PERANG DINGIN Menkeu Purbaya vs Luhut, Momen Tak Tegur Sapa saat Sidang Kabinet Disorot

SRIPOKU.COM - Kabar perang dingin Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan makin mencuat ke publik.

Hal ini bermula, pasca keduanya tak saling bertegur sapa saat menghadiri sidang kabinet di istana negara baru-baru ini.

Padahal diketahui posisi keduanya duduk berdekatan saat sidang kabinet paripurna tersebut. 

Purbaya dan Luhut duduk di antara Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya dan Mensesneg RI Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Luhut hanya sempat berbicara dengan Mensesneg Prasetyo Hadi.

Baca juga: Prabowo Saran ke Menkeu Purbaya, Rp 13 Triliun Uang Korupsi Dialokasikan Saja untuk Pendidikan

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Purabaya membantah dirinya enggan berbicara dengan luhut.

Adapun alasan Purbaya tak bertegur sapa lantaran posisi duduknya tidak memungkinkan untuk berbicara dengan pensiunan Jenderal TNI tersebut.

"Kan jauh berapa kursi, masa (panggil) 'Pak Luhut, Pak Luhut'," ucap Purbaya melansir dari Tribunnews.com, Senin (20/10/2025).

Ia mengatakan hubungannya dengan Luhut dalam kondisi baik meskipun saat ini ada perbedaan pandangan mengenai pemakaian uang negara.

"Tapi baik hubungan saya sama dia, nggak ada masalah," jelasnya.

Tolak Permintaan Luhut Terkait Pemakaian Uang Negara

Isu keretakan hubungan keduanya bermula lantaran Purbaya kerap menolak permintaan Luhut terkait pemakaian uang negara.

Pertama, Purbaya menolak permintaan membangun family office memakai anggaran APBN.

Adapun Family Office merupakan proyek yang sudah diupayakan Luhut sejak lama.

Usulan itu sudah ia ajukan sejak menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi era Presiden Jokowi.

Selain menolak Family Office, Purbaya juga menolak usulan Luhut mengenai suntikan dana kepada Indonesia Investment Authority (INA) Rp 50 triliun per tahun. 

Lalu, Luhut juga sempat mengingatkan Purbaya tidak mengambil dana Badan Gizi Nasional (BGN) yang tidak terserap.

Namun, usulan itu tak digubris Purbaya dan tetap memberikan tenggat waktu kepada BGN untuk segera menyerap anggaran.

Luhut dulunya pimpinan Purbaya

Purbaya diketahui memiliki rekam jejak panjang sebagai mantan anak buah Luhut di berbagai lembaga pemerintahan.

Karier Purbaya bersama Luhut dimulai sejak tahun 2014. Di Kantor Staf Presiden (KSP), ia menjabat sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis dari April hingga September 2015, saat Luhut menjabat sebagai Kepala KSP.

Ketika Luhut diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Purbaya turut diboyong dan dipercaya sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dari November 2015 hingga Juli 2016, bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Luhut di kementerian tersebut.

Tak berhenti di situ, saat Luhut berpindah ke Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Purbaya kembali mengikuti jejaknya.

 Ia menjabat sebagai Staf Khusus Bidang Ekonomi dari Juli 2016 hingga Mei 2018.

Melihat rekam jejak dan pengalaman panjang Purbaya dalam bidang ekonomi serta kedekatannya dengan berbagai kebijakan strategis nasional

Luhut menyatakan dukungannya terhadap keputusan Presiden Prabowo yang memilih Purbaya sebagai Menteri Keuangan.

Menurutnya, Purbaya adalah sosok yang tepat untuk mengemban tugas penting tersebut.

"Pak Purbaya orang baik, saya kira punya pengalaman yang bagus," kata Luhut melansir dari Wartakotalive.com, Rabu (10/9/2025).

Karena itu, Luhut meminta masyarakat melihat kinerja Purbaya seiring berjalannya waktu setelah pelantikan ini. 

Ia yakin, Purbaya mampu berbuat banyak bagi ekonomi nasional dengan kemampuan dan pengalamannya untuk memenuhi target Presiden RI Prabowo Subianto. 

"Tapi, saya yakin Pak Purbaya akan bisa berbuat banyak untuk membantu keinginan Bapak Presiden dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi maupun penciptaan lapangan kerja," kata dia. 

Reaksi Menohok Menkeu Purbaya saat Diminta Stop Komentari Kementerian Lain

Baca juga: FAKTA Penangkapan Mafia Besar Penyelundupan, Menkeu Purbaya : Pemain Sektor Tekstil, Rokok dan Baja

Berikut reaksi menohok Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun.

Sebelumnya Mukhamad Misbakhun meminta Menkeu Purbaya untuk tidak banyak mengomentari kebijakan-kebijakan di kementerian lain. 

Tak tinggal diam, Menkeu Purbaya pun bereaksi angkat suara terkait pernyataan tersebut.

Dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (15/10/2025), Purbaya menegaskan bahwa dirinya tidak pernah bermaksud menyinggung atau mengomentari urusan kementerian lain.

Purbaya mengaku hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Menurut Purbaya, sebagai Menteri Keuangan, ia memiliki tanggung jawab memastikan agar anggaran negara yang telah disalurkan kepada setiap kementerian dan lembaga dapat terserap secara optimal.

Jika penyerapan tidak berjalan sesuai target, maka Kementerian Keuangan akan menarik kembali dana tersebut untuk dialihkan ke kebutuhan lain yang lebih mendesak.

“Saya tidak komentari kementerian lain. Tapi saya berkepentingan agar anggaran saya terserap.

Kalau tidak diserap, saya ambil uangnya,” ujar Purbaya dalam pernyataan yang dikutip dari Kompas TV.

Ia menambahkan, kebijakan itu bukan bentuk intervensi terhadap program kementerian, melainkan langkah untuk menjaga efektivitas penggunaan APBN.

Purbaya menegaskan bahwa pengalihan dana yang tidak terserap adalah bagian dari mekanisme fiskal agar uang negara tidak mengendap di kas dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan publik.

Sebelumnya, Mukhamad Misbakhun menilai Purbaya terlalu sering menanggapi urusan kebijakan kementerian lain. 

Ia berpendapat, sebaiknya Menkeu fokus pada perancangan kebijakan ekonomi makro dan menjaga stabilitas fiskal untuk mendukung visi ekonomi Presiden Prabowo Subianto. 

Misbakhun juga menyoroti pernyataan Purbaya terkait rencana pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum terserap optimal.

Menurut Misbakhun, anggaran MBG memiliki dimensi politik dan sosial yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh Kemenkeu tanpa melalui pembahasan bersama DPR.

Ia menilai kebijakan seperti peningkatan defisit anggaran dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen seharusnya dikomunikasikan lebih dulu dengan DPR agar tidak menimbulkan kesan pengambilan keputusan sepihak.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menjelaskan bahwa langkah penarikan anggaran MBG hanya dilakukan apabila serapan anggaran terbukti rendah dan tidak produktif. 

Ia juga memastikan akan memberikan dukungan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mempercepat pelaksanaan program tersebut dengan mengirim tenaga manajemen dan keuangan dari Kemenkeu.

“Kita bantu, kirim orang keuangan juga supaya bisa membantu optimalisasi penyerapan,” kata Purbaya.

Sebelumnya, pada 19 September 2025, Purbaya menyampaikan bahwa dana MBG yang tidak digunakan akan dialihkan untuk mengurangi defisit atau membiayai kebutuhan negara lain.

 Ia kembali menegaskan sikap tersebut pada 7 Oktober 2025, menekankan bahwa dana yang tidak terserap akan ditarik dan disebarkan ke sektor yang lebih siap menggunakan anggaran.

“Kalau akhir Oktober masih ada dana triliunan yang tidak terpakai, ya saya ambil. 

Di sana juga uangnya menganggur, lebih baik disalurkan ke tempat lain,” ujarnya.

Pernyataan Purbaya menegaskan fokus pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal dan efektivitas belanja negara. 

Sementara itu, pandangan Misbakhun mencerminkan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar kebijakan fiskal dan program sosial dapat berjalan beriringan tanpa menimbulkan ketegangan antarinstansi.

Persoalan ini memperlihatkan dinamika hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan APBN, terutama di tengah upaya pemerintah memperkuat sinergi antar-kementerian untuk mencapai target pembangunan nasional tahun 2025.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com.