Duduk Perkara 2.500 Warga Pati Rela Bayar Rp 14 Ribu ke Kantor Pos Untuk Kirim Surat ke KPK

Ia berharap surat dengan surat itu KPK bisa segera menindaklanjuti harapan warga Pati, yaitu agar KPK segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus korupsi di DJKA Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Selain itu kami harapannya Bupati Pati mundur, karena dianggap arogan. Kedua ada indikasi korupsi. Sudah dipanggil KPK tidak mau datang dengan alasan ada kegiatan. Kami memang sudah tidak suka dipimpin Sudewo," kata Kristiani.

Koordinator Aksi, Mulyati memperkirakan ada 2.500 surat yang dikirim warga ke KPK pada Senin (25/8/2025).

Namun, banyak diantara peserta aksi yang tidak bisa hadir secara langsung, sehingga menitipkan suratnya ke temannya yang hadir.

“Alhamdulillah aksi ini sukses luar biasa. Yang ikut jalan kaki sekitar 500 orang, yang kirim surat 2.500 orang. Tapi kami bagi di 21 kecamatan, tidak semua menumpuk di Pati. Tersebar di kantor-kantor pos di kecamatan. Sudah dimulai sejak kemarin, dan masih akan berlangsung sampai tanggal 27 Agustus,” tuturnya.

Mulyati menyatakan, inti surat yang dikirimkan adalah agar KPK segera menangkap Sudewo berkait dengan kasus korupsi yang melibatkannya.

“Alhamdulillah warga semua pakai biaya sendiri. Kami harap dengan surat ini keinginan masyarakat dituruti oleh KPK, sehingga tidak perlu aksi-aksi selanjutnya,” tukasnya.

Meski demikian, ia berujar, Masyarakat Pati Bersatu tetap akan berangkat ke Jakarta untuk berunjuk rasa langsung di Gedung KPK pada 2-3 September 2025.

Untuk menyukseskan misi itu, pihaknya telah membuka posko donasi sejak 19 Agustus lalu. Per 24 Agustus, total donasi telah mencapai Rp 148,6 juta.

“Rencananya ada 1.000 orang yang akan berangkat. Total 20 bus,” terangnya.

Adapun, aksi ratusan warga Pati mengirimkan surat secara bersama-sama ke Kantor Pos yang ditujukan ke KPK  di Jakarta dimulai sejak pagi sekitar pukul 08.00, di mana massa mulai berdatangan ke Posko Masyarakat Pati Bersatu, di Alun-alun.

Koordinator Masyarakat Pati Bersatu sudah menyiapkan formulir untuk diisi peserta, guna memudahkan masyarakat yang tergerak untuk mengirim surat ke KPK tetapi bingung dengan susunan redaksi suratnya.

"Kami hanya memudahkan saja, maka kami sediakan formulir suratnya, tapi masing-masing warga harus menuliskan namanya sendiri di setiap surat. Itu sebagai bentuk bahwa ini asli dari warga Pati, bukan surat yang kami buat mengatasnamakan warga Pati," kata Koordinator Aksi, Teguh Istiyanto, di posko.

Dia menambahkan, hal serupa sebelumnya sudah dilakukan sejumlah warga di Kecamatan Tayu, Kecamatan Kayen Cluwak, Sukolilo, dan Winong.

"Karena kami ingin murni ini aspirasi warga, makanya kami imbau warga untuk kirim surat secara pribadi, meskipun kirimnya bareng. Kami tunjukkan itu aspirasi murni dari warga, bukan kami bikin surat atas nama warga. Makanya warga kirim sendiri dan biaya sendiri," jelasnya.