Jalan Khusus Batubara, Patok Tarif Batas Atas-Bawah

Mendukung kebijakan larangan batubara melintasi jalan umum, Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen menentukan tarif atas dan bawah penggunaan jalan

Jalan Khusus Batubara, Patok Tarif Batas Atas-Bawah
SRIPOKU.COM/TOMMY SAHARA
Batubara. 

SRIPOKU.COM , PALEMBANG - Mendukung kebijakan larangan batubara melintasi jalan umum, Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen menentukan tarif atas dan bawah penggunaan jalan khusus batubara, termasuk jalan milik PT Titan Infra Energy cq PT Servo Lintas Raya. Sehingga akan menjadi win-win solution, baik perusahaan transportir dan PT Titan Infra Energy sebagai penyedia jalan khusus tersebut.

Berita Lainnya:
Jalan Khusus Batubara Siap Dilalui September 2014 Ini
PT Servo Mulai Bangun Jalan Khusus Batubara

Tarif atas dan bawah itu dilakukan, pasca Pemprov Sumsel dinyatakan menang dalam gugatan atas penyelesaian sengketa peraturan UU melalui jalur nonlitigasi atas pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Perda Sumsel Nomor 5 Tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dan Pergub Sumsel Nomor 74 tahun 2018, yang diajukan oleh PT Dizamatra Powerindo 21 November lalu.

"Jadi setelah dua kali persidangan, Pemprov Sumsel menang di tingkat Kemenhukam, yang kemudian menyepakati beberapa hal. Salah satunya tentang gubernur diberikan diskresi untuk mengatur tarif batas atas dan bawah. Pemprov saat ini tengah mempersiapkan formula yang tepat agar sama-sama menguntungkan. Selama ini besaran tarif dari 9 perusahan sudah melakukan kesepakatan sesuai dengan B to B," Ujar Kepala Biro Hukum Pemprov Sumsel, Ardani, Senin (17/12).

Pihaknya berkomitmen untuk menentukan tarif atas dan tarif bawah dalam penggunaan jalan khusus dan sarana prasarana yang terkait saat ini, melalui keputusan gubernur. Keputusan itu akan mempertimbangkan usulan para pihak sesuai dengan ketentuan pasal 22 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan peraturan-undangan lainnya.

Selain itu, Pemprov juga berkomitmen untuk mempermudah pemberian perizinan pembuatan jalan Khusus dan mempercepat pemberian rekomendasi Pemda dalam pengajuan permohonan perizinan di tingkat pusat dalam jangka waktu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Lanjut Ardani, keputusan Gubernur Sumsel untuk melarang angkutan batubara melintas di jalur umum dalam Pergub Sumsel nomor 23 tahun 2018 tersebut, semata-mata melihat dari segi lalu lintas, keselamatan dan lainnya.

"Kemarin hampir setiap harinya pasti ada warga yang mengalami kecelakaan, sehingga sudah sangat wajar gubernur turun tangan dengan mengeluarkan Pergub larangan tersebut," jelasnya. Ardani menambahkan, sampai saat ini pihaknya baru mengetahui bahwa hanya PT Dizamatra Powerindo yang mengajukan sengketa gugatan ini kepada Kemenkumham RI. "Sementara ini baru 1 PT yang mengajukannya," katanya. (cr26)

Story Highlights
- Kemenkumham akui Pergub Sumsel
- Tentang larangan batubara gunakan jalan umum
- Buat tarif batas atas-bawah jalan batubara
- Pembangunan jalan khusus akan dipermudah

===

Penulis: Rahmaliyah
Editor: Bejoroy
Sumber: Sriwijaya Post
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved