Nation Jurnalism

Untuk agenda setting mekanismenya dapat menentukan masalah mana yang harus diprioritaskan. Pada  accountability pressure dengan memantau komitmen solusi hingga implementasi dan knowledge bridging dengan menghubungkan solusi lokal dengan pembuat kebijakan. 

Dalam hal ini, tugas akhir penyelesaian masalah ( seperti contoh : membangun IPAL, pencegahan banjir/tanah longsor dan  mengelola sampah) memang wewenang eksekutif.Tapi eksekutif sering gagal bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak dipaksa dan dibantu.

Jurnalis kebangsaan  adalah "pengawal proses" yang memastikan masalah tidak dilupakan, solusi tidak hanya wacana dan akuntabilitas ditegakkan. Kekuatan kami bukan pada kuasa membangun tanggul, tapi pada kemampuan menekan pihak yang lalai membangun tanggul.

"Kami tak bisa menggantikan pemerintah membersihkan sungai, tapi kami bisa memastikan sekoci penyelamat tersedia saat banjir datang — dan mencatat nama mereka yang mencuri dayungnya." Inilah misi sejati jurnalisme kebangsaan,  menjadi pengawal yang tak kenal lelah, dari gelapnya masalah hingga terangnya penyelesaian.

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Di sini tindakan pemerintah dapat menciptakan birokrasi yang “tertutup” menjadi “mitra transparan”. Yakni terbiasa membuka akses data proyek publik secara real time. Dan juga membentuk Satgas Respons Cepat berbasis masukan media.

Namun yang terpenting kesungguhan, komitmen dan kemampuan pemimpin negeri dan daerah dapat menyelesaikan permasalahannya sampai ke akarnya. 

Di samping itu juga, peran masyarakatnya untuk proaktif, tidak hanya menjadi penonton pasif namun juga menjadi co-creator dengan membentuk komunitas pemantau solusi dengan verifikasi lapangan setelah liputan media dan melaporkan progres yang terjadi.

Ada juga gerakan swadaya yang terinspirasi liputan agar mencari solusi yang kongkrit. Dalam perjalanan saya, masalah bangsa hanya tuntas jika pemerintah berhenti melihat media sebagai musuh, tapi sebagai early warning system. Masyarakat beralih dari konsumen pasif menjadi co-implementer solusi.

Jurnalis memiliki keberanian untuk menolak liputan "aib instant" dan fokus pada peliputan solusi yang butuh waktu. "Kami tak meminta pemerintah dan masyarakat melakukan pekerjaan kami. Kami meminta mereka membiarkan kami melakukan pekerjaan kami dengan benar: mengawal masalah dari ruang redaksi hingga ke lapangan, sampai solusi itu bernafas dalam kenyataan."

Pemerintah harus bertransformasi dari menara gading ke medan laga. Pemerintah sering menjadi bayangan jauh di balik meja rapat ber-AC. Mereka punya data, anggaran, dan kewenangan, tapi terkurung dalam tiga jebakan, mulai dari jebakan birokrasi, reaktif dan keterpisahan.

Jebakan birokrasi merupakan solusi mati suri di balik tumpukan dokumen. Proyek IPAL komunal yang saya telusuri terkubur lima tahun di "pembahasan konsep" karena bolak-balik antara dinas lingkungan hidup dan Bappeda. 

Padahal di seberang lautan, solusi serupa sudah menyelamatkan sungai-sungai di Korea. Belum lagi  Jebakan Reaktif, yakni pemerintah baru berlari saat rumah sudah terbakar.

Saat banjir besar melanda Jakarta, bantuan pompa air datang setelah pemukiman tenggelam—padahal sistem peringatan dini kebanjiran sudah diliput dari Belanda setahun sebelumnya. Ada juga Jebakan Keterpisahan, yakni mereka yang bekerja dalam kotak-kotak kementerian.

Masalah sampah dipecah-belah, kementerian lingkungan urusi plastik, PUPR tangani TPA, Kemenperin awasi produsen. Tak ada yang melihat gambaran utuh. Padahal perubahan dimulai ketika mereka membuka pintu.