UMK Palembang Rp 2.917.260, Ancam Penjarakan Owner Perusahaan

Pemerintah Kota Palembang mengingatkan kepada perusahaan yang belum menerapkan kenaikan upah minimum. Karena jika tidak maka pengusaha akan diproses

UMK Palembang Rp 2.917.260, Ancam Penjarakan Owner Perusahaan
ISTIMEWA
Ilustrasi

SRIPOKU.COM , PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang mengingatkan kepada perusahaan yang belum menerapkan kenaikan upah minimum. Karena jika tidak maka pengusaha akan diproses untuk dtenda, bahkan bisa dipenjara.

Berita Lainnya:
UMK Palembang Masih Tunggu Keputusan Gubernur Sumsel
Pemprov Sumsel Tetapkan Upah Minimum Provinsi Sumsel Rp 2.840.453, Naik Rp 200 Ribuan

Bagi perusahaan yang tak menerapkan peraturan tersebut pihaknya tak segan segan akan memberikan sanksi berupa denda sampai dengan Rp 500 juta dan kurungan 2-3 tahun.

Upah Minimum Kota (UMK) Palembang sebesar Rp 2.917.260 per 1 Januari 2019. Dibandingkan tahun kemarin mengalami kenaikan dimana UMK tahun 2018 lalu Rp 2.730.000. Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial (Jamsos), Nofiar Marlena mengatakan, pihaknya melaksanakan sosialisasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Palembang.

Untuk diberikan pemahaman mengenai kewajiban perusahaan dalam memberikan upah. "Januari kemarin mestinya UMK sudah diterapkan Rp 2.917.260," Kata Nofi di sela-sela sosialisasi Upah Minimum Kota Palembang yang dilaksanakan di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang, Rabu (27/2).

Menurut dia, sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan upah sesuai standar yang ditetapkan Pemerintah. "SK resminya belum keluar, tapi sudah wajib diterapkan," kata dia.

Dalam sosialisasi pihaknya mengundang sebanyak 50 perusahaan, namun setelah SK nya sudah keluar pihaknya akan seluruh memanggil perusahaan. Untuk memastikan semua perusahaan sudah menerapkan UMK.

"Hari ini dan besok yang kita panggil primadona-primadonanya dulu. Tapi setelah itu seluruh perusahaan kita panggil," terangnya. Nofi memastikan jika Disnaker Kota Palembang akan terus melakukan pembinaan, hanya saja perlu peran dari tenaga kerja dan serikat tenaga kerja di perusahaan itu sendiri. "Persoalan yang sering kita temui di lapangan, kadang-kadang tenaga kerja itu baru mengatakan mereka gajinya tidak sesuai dengan UMK, saat mereka di PHK," ulasnya.

Sejauh ini, tidak ada perusahaan yang protes ataupun melakukan pengaduan dan penangguhan terkait penerapan kenaikan UMK Palembang yang sudah diumumkan.

"Sampai sekarang belum ada, baik surat dari Provinsi maupun pihak perusahaan yang datang langsung meminta penangguhan atau penundaan terkait penerapan UMK baru," tuturnya.

Meski begitu, Nofi tidak menampik jika saat pelaksanaan di lapangan, banyak ditemukan kasus-kasus tenaga kerja yang tidak dibayar sesuai upah minimum. Bahkan sifatnya bukan yang setahun atau dua tahun, tapi puluhan tahun. Hal itu menjadi dinamika sendiri yang terjadi di kalangan tenaga kerja di Palembang bahkan Indonesia.

"Mereka kebanyakan takut melapor karena takut di PHK. Jadi mereka berpikir, daripada tidak ada kerjaan, dengan upah tidak sesuai standar cukup bagi mereka, apalagi mereka yang umurnya diatas 30 sampai 40 tahun, dan tidak memiliki skill," ujarnya.

Nofi berharap, tenaga kerja dimanapun tidak takut untuk melaporkan adanya perusahaan yang tidak memberikan upah sesuai dengan upah minimum. Karena berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003, memberikan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Perusahaan wajib menerapkan struktur skala upah. Jadi ada bedanya antara upah yang sudah bekerja satu tahun, dua tahun dan tiga tahun. Selain itu, dalam UU tenaga kerja, bahwa perusahaan termasuk pemerintah dilarang dan mencegah terjadinya PHK.

"Jika ada perusahaan yang melakukan pemecatan gara-gara pegawainya melaporkan perusahaan tidak memberikan upah sesuai standar. Maka ada sanksi pidana dan denda bagi mereka mengabaikan UU Ketenagakerjaan," kata dia. (axl)

Penulis: Yandi Triansyah
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved