Resmi Dipecat! Prabowo Copot Wamenaker Immanuel Ebenezer Setelah Tersandung Kasus Hukum Peras Buruh

Dana itu dipakai untuk belanja, hiburan, uang muka rumah, serta setoran tunai kepada Gerry, Hery, dan pihak lainnya.

Gerry Aditya Herwanto Putra menerima Rp 3 miliar sepanjang 2020–2025, terdiri dari setoran tunai Rp 2,73 miliar, transfer Rp 317 juta dari Irvian, serta dana Rp 31,6 juta dari dua perusahaan di bidang jasa K3 (PJK3).

Subhan diduga menerima Rp 3,5 miliar pada 2020–2025 dari sekitar 80 perusahaan PJK3.

Anitasari Kusumawati memperoleh Rp 5,5 miliar sepanjang 2021–2024 melalui pihak perantara.

Setyo menyebutkan, uang juga mengalir ke penyelenggara negara, termasuk Immanuel Ebenezer selaku Wamenaker senilai Rp 3 miliar, serta Fahrurozi dan Hery sebesar Rp 1,5 miliar.

11 Tersangka dan Barang Bukti

KPK menetapkan 11 tersangka dalam kasus pungutan liar sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka adalah:

1. Irvian Bobby Mahendro (IBM) – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 tahun 2022–2025

2. Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH) – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022–sekarang

3. Subhan (SB) – Subkoordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3 tahun 2020–2025

4. Anitasari Kusumawati (AK) – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja tahun 2020–sekarang

5. Immanuel Ebenezer Gerungan (IEG) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI tahun 2024–2029

6. Fahrurozi (FRZ) – Dirjen Binwasnaker dan K3 Maret 2025–sekarang

7. Hery Sutanto (HS) – Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021–Februari 2025

8. Sekarsari Kartika Putri (SKP) – Subkoordinator

9. Supriadi (SUP) – Koordinator

10. Temurila (TEM) – Pihak swasta dari PT KEM Indonesia

11. Miki Mahfud (MM) – Pihak swasta dari PT KEM Indonesia

Selain menetapkan tersangka, KPK juga menyita barang bukti berupa 15 mobil, 7 motor, uang tunai sekitar Rp 170 juta, serta 2.201 dollar AS.

Setyo menegaskan, perkara ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki layanan publik di sektor ketenagakerjaan.

“Dengan penanganan perkara ini, kami berharap pelayanan publik benar-benar berpihak pada masyarakat, khususnya pekerja dan buruh, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas dan ekonomi nasional,” ujarnya.