Integrasi LRT-TM-Damri, LRT Butuh Park and Ride

Penerapan kebijakan integrasi moda transportasi LRT dengan Trans Musi (TM) dan Damri terus dievaluasi. Integrasi moda transportasi ini butuh peningkat

Integrasi LRT-TM-Damri, LRT Butuh Park and Ride
Instagram @oscardm3
Ilustrasi - LRT. 

SRIPOKU.COM , PALEMBANG - Penerapan kebijakan integrasi moda transportasi LRT dengan Trans Musi (TM) dan Damri terus dievaluasi. Integrasi moda transportasi ini butuh peningkatan sarana dan prasarana, supaya lebih menarik. Sehingga masyarakat tertarik untuk menggunakan transportasi massal itu.

Berita Lainnya:

Paket Bayar Tiga Moda Transportasi, Sekali Naik LRT Rp 2.000

LRT Tak Terkonekasi Moda Transportasi Lain, Komisi V DPR RI: Fungsinya Jadi Kurang Optimal

Di antaranya membutuhkan pembangunan trotoar, dermaga sungai, tempat berhenti bus, termasuk juga park and ride (sarana memudahkan bagi yang punya kendaraan untuk parkir dan melanjutkan dengan baik BRT atau LRT.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat, Ahmad Yani mengatakan, integrasi moda transportasi LRT dengan Trans Musi dan Damri terus pihaknya melakukan kajian untuk mencari formula yang terbaik.

"Butuh sarana dan prasarana," kata Ahmad Yani saat ditemui usai rapat lanjutan Integrasi LRT di kantor Wilayah Balai Besar Angkutan Darat, Selasa (5/3). Selain prasarana semacam itu, ia juga menilai perlu TOD (dibangun hotel mall, dll di setiap stasiun), sehingga menarik bagi masyarkat.

Meski di beberapa stasiun sudah ada yang terkoneksi langsung ke pusat keramaian seperti ini. Dari beberapa stasiun yang ada saat ini pihaknya bakal menjadikan Ampera sebagai pusatnya. "Ampera jadi pusatnya, karena di sini semua jenis tranportasi ada, baik itu BRT, tranportasi sungai, dan lainnya," kata dia.

Menurut dia, kesiapan tranportasi massal, seperti BRT, LRT dan lainnya, Pemda memiliki kuasa untuk membuat tranportasi massal diminati melalui kebijakan, seperti manajemen rekayasa lalu lintas, seperti Jakarta penerapan ganjil genap, kendaraan tertentu boleh lewat di jam ataupun jalan tertentu dan lainnya. "Kepala daerah bisa membuat kebijakan, membuat tranportasi massal laku," kata dia.

Kepala Kantor Wilayah Balai Tranportasi Darat, Manggasi menambahkan, untuk pembangunan prasarana integrasi pihaknya masih melakukan survey dan pengkajian. "Karena ini berkaitan dengan jalan nasional, maka kita arahkan/harapkan untuk PU yang mengerjakan," kata dia. (axl)

===

Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved