Berita Palembang

PGRI Sumsel Desak Pemerintah Ubah Pola CPNS untuk Guru

Ketua umum PGRI Sumsel Ahmad Zulinto SPd MM mengatakan, sebagai seorang guru yang harus mengikuti sertifikasi tentu membutuhkan status sebagai PNS.

PGRI Sumsel Desak Pemerintah Ubah Pola CPNS untuk Guru
SRIPOKU.COM/YULIANI
Gubernur Sumsel H Herman Deru bersama Ketua umum PGRI Sumsel Ahmad Zulinto SPd MM saat menghadiri peringatan hari guru di PSCC, Selasa (27/11/2018). 

Kemudian untuk permasalahan lain yakni pembatasan usia untuk guru honor yang hanya bisa sampai umur 35 tahun.

Padahal untuk sekolah terutama daerah pinggiran banyak sekali memerlukan seorang pendidik berpengalaman.

Dinilai Hanya Kereta Wisata, Penggunaan Kartu Uang Elektronik Saat Naik LRT Beratkan Penumpang

"Guru honorer itu memiliki dua kemengan yaitu kelebihan pengalaman mereka dalam mengajar dan bagaimana cara mereka menghadapi anak-anak," ujarnya.

Ia menambahkan, untuk tenaga honorer saat ini lebih dari 3.000 orang. Pihaknya pun dari PGRI sudah menyampaikan agar pembatasan umur dan masa kerja harus diperhitungkan dalam proses penerimaan PNS, namun hasilnya belum berpihak. Belum lagi persoalan PG yang tidak lolos.

"Kami menyambut adanya kebijakan terakhir pemerintah, dimana penilaian berubah akan diatur berdasarkan rangking. Tingkat kelulusan yang tidak signifikan, dapat dievaluasi," tambahnya.

Dinilai Hanya Kereta Wisata, Penggunaan Kartu Uang Elektronik Saat Naik LRT Beratkan Penumpang

Lebih lanjut, ia menegaskan jika saat ini dirinya yang juga menjabat sebagai kepala Disdik Palembang masih memperjuangkan dan memprioritaskan keluhan guru honorer kepada pemerintah, karena seperti yang diketahui kekurangan guru sangat luar biasa dibutuhkan.

"Kita tidak boleh berhenti dan terus diperhitungkan. Jika tidak direvisi, PGRI mengusulkan bagaimana akan dikaji ulang, bukan berarti mengusulkan turun PG. Tetapi pengevaluasian materinya, aspeknya yang juga harus dilihat secara menyeluruh. Kalau bisa sistem dirubah seperti tahun sebelumnya, yang hanya menggunakan peringkat. Secara pasti belum tahu jumlah guru honorer total, namun sampai di angka 3.000 dan mereka semua harus diberikan pelatihan," kata Zulinto.

Video Tauke Sawit Disekap, Kawanan Perampok Gondol Uang 400 Juta dan Emas 40 Suku

Menurutnya PG Merupakan salah satu permasalahan yang harus diberikan solusi. Sebab namanya PG dipastikan ada beberapa soal terlalu tinggi yang tidak bisa dijawab guru, karena tidak sesuai dengam kondisi dan keaadaan yang semestinya.

"Persoalan itu harus disesuaikan dengan sikon, mungkin ada soal tes dan kemarin tidak sesuai dengan keaadan, jadi mereka (guru) tidak lolos. Dan apabila tidak lolos, tentu tidak bisa melanjutka tes selamjutnya. Sementara di sisi lain formasi banyak sekali diperlukan. Oleh karena itu sangat perlu dikaji ulang. Dan sesuikan soal PG dengan keperluan jaman, menurut saya kabar isyarat ke arah penerimaan kembali sesuai ranking sangat memyambut baik," ungkapnya.

Penulis: Yuliani
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved