Ketua DPRD Musi Rawas Bakal Ajak Honorer yang Tak Bisa Diangkat PPPK Temui KemenPAN-RB

SRIPOKU.COM, MUSI RAWAS - Puluhan pegawai honorer non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang tidak masuk database dan gagal dalam seleksi CPNS mengadukan nasibnya ke DPRD Musi Rawas, Senin (25/8/2025).

Kedatangan mereka bertujuan mencari solusi agar tetap bisa diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Merespons keluhan tersebut, Ketua DPRD Musi Rawas, Firdaus Cik Olah, menyatakan akan mengadvokasi nasib para honorer ini ke pemerintah pusat.

"Ya, nanti saya ajak perwakilan dari mereka untuk menemui KemenPAN-RB," kata Firdaus saat menemui para honorer.

Ia menambahkan, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas seperti Sekretaris Daerah atau Kepala BKP-SDM juga akan diajak serta.

Menurut Firdaus, puluhan honorer ini tidak bisa diusulkan menjadi PPPK paruh waktu karena terbentur aturan dari pemerintah pusat.

Untuk itu, dalam pertemuan dengan KemenPAN-RB, ia akan menjelaskan kondisi di Musi Rawas, di mana ada puluhan bahkan ratusan pegawai non-ASN non-database yang tidak memenuhi kriteria untuk diusulkan menjadi PPPK.

Firdaus juga menyampaikan bahwa jika tidak ada jalan keluar dari pemerintah pusat, pihaknya akan berdiskusi dengan Bupati Musi Rawas untuk mencari solusi lain agar para honorer tersebut tidak dirumahkan, mengingat pengabdian mereka sudah lebih dari 10 tahun.

Senada dengan Firdaus, anggota DPRD Musi Rawas dari Komisi I, Alamsyah, menilai perlu adanya sinergi antara pimpinan DPRD dan Pemkab Musi Rawas untuk meyakinkan pemerintah pusat agar para honorer ini bisa diakomodasi.

"Kita percaya surat itu. Tapi bagaimana cara kita meyakinkan pusat, agar mereka ini bisa diakomodir," kata Alamsyah.

Ia menekankan pentingnya mendatangi pemerintah pusat secara langsung untuk menyampaikan nasib para honorer ini.

"Jadi, saya rasa perlu untuk membahas ini ke pusat, agar pengabdian mereka tidak terabaikan," tegasnya.

Tak Bisa Diangkat PPPK

puluhan pegawai honorer non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendatangi Gedung DPRD pada Senin (25/8/2025).

Mereka datang untuk mengadu nasib, merasa terjebak dan terancam tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.