Berita Palembang

Pj Gubernur Sumsel: Pecat ASN yang Terlibat Politik, Pileg-Pilpres di Sumsel Aman

Penulis: Welly Hadinata
Editor: Siti Olisa
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PJ Gubernur Sumsel Hadi Prabowo, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnajn Adinegara, Kasdam II Sriwijaya Brigjen TNI Syafrial dan Ketua KPU Sumsel Aspahani, usai rapat koordinasi di Mapolda Sumsel, Senin (24/9/2018).

"Saat ini aroma penyebaran berita hoax sudah mulai ada di Sumsel, tetapi belum ada yang melapor. Kami terus melakukan pemantauan," ujarnya.

Baca: Arkeolog Prasejarah Sumsel Ungkap Status Penemuan Baru Relief Terpanjang di Sumsel. Ini Faktanya

Ketua KPU sumsel Aspahani mengatakan, mengenai anggaran yang digunakan untuk pileg dan pilpres di Sumsel, semuanya kembali ke KPU RI.

Namun KPU Sumsel memberikan rujukan anggaran pilkada beberapa waktu lalu cukup bagus untuk digunakan sebagai pembanding dan pertimbangan penggunaan dana.

"DPT baru ini sudah ada dan ada pemilih pemula, karena memang pilkada lalu belum ada pemilih pemula. April sudah masuk semua DPT. Itu administrasi kependudukan dan sudah ada dalam DPT. Memang nantinya yang datang ke TPS tanpa EKTP jadi problem. KPU sedang berpikir juga. Apakah nanti ada kartu khusus untuk pemilih. Apakah nanti ada jalan lain dari pemerintah," ujarnya.

Baca: Pejabat PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Palembang Sambangi SDN 6 Kedukan Palembang

Dana yang digunakan untuk pilgub beberapa waktu lalu menghabiskan dana senilai Rp 318 miliar dan ditambah kabupaten kota yang ada di Sumsel. Itu mengacu pada jumlah TPS sebanyak 16.202.

Karena ada perubahan TPS dan operasional TPS, pasti akan bertambah dalam dana operasional. Sehingga, memang perlu dilakukan perubahan baik dalam operasional, dana dan pengamanan.

Berita Terkini