Ketua RT Dipastikan Tidak Terlibat Korupsi di Dinas Perkimtan Palembang

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang membantah isu yang beredar luas di media sosial mengenai keterlibatan Ketua Rukun Tetangga (RT) dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkimtan) Kota Palembang.

Kejari menjamin bahwa para ketua RT tidak akan dijadikan tersangka.

Hal ini ditegaskan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palembang, Hutamrin, dalam sebuah podcast pada Rabu (24/9/2025).

Hutamrin menjelaskan bahwa para ketua RT sama sekali tidak bertanggung jawab atas pekerjaan proyek yang sedang diselidiki. Mereka hanya dimintai keterangan sebagai saksi.

"RT sama sekali tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. RT hanya dimintai keterangan terkait ada atau tidaknya pekerjaan di wilayahnya," ujar Hutamrin.

"Saya jamin 100 persen tidak ada RT yang akan dijadikan tersangka, karena mereka tidak terlibat dalam pertanggungjawaban itu."

Ia juga meluruskan informasi yang keliru di media sosial TikTok yang menyebut ada 131 perkara korupsi.

Hutamrin menegaskan, yang benar adalah adanya 131 titik pekerjaan dalam satu proyek pada tahun 2024.

Lebih lanjut, Hutamrin memastikan bahwa proses penyidikan akan dilakukan secara profesional dan proporsional. Pihaknya tidak akan menetapkan tersangka tanpa dasar bukti yang kuat.

"Siapa pun yang bertanggung jawab dalam proses pemeriksaan nanti, itulah yang akan dimintai pertanggungjawaban," tegasnya.

Perkembangan kasus ini akan segera disampaikan jika ada kemajuan dalam proses penyelidikan.