Berita palembang

Banyak Perusahaan Tak Penuhi Hak Karyawan, Disnaker palembang Terima 6-8 Laporan Per Hari

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang mencatat ada lima sampai tujuh laporan yang diterimannya dalam sehari.

Banyak Perusahaan Tak Penuhi Hak Karyawan, Disnaker palembang Terima 6-8 Laporan Per Hari
SRIPOKU.COM/REIGAN RIANGGA
Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Novrian Fadillah 

Laporan wartawan Sripoku.com, Reigan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Palembang mencatat ada lima sampai tujuh laporan yang diterimannya dalam sehari.

Laporan ini dilakukan lantaran masih banyaknya perusahaan di Palembang yang belum memberikan hak pekerja secara utuh.

Laporan pengaduan ini terkait perselisihan antara pekerja dan perusahaan yang beroperasi di dalam wilayah Kota Palembang.

"Untuk menyelesaikan perselisihan ini biasanya kita panggil pekerja dan pihak perusahaan untuk duduk satu meja, namun secara bertahap. Sehari saja kita bisa sampai menerima 5-8 laporan aduan,” ungkap Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang, Novrian Fadillah, Senin.

Hasil Timnas U-22 Myanmar Vs Timnas U-22 Indonesia, Tim Garuda Petik Satu Poin

2020 Produsen Air Mineral Kemasan Wajib Pakai Label SNI di Kemasan Air Minum

Tidur Dalam Posisi Miring ke Arah Kiri Sangat Baik Untuk Kesehatan, Ini 7 Manfaatnya

Menurut dia, biasanya pengaduan yang dilaporkan pekerja ini terkait permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan lebih spesifiknya tentang tunjangan dibayar atau tidak.

Selanjutnya, apabila mediasi ini tidak ada titik temu diantara keduanya, maka permasalahan itu pihaknya akan mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Sumsel.

Selain itu, lanjut dia, terkait masalah Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) bagi pekerja lapangan atau penggunaan Alat Pelindung Keamanan (APK) merupakan hal penting, mengingat dalam melaksanakan pekerjaan dilapangan hal yang paling utama adalah keselamatan dalam bekerja.

Tolak Beri Uang Diduga untuk Beli Sabu-sabu, IRT di Palembang Ini Dianiaya Suami yang Sedang Sakau

KPU Empatlawang Klaim DPT Baru Didominasi Penghuni Rutan Cabang Empatlawang

Video Truk Fuso Terbalik di Jalan Lintas Timur, Petani yang Menyemai Padi Nyaris Tertimpa Besi

Dalam hal ini pengawasan terhadap perusahaan yang tidak memberikan APK yang sesuai dengan pekerjaan perusahaan, Novrian mengaku semenjak 2017, kewenangan itu kembali ke Disnaker Provinsi yang diatur melalui Undang-undang no 23 tahun 2014.

"Meskipun perusahaan itu berada di kota Palembang, itu tetap kewenangan Provinsi dalam pengawasannya," ungkapnya.

Untuk itu, sebaiknya perusahaan memenuhi aturan yang berlaku di Indonesia, baik itu masalah upah minimum, bagaimana aturan cara mengontrak pekerja dan ada baiknya juga perusahaan jangan menghalang - halangi pekerjanya untuk membentuk serikat pekerja, karena biasanya perusahaan - perusahaan itu terkadang takut kalau perkerjanya bentuk seperti SPSI atau SBSI.

"Untuk pekerja, saya harap meningkatkan skillnya dan mengetahui tentang perusahaan, teliti terlebih dahulu perusahaan itu sehingga mereka tau apa hak dan kewajiban mereka di perusahaan tersebut," jelasnya.

Penulis: Reigan Riangga
Editor: Siti Olisa
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved