Pemkab dan DPRD Muba Desak Pusat Tuntaskan Sengketa Tapal Batas dengan Muratara

“Jika tidak ada kejelasan konkret, kami siap membawa persoalan ini ke jalur hukum, termasuk menguji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Muratara ke Mahkamah Konstitusi,” kata Irwin.

Menanggapi hal tersebut, Asisten Deputi I Kemenkopolkam, Brigjen TNI Antonius Kartika Adi Putranta, berjanji akan kembali menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan dan bersurat kepada Kemendagri untuk meminta kejelasan tindak lanjut.

Ia juga menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam regulasi yang menjadi dasar sengketa batas wilayah tersebut.

“Kami akan menyampaikan persoalan ini kepada Deputi I dan bersurat ke Kemendagri. Kami juga berharap Menkopolkam dapat memfasilitasi seluruh pihak terkait untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan yang sudah berlangsung lebih dari 10 tahun ini,” ujarnya.