Lumpuhnya Kota Kita: Saatnya Revolusi Flextime dan Flexplace

Ringkasan Berita:

• Kemacetan bukan lagi masalah Jakarta saja; Palembang kini menghadapi krisis kelumpuhan lalu lintas serius.
• Tingkat kemacetan meningkat tajam, membuat warga kehilangan banyak waktu produktif hanya untuk terjebak di jalan.
• Revolusi cara kerja melalui flextime dan flexplace dipandang sebagai satu-satunya solusi jangka panjang menyelamatkan kota dari kelumpuhan total.

 

Oleh: Laksda TNI (Purn) Rosihan Arsyad
(Mantan Gubernur Sumsel Periode 2018-2003)

SRIPOKU.COM - ​Kita sedang dibuai ilusi bahwa kemacetan adalah "penyakit eksklusif" Jakarta. Bangunlah dari tidur panjang itu.

Data mutakhir tahun 2025 menampar kita dengan fakta baru yang memalukan: Jakarta bukan lagi juara satu kemacetan. Gelar "Neraka Jalanan" kini dipegang oleh Bandung, disusul oleh Medan, Palembang, dan Surabaya.

​Ini bukan lagi sekadar ketidaknyamanan lalu lintas; ini adalah krisis kelumpuhan urban nasional.

​Fakta Brutal: Infrastruktur Kalah Telak

​Mari bicara data, bukan janji manis. Laporan TomTom Traffic Index 2025 menempatkan Bandung sebagai kota termacet di Indonesia dengan tingkat kemacetan mencapai 64,1 persen, mengalahkan Jakarta di angka 59,8 persen. Medan mengekor dengan 54,2 persen, Palembang 52,7 % , dan Surabaya 43,7 % .

​Apa artinya? Artinya, warga Bandung, Medan, dan Palembang kini menghabiskan separuh hidup produktifnya hanya untuk memandangi knalpot kendaraan di depan mereka.
​

Di sisi lain, tsunami kendaraan tak terbendung. Data Korlantas Polri dan BPS 2024 mencatat populasi kendaraan di Indonesia telah menembus 166 juta unit. Pertumbuhan jalan raya yang kurang dari 1 % per tahun dipaksa menelan pertumbuhan kendaraan yang menggila di angka 4-6 % per tahun.
​

Membangun jalan layang, underpass, atau melebarkan jalan hanyalah seperti mengobati kanker stadium empat dengan plester luka. Pendekatan fisik (Hard Approach) sudah gagal total mengejar laju volume kendaraan. Jika kita terus mengandalkan cara usang ini, kota-kota kita akan berhenti total—menjadi tempat parkir raksasa.

​Kerugian Triliunan yang Menguap Sia-Sia

​Di Jakarta saja, Bank Dunia memperkirakan kerugian ekonomi akibat macet mencapai Rp 100 triliun per tahun.

Bayangkan jika angka ini diakumulasikan dengan kerugian di Surabaya, Bandung, dan Medan. Kita membakar ratusan triliun rupiah bahan bakar, membuang jutaan jam kerja produktif, dan menghirup racun polusi yang membebani BPJS Kesehatan, hanya karena kita tidak mau mengubah cara kita bekerja.

​Solusi Radikal: Flexplace dan Flextime

​Jika kita tidak bisa menambah jalan secepat pabrik memproduksi motor, maka satu-satunya cara logis adalah mengurangi orang yang turun ke jalan. Solusinya bukan lagi imbauan, tapi harus menjadi Doktrin Kebijakan Kota.

1. Normalisasi Flexplace (Kerja dari Mana Saja)

Berhenti menganggap WFH (Work From Home) atau WFA (Work From Anywhere) sebagai "hadiah pandemi". Ini adalah strategi pertahanan hidup kota. Riset 2025 menunjukkan 60-67 % perusahaan di Indonesia sebenarnya sudah mampu menerapkan sistem hybrid.

​Kenapa seorang akuntan di Cimahi harus menempuh macet 2 jam ke pusat Bandung hanya untuk membuka laptop? Kenapa admin di Sidoarjo harus bermacet-ria ke Surabaya hanya untuk input data?

Pemerintah Kota Bandung, Palembang, dan Surabaya harus memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan WFA permanen. Setiap karyawan yang bekerja dari rumah adalah satu kendaraan yang hilang dari jalan raya. Itu kontribusi nyata bagi kota, jauh lebih efektif daripada ganjil-genap.