Kritik Tajam Mahfud MD: Pemerintah Jangan Hanya Redam Demo, tapi Pahami Realitasnya

Mahfud juga menilai pola komunikasi pemerintah perlu diperbaiki.

Pidato-pidato yang terkesan tinggi dan penuh optimisme, menurutnya, sering kali tidak diikuti dengan kepekaan terhadap realitas masyarakat.

Ia menegaskan, penyelesaian sementara seperti membatalkan kenaikan tunjangan DPR atau menjanjikan penindakan hukum memang bisa meredam gejolak. 

Namun tanpa perombakan kebijakan yang menyentuh akar masalah, kondisi rawan bisa kembali muncul sewaktu-waktu.

Mahfud menyebut protes besar yang terjadi adalah organik, lahir dari keresahan nyata rakyat. 

Namun, ia juga tidak menampik ada pihak lain yang kemudian menunggangi situasi.

Karena itu, ia menekankan agar pemerintah tidak berhenti pada langkah-langkah instan, melainkan mengambil langkah strategis, transparan, dan berpihak pada rakyat. 

Dengan begitu, "api dalam sekam" yang ia maksud tidak lagi menjadi ancaman di masa mendatang. 

Desakan Para Guru Besar

Sebelumnya, ratusan guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang tergabung dalam Aliansi Peduli Indonesia turut menyoroti aksi demonstrasi yang terjadi nyaris di seluruh Tanah Air.

Satu di antaranya adalah sorotan terhadap kabinet "jumbo" Presiden Prabowo Subianto saat ini.

Para guru besar mendesak agar adanya perampingan kabinet sehingga bisa mengurangi beban keuangan negara.

Kabinet Merah Putih Prabowo saat ini diisi 48 menteri, 8 pejabat setingkat menteri, dan 55 wakil menteri. Selain itu, masih ada Staf Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, dan Penasihat Khusus Presiden.

Koordinator Aliansi Akademisi Peduli Indonesia Sulistyowati Irianto mengatakan, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa saat ini bertujuan murni menyampaikan realitas.

Namun menurut Sulistyowati, kebutuhan rakyat direspon berlebihan dalam bentuk tindakan represif, diberi label sebagai anarkis, dan didanai asing.