Pengamat Kebijakan Publik

Index A-Z

CCTV Bukan Sekadar Kamera, Pengamat Tekankan Respon Cepat Keamanan di Kota Palembang

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya, Dr. M. Husni Thamrin, M.Si, menyebut program pemasangan CCTV merupakan langkah positif

Minggu, 30 November 2025
Kebijakan Paruh Waktu Dinilai Tidak Profesional, Pengamat: Pemerintah Kerjanya Ala Warung Kopi

Kebijakan pemerintah mengizinkan pekerjaan paruh waktu (part-time) bagi honorer atau PPPK, menuai kritik dari pengamat kebijakan publik.

Selasa, 12 Agustus 2025
Viral Jukir Liar di BKB Bikin Malu Palembang, Pengamat Sebut Ada yang Salah Institusinya

Terulangnya viral aksi juru parkir (Jukir) liar di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang yang membuat resah masyarakat.

Rabu, 30 Juli 2025
Akibat Listrik Padam, Pengamat Nilai Seharusnya Pimpinan PLN yang Menjelaskan

Akibat padamnya aliran listrik kemarin sudah sangat merepotkan pernyataan maaf dan informasi dari PLN UID S2JB Sumbagsel tidak cukup

Rabu, 5 Juni 2024
Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, Pengamat Kebijakan Publik Sebut Ada Kompromi Politik

Perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan di batasi maksimal hanya dua kali masa jabatan, dinilai pengamat ada kompromi politik

Rabu, 7 Februari 2024
Hasil Survei Kota Ternyaman di Indonesia, Palembang Terlempar Peringkat ke 35 Ini Kata Pengamat

Peringkat kota ternyaman di Indonesia, Kota Palembang yang sebelumnya menempati peringkat ke dua, kini harus rela terlempar jauh keluar dari 10 besar

Rabu, 25 Oktober 2023
Prihatin Sikap Syukri Zen tak Bisa Tahan Emosi Hingga Pukuli Wanita, Husni Thamrin: Patut Disesalkan

Selain itu, Dr M Husni Thamrin, M.Si menyebut tindakan itu tidak sesuai dengan citra wakil rakyat.

Jumat, 26 Agustus 2022
Pengamat Sebut Kebijakan BLT Dinisiasi Airlangga Hartarto Paling Tepat Atasi Dampak Bahan Pokok Naik

Pengamat kebijakan publik kebijakan BLT Minyak Goreng yang diinisiasi Airlangga Hartarto paling tepat untuk mengatasi dampak naiknya harga bahan pokok

Rabu, 13 April 2022
Dalam Satu Hari Aturan Berubah, Kebijakan Pemerintah Inkonsisten Membingungkan Masyarakat

Pemerintah inkonsisten dalam menentukan kebijakan terkait syarat perjalanan darat. Aturan berubah-ubah cenderung membingungkan masyarakat

Rabu, 3 November 2021
Rachel Venya Terancam Hukuman 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta, Jika Terbukti Bersalah

Rachel Vennya dapat terancam hukuman pidana berupa penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta, jika terbukti bersalah langgar UU Kekerantinaan Kesehatan

Rabu, 20 Oktober 2021
Tutupi Kegagapan Atasi Pandemi, Jokowi Klaim Bisa Kendalikan Pandemi Dengan Baik, Ini Kata Pengamat

Pemerintah gagap atasi pandemi, terlihat dari panic policy atau kebijakan yang tidak matang dalam penanganan pandemi.

Selasa, 26 Januari 2021
Ada 2,2 Juta Jiwa Generasi Z di Palembang, Pendidikan Berbasil Keahlian Sebaiknya Dikedepankan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah penduduk Sumatra Selatan berjumlah 8,2 juta jiwa, dimana 2,2 jutanya adalah generasi Z.

Sabtu, 23 Januari 2021
Tak Hanya Sekolah Tatap Muka, Iche Ahli Epidemiologi Sumsel Sarankan Jangan Dulu Kuliah Tatap Muka

"Kasus belum terkendali sehingga belum siap untuk tatap muka. Tatap muka jangan dipaksakan," kata Iche, Ahli Epidemiologi Universitas Sriwijaya.

Selasa, 29 Desember 2020
Kantor Pemprov Sumsel Akan Dipindah ke Keramasan Kertapati, Pengamat Kebijakan Publik: Sudah Tepat

Mengenai pemindahan kantor Pemprov Sumsel ini, seorang pengamat kebijakan publik di Sumsel Prof Abdullah Idi menilai kebijakan yang tepat.

Rabu, 28 Oktober 2020
Kebijakan PSBB Palembang Dinilai Tidak Efektif, Pengamat Kebijakan Publik Ungkap Penyebabnya

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya, Dr Andreas Leonardo, menilai kebijakan merepkan PSBB Palembang dinilai tidak efektif.

Kamis, 18 Juni 2020
Kafe Hingga Hiburan Malam Sudah Boleh Buka, Gugus Tugas Covid-19 Minta Ini Dievaluasi Lagi

Pasca berakhirnya Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Palembang, sejumlah tempat usaha sudah boleh dibuka.

Selasa, 16 Juni 2020
Pengamat: Wajar Warga Tegal Binangun Menolak Masuk Banyuasin Tapi Ini Solusinya

"Wajar saja kalau ada ketakutan dari masyarakat karena selama ini mereka sudah nyaman jadi warga Palembang," ujarnya Abdullah Idi.

Kamis, 16 November 2017
LKPP Sarankan Minta Pihak Ketiga untuk Pencapaian Target Perekaman KTP Elektronik

Pegawai Disdukcapil harus kerja ekstra dengan tersisa waktu dua bulan untuk memenuhi capaian target pada akhir tahun.

Selasa, 24 Oktober 2017

TAG

Pengamat Kebijakan Publik

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Sriwijaya, Dr. M. Husni Thamrin, M.Si, menyebut program pemasangan CCTV merupakan langkah positif

Kebijakan pemerintah mengizinkan pekerjaan paruh waktu (part-time) bagi honorer atau PPPK, menuai kritik dari pengamat kebijakan publik.

Terulangnya viral aksi juru parkir (Jukir) liar di Benteng Kuto Besak (BKB) Palembang yang membuat resah masyarakat.

Akibat padamnya aliran listrik kemarin sudah sangat merepotkan pernyataan maaf dan informasi dari PLN UID S2JB Sumbagsel tidak cukup

Perpanjangan masa jabatan Kades menjadi 8 tahun dan di batasi maksimal hanya dua kali masa jabatan, dinilai pengamat ada kompromi politik

Peringkat kota ternyaman di Indonesia, Kota Palembang yang sebelumnya menempati peringkat ke dua, kini harus rela terlempar jauh keluar dari 10 besar

Selain itu, Dr M Husni Thamrin, M.Si menyebut tindakan itu tidak sesuai dengan citra wakil rakyat.

Pengamat kebijakan publik kebijakan BLT Minyak Goreng yang diinisiasi Airlangga Hartarto paling tepat untuk mengatasi dampak naiknya harga bahan pokok

Pemerintah inkonsisten dalam menentukan kebijakan terkait syarat perjalanan darat. Aturan berubah-ubah cenderung membingungkan masyarakat

Rachel Vennya dapat terancam hukuman pidana berupa penjara 1 tahun dan denda Rp 100 juta, jika terbukti bersalah langgar UU Kekerantinaan Kesehatan

Pemerintah gagap atasi pandemi, terlihat dari panic policy atau kebijakan yang tidak matang dalam penanganan pandemi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah penduduk Sumatra Selatan berjumlah 8,2 juta jiwa, dimana 2,2 jutanya adalah generasi Z.

"Kasus belum terkendali sehingga belum siap untuk tatap muka. Tatap muka jangan dipaksakan," kata Iche, Ahli Epidemiologi Universitas Sriwijaya.

Mengenai pemindahan kantor Pemprov Sumsel ini, seorang pengamat kebijakan publik di Sumsel Prof Abdullah Idi menilai kebijakan yang tepat.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Sriwijaya, Dr Andreas Leonardo, menilai kebijakan merepkan PSBB Palembang dinilai tidak efektif.

Pasca berakhirnya Pembebasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Palembang, sejumlah tempat usaha sudah boleh dibuka.

"Wajar saja kalau ada ketakutan dari masyarakat karena selama ini mereka sudah nyaman jadi warga Palembang," ujarnya Abdullah Idi.

Pegawai Disdukcapil harus kerja ekstra dengan tersisa waktu dua bulan untuk memenuhi capaian target pada akhir tahun.

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved