya sampai pukul 18.59 dikeluhkan.

Hal ini tidak sesuai dengan jadwal kedatangan di SMB II yang bahkan hingga pukul 22.00.

Berdasarkan pantauan, jam akhir operasional LRT dari stasiun DJKA Opi Mall - Bandara SMB II pukul 17.46 sedangkan dari SMB II ke DJKA sampai pukul 18.59.

• Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang Siap-Siap Terima Estapet Subsidi LRT, Pengajuan Ditolak DPR RI

• Integrasi LRT-TM-Damri, LRT Butuh Park and Ride

• Video Integrasi LRT dan Damri Jurusan Palembang-Indralaya Sepi Penumpang

Diungkapkan Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, operasional LRT Palembang tidak berkaca dengan luar negeri. Dimana stop operasional sesuai dengan jam stop aktivitas masyarakat.

"Seperti di Jepang, Cina, Singapura, LRT diberhentikan setelah pertokoan ditutup atau setelah aktivitas ekonomi selesai hari itu," katanya saat kunjungan ke Palembang, Rabu (6/3/2019).

Sementara saat ini di Palembang, pertokoan masih buka bahkan pukul 21.00. Sedangkan LRT paling lama sampai pukul 18.59. Selain itu, LRT yang juga bertujuan untuk mengangkut penumpang dari bandara, stop operasional tidak sampai penerbangan dan kedatangan terkahir.

"Hal ini sama saja dengan manipulasi waktu dalam melayani publik. Harusnya sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dari pertokoan bahkan dari bandara pasti ada yang malam, tapi LRT malah sudah tidak jalan jika lebih dari jam 7 malam," katanya.

Salah seorang penumpang LRT, Rudianto mengatakan, dirinya memang tidak selalu menggunakan LRT.

Selain tidak ada kendaraan penghubung, LRT juga tidak sampai malam hari. Menurutnya, keamanan LRT sangat terjamin meski digunakan di malam hari.

Maka jika operasional sampai malam, dimungkinkan ada saja penumpangnya.

"LRT kan bukan bus kota, pasti aman walaupun malam. Tapi pemerintah juga harus menyiapkan kendaraan penghubungnya sampai malam agar penumpang juga sampai tujuan tanpa harus kesusahan cari kendaraan setelah naik LRT," katanya.

• LRT Palembang Ditargetkan Tingkatan Penumpang 10 Persen, Integrasi Bus Air Segera Menyusul

• Terintegrasi LRT dan Trans Musi, DAMRI Utamakan Kenyamanan Fasilitas Meski Merugi

• Hindari Kemacetan Saat Millennial Road Safety Festival 2019 Nanti, Sebaiknya Warga Naik LRT

Sebelumnya, Badan Anggaran Komisi V DPR RI kembali menegaskan untuk menyetop subsidi LRT tahun 2020 mendatang. Pengalihan subsidi akan diberikan kepada Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel.

Hal ini disampaikan saat kunjungannya di Palembang, Rabu (6/3/2019).

Penyetopan subsidi ini dilakukan karena proyek LRT ini dinilai grasa-grusu, tanpa ada penelitian dari Litbang Perhubungan dan badan perencanaan, sehingga saat LRT ini sudah dibangun transportasi ini hanya bisa digunikmati oleh kalangan tertentu saja, karena tidak semua rute bisa diakses.

Anggota Badan Anggaran Komisi V DPR RI, Bambang Haryo Soekartono menilai LRT ini hanya melalui jalur-jalur tertentu yang tidak menyentuh masyarakat bawah.

"Apalagi kalau dilihat LRT ini melewati rute-rute yang benar-benar tak menyentuh masyarakat bawah, mulai dari bandara, rute lainnya melewati mal dan kedua mal itu punya perusahaan swasta, jadi terkesan LRT ini pembangunannya bisa diintervensi oleh pihak swasta," ujarnya.

Bambang menegaskan karena alasan-alasan inilah, Badan Anggaran Komisi V DPR RI akan menolak pengajuan subsidi LRT untuk tahun 2020 mendatang.

"Apalagi setelag grass periodenya selesai, anggaran subsidi LRT ini akan semakin besar. Kita harus membayar angsuran dan bungan ke China Development Bank (CDB) karena sebagian besar pinjaman untuk LRT kita pinjam ke sana," ujarnya.

Bambang menjelaskan jika bunganya saja 4,7 persen dari total pinjaman Rp 10,9 triliun maka setiap bulan bunga yang harus dibayar Rp 45 miliar ditambah dengan angsuran juga berkisan Rp 45 miliar per bulan.

"Jadi dalam sebulan biaya yang harus dikeluarkan untuk LRT sekitar Rp 100 miliar ditambah dengan biaya operasional, listrik dan lainnya," ujarnya.

Bambang kembali menegaskan agar masyarakat Palembang siap-siap menerima estapet subsidi LRT dari APBN.

"Kalau yang subsidi LRT adalah APBN jadi semua masyarakat Indonesia ikut terbebani membayarkan subsidi LRT padahal yang menikmati LRT hanya masyarakat Palembang, jadi ini jelas tidak adil.

Untuk itu mulai tahun 2020 siap-siap masyarakat Palembang harus menanggung subsidi LRT ini," ujarnya.

====