JERITAN Puluhan Honorer di Musi Rawas Terancam Dirumahkan karena Tak Masuk Usulan P3K Paruh Waktu

SRIPOKU.COM, MUSI RAWAS - Penuh harap, puluhan pegawai honorer non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mendatangi Gedung DPRD pada Senin (25/8/2025).

Mereka datang untuk mengadu nasib, merasa terjebak dan terancam tidak bisa diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu.

Alasannya, mereka pernah mencoba peruntungan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebuah langkah yang kini justru menjadi bumerang.

Kedatangan para honorer ini disambut langsung oleh Ketua DPRD Musi Rawas Firdaus Cik Olah, serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Musi Rawas, David Pulung.

“Mereka datang untuk mengadu, karena nasibnya yang tak bisa masuk usulan P3K paruh waktu,” kata Firdaus.

Ia menyampaikan keprihatinannya, terutama setelah mendengar bahwa beberapa dari mereka telah mengabdi lebih dari 10 tahun.

“Mereka punya harapan besar bisa menjadi pegawai. Sangat kasihan, saya merasa sedih. Mereka adalah masyarakat kita, yang sudah bekerja untuk kita,” ujarnya.

Kegelisahan para honorer ini dirasakan betul oleh Herda, seorang pegawai non-ASN yang bekerja di RSUD Sobirin.

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil rapat virtual (zoom) yang mereka ikuti, pegawai non-ASN non-database yang pernah gagal CPNS tidak masuk dalam kategori prioritas untuk diusulkan menjadi P3K paruh waktu.

"Waktu itu, seleksi P3K tahap satu hanya untuk honorer yang masuk database. Jadi kami yang tidak masuk database, pilihan kami hanya ikut CPNS," jelas Herda.

"Kami merasa tidak adil dan terjebak." lanjutnya. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Oktaviani, seorang pegawai Puskesmas Megang Sakti yang sudah mengabdi selama 10 tahun.

"Saya sudah 10 tahun mengabdi di rawat inap. Masa mau dirumahkan?" ucapnya dengan nada sedih.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala BKP-SDM Musi Rawas, David Pulung, mengakui bahwa ia dan jajarannya turut merasakan empati yang sama.

Namun, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak karena terikat dengan aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).