BONE Membara, Kepala 3 Satpol PP Kena Lemparan Batu hingga Jari Polisi Nyaris Putus, Ricuh Tolak PBB

SRIPOKU.COM - Sebanyak 4 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bone dan 2 polisi dari Polres Bone terluka akibat terkena lemparan batu dalam kericuhan demo menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Plt Kasatpol PP Bone, Andi Bahar menyebutkan, keempat anak buahnya yang terluka, yakni:

 
1. Iksan,

2. Faisal,

3. Sabaruddin, dan

4. Mustari.

"Yang bocor kepalanya 3 orang. Wajah Mustari kena batu," kata Bahar kepada Tribun-Timur.com.

Baca juga: Mantan Pj Bupati OKU Bantah Sampaikan Soal Dana Aspirasi di Sidang Korupsi Pokir DPRD

Sementara, anggota Polri yang juga terluka, yakni:

1. Aipda Rahmat dari Batalyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sulsel.

2. Bripda Awal dari Polres Bone.

Ibu jari Rahmat nyaris putus, sedangkan kulit kening kanan Awal robek.

Keenam petugas jadi korban saat mengamankan demo di Kantor Bupati Bone, Jl Jenderal Ahmad Yani, Watampone, Sulsel.

Demo yang berlangsung sejak, Selasa (19/8/2025), berujung ricuh.

Massa demonstran merobohkan pagar kantor bupati.

Demonstran berusaha bertemu dengan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin.

Namun, upaya mereka gagal.

Massa hanya ditemui Sekda Bone, Andi Saharuddin; Kadis Kominfo Bone, Anwar; dan Kabag Hukum Setda Bone, Ramli.

Pemerintah Kabupaten Bone menjelaskan bahwa kenaikan PBB-P2 hanya 65 persen, bukan 300 persen seperti kabar beredar.

Pemkab mengklarifikasi bahwa peningkatan pajak ini disebabkan oleh penyesuaian Zona Nilai Tanah (ZNT) berdasarkan data terbaru dari BPN, dan bukan menaikkan tarif pajak secara langsung.

Kepala Bapenda Bone, Muh Angkasa, menegaskan bahwa nilai tanah di Bone terakhir diperbaharui sekitar 14 tahun lalu.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pun saat itu sangat rendah, beberapa mencapai hanya Rp 7.000/m⊃2;.

Penyesuaian ini mendorong penyesuaian nilai tanah agar lebih wajar dan mendekati harga pasar.

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menambahkan bahwa kenaikan ini juga berdasar temuan BPK terkait objek pajak yang selama ini dipungut hanya berupa tanah, meskipun bangunan telah berdiri di atasnya.

Terdapat beberapa rumah mewah yang seharusnya dikenai PBB atas bangunan, namun sebelumnya hanya dipajaki tanahnya saja.

Bupati Keluar Daerah

Saat demo berlangsung, Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, sedang tidak berada di Kantor Bupati Bone Jl. A Yani, Kecamatan Tanette Riatang Barat.

Kepala Dinas Kominfo Bone, Anwar, mengaku bupati dan wakil bupati sedang berada di luar Kota Watampone. 

Anwar membantah kenaikan PBB-P2 di Bone mencapai 300 persen. 

"Kenaikan PBB-P2 di Bone itu tidak mencapai 300 persen, itu hoax. Kenaikannya hanya 65 persen," tandasnya. 

Sementara Kepala Bappeda Bone, Angkasa, mengaku kenaikan PBB-P2 di Bone wajib dilakukan.. 

Angkasa juga mengaku jika nilai tanah naik, harga jual tanah juga akan meningkat. 

Sehingga akan membuat masyarakat untung. 

 Emak-emak juga tak tinggal diam. Mereka berbaur ke dalam barisan menolak kenaikan PBB.

“Kami ini ibu rumah tangga, beban hidup makin berat. Harga kebutuhan pokok naik, ditambah lagi pajak dinaikkan, makin susah kami,” ujar seorang emak-emak.

“Mana pak bupati? Keluarki pak bupati, kenapa dikasih naik lagi pajak. Beras sudah mahal, pajak naik lagi. Susahki begini,” tegasnya.

“Kami hanya ingin bertemu dengan bupati Bone menyampaikan penolakan atas kebijakan kenaikan PBB-P2," ujar seorang demonstran. 

Jendral Lapangan, Rafli Fasyah, mengaku meninggalkan pekerjaannya demi menyampaikan aspirasi.

Namun bupati dan wakil bupati tak mau menemuinya.

"Di mana tanggung jawab mereka sebagai pemimpin?,"ujar Rafli fasyah. 

Ketidakhadiran bupati dan wakil bupati menunjukkan sikap abai terhadap jeritan rakyat.

“Seharusnya mereka berdiri di depan rakyat, bukan bersembunyi di balik aparat," tambah Rafli fasyah.

Artikel ini telah tayang di Tribun-Timur.com dan TribunToraja