Eksklusif Sriwijaya Post

Banyak Galian di Jalan Amburadul, PUPR Palembang: Harus Diganti Bukan Asal Urug!

Dinas PUPR tidak bisa berbuat banyak karena sebagian besar galian ini dilakukan di jalan provinsi dan jalan nasional.

Banyak Galian di Jalan Amburadul, PUPR Palembang: Harus Diganti Bukan Asal Urug!
Dok. Humas Pemprov Sumsel
ILUSTRASI: Salah satu kondisi galian jalan di Kota Palembang. Usai digali, ditimbun seadaanya. 

PALEMBANG, SRIPO -- Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Bastari Yusak, mengatakan, ada banyak sekali komplain ke Dinas PUPR soal galian ini, namun Dinas PUPR tidak bisa berbuat banyak karena sebagian besar galian ini dilakukan di jalan provinsi dan jalan nasional.

Seperti di Jl Angkatan 45 itu adalah jalan milik provinsi, sedangkan Jl Demang Lebar Daun dan Jl Kol H Burlian merupakan jalan nasional.

Bastari mengatakan, untuk pengerjaan di jalan milik Kota Palembang, pihaknya akan mengubah sistem penggalian yang tradisional menjadi lebih modern.

Baca: Gali Dulu Kelar Timbun Seadanya, Jalan Protokol jadi Kumuh

Baca: Masyarakat Keluhkan Galian Pipa Pertagas di KM 11

PUPR akan menerapkan sistem clean contruction dengan prinsip gali, pasang, timbun, dikembalikan seperti semula. Dengan sistem yang akan diterapkan ini, para kontraktor hanya boleh melakukan penggalian sesuai dengan kemampuan pemasangannya.

"Selama ini yang terjadi di kota Palembang, kontraktor melakukan penggalian tidak sesuai dengan kebutuhan. Maksudnya, para kontraktor yang melakukan penggalian, tidak mengembalikan bekas lubang galian seperti semula," ujarnya.

Hal itu terjadi, karena para kontraktor melakukan melakukan penggalian melebihi kebutuhan.

Akibatnya, jalanan menjadi kotor dan memunculkan lubang-lubang baru yang terpakai akibat adanya penggalian utilitas tersebut.

"Misal pemasangan pipa hanya 200 meter, tapi penggalian sampai 500 m, hal seperti ini harus diperbaiki. Kedepan, sebelum melakukan pekerjaannya, kontraktor harus melakukan paparan dulu dan pengerjaannya pun akan diawasi," ujarnya.

Baca: Tahun Ini Pemprov Sumsel Prioritaskan Perbaikan Jalan Rusak Propinsi

Tak hanya mengenai teknis pengerjaan. Bastari menyebutkan, usai melakukan penggalian, tanah lama tak boleh digunakan untuk penimbunan, dan langsung diangkut keluar. Sebagai gantinya, penimbunanan harus diganti dengan pasir sehingga menjadi lebih padat dan bersih.

"Mungkin biayanya lebih besar, tapi itu yang harus dilakukan karena Palembang merupakan kota metropolitan dan harus memperhatikan tata kota kita," ujarnya.

Bastari menegaskan, untuk memperkuat aturan ini, Dinas PUPR bersama jajaran terkait akan membuat peraturan daerah (Perda) tentang sistem penggalian utilitas ini.

Hal ini dirasakan cukup mendesak, meskipun penggalian ini dilakukan di kawasan Jalan Provinsi maupun jalan nasional, namun yang merasakan dampak buruknya ialah masyarakat kota Palembang. (mg2/cr5)

Editor: Soegeng Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved