Honor 11 Bulan Belum Cair, Guru Swasta Gelar Aksi Damai dan Temui Bupati Muba

Ringkasan Berita:

• Ratusan guru honorer swasta di Kabupaten Musi Banyuasin menggelar aksi damai. 
• Aksi tersebut dilakukan buntut belum keluarnya honor selama 11 bulan terakhir. 
• Sehingga para guru swasta harus mencari kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

 

SRIPOKU.COM, SEKAYU--Ratusan guru honorer swasta di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) yang tergabung dalam Organisasi Guru Merdeka Profesional (GM Pro) menggelar aksi damai pada Senin, (10/11/2025).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes karena honor guru swasta belum dibayarkan selama 11 bulan terakhir.

Ketua GM Pro Muba, Herlizan, mengungkapkan bahwa para guru swasta kini berada dalam kondisi sulit akibat belum menerima hak mereka sejak awal tahun.

Honor yang seharusnya dibayarkan melalui Dinas Pendidikan Muba bersumber dari APBD, namun hingga kini tak kunjung cair.

"Tahun 2024 kami masih menerima gaji berkisar antara Rp1 juta sampai Rp1.5 juta per bulan. Tapi sejak tahun 2025 ini belum ada pembayaran sama sekali. Sudah sebelas bulan kami menunggu, tapi belum ada kepastian,"ujar Herlizan.

Ia menegaskan, kondisi ini membuat banyak guru swasta terpaksa mencari pekerjaan sampingan agar tetap bisa bertahan hidup. 

"Ada yang jualan, ada juga yang bekerja serabutan. Padahal kami tetap mengajar dan menjalankan tugas seperti biasa, pemerintah harus juga melihat nasib guru swasta juga,"ujarnya.

GM Pro juga menuntut agar Pemkab Muba segera membayar honor GTT, PTT, dan BOSDA seperti tahun 2024.

Selain itu, mereka meminta Bupati dan DPRD Muba mendukung pembukaan kembali peluang pengangkatan PPPK bagi guru swasta.

"Kami berharap Pemkab bisa bersurat kepada Presiden dan kementerian terkait, supaya guru swasta juga mendapat kesempatan diangkat menjadi PPPK. Kami ini sudah puluhan tahun mengabdi, tapi belum ada kejelasan status,"harapnya.

Pada pertemuan antara perwakilan guru dan Pemkab Muba, sempat disepakati akan dilakukan studi banding ke Provinsi Bangka Belitung.

Daerah tersebut diketahui memberikan insentif khusus bagi guru swasta, dan diharapkan bisa menjadi contoh bagi Muba.

"Kalau di Bangka Belitung saja bisa memberi insentif untuk guru swasta, kenapa Muba tidak bisa. Setelah dari Babel akan dilanjutkam ke Kementerian terkait bersama Dinas Pendidilan, BKPSDM Muba, serta BAPEDA Muba. Kami ingin ada kebijakan nyata, bukan janji,"tutupnya.

Sementara, Bupati Muba HM Toha Tohet menyatakan dukungannya terhadap aspirasi para guru dan tenaga kependidikan swasta yang tergabung dalam GM Pro.

Ia menyebut Pemkab Muba memahami kondisi para guru honorer tersebut dan tengah mencari solusi terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

"Saya mendukung apa yang disampaikan oleh guru-guru. Saya paham bagaimana perjuangan dan perasaan mereka,"ujar Toha saat menemui langsung perwakilan guru swasta.

Menurutnya, keterlambatan pembayaran honor bukan karena ketidakpedulian pemerintah daerah, melainkan adanya keterbatasan regulasi yang mengatur penggunaan anggaran daerah untuk guru swasta.

"Terkait gaji, kita terkendala aturan. Namun kita sudah sama-sama sepakat untuk melakukan studi, seperti di Bangka Belitung yang sudah memiliki aturan khusus untuk pembayaran honor guru swasta,"ungkapnya.

Pihaknya menugaskan dinas terkait untuk melakukan pendampingan dan koordinasi hingga ke kementerian terkait.

Ia juga memastikan bahwa dalam waktu dekat lima perwakilan guru bersama dinas pendidikan akan ikut dalam kunjungan kerja dan pendampingan ke kementerian.

"Saya sudah mengutus dinas terkait untuk mendampingi sampai ke kementerian. Nanti lima perwakilan dari guru dan dinas akan ikut bersama-sama,"tambahnya.

Pemkab Muba berkomitmen mencari jalan keluar terbaik agar para guru honorer swasta dapat menerima haknya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

"Saya mengerti perasaan guru honor ini, karena semuanya perlu makan. Kalau semuanya sudah terpenuhi, pekerjaan juga akan lebih mudah dijalankan,"tutupnya.