Kepengurusan Grib Jaya Sumsel, Ada Anggota DPRD dan Politisi Senior, Fokus Program Kerja Baksos

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Organisasi kemasyarakatan (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIB Jaya, saat ini sedang menjadi sorotan karena terlihat berbagai kontroversi.

Meski begitu, Grib Jaya di bawah kepemimpinan Rosario de Marshal yang punya sapaan akrab Hercules yang ada di Sumatera Selatan (Sumsel) lebih banyak melakukan kegiatan positif yang menyentuh masyarakat. 

Kepengurusan DPD Grib Jaya Sumsel sendiri dikomandoi Ferdinan selaku Ketua, Sekretaris Amril ST SH MH
Bendahara Abdul Rozak, dan Ketua Harian Rubi Indiarta yang juga anggota DPRD Palembang. 

Selain itu terdapat Ketua DPD II Partai Golkar Palembang sekaligus Wakil Ketua DPRD Palembang M Hidayat, yang menjabat sebagai ketua Dewan Penasehat DPD Grib Jaya Sumsel. 

Selain itu terdapat tokoh senior Golkar Sumsel M Yansuri dan sejumlah nama lainnya sebagai dewan Penasehat,  dan dengan dewan pembina dari unsur Forkompinda yang ada. 

Sekretaris DPD Grib Jaya provinsi Sumsel Amril sendiri menyatakan, Grib Jaya Sumsel yang memiliki jumlah kepengurusan atau anggota yang masuk sekitar 250 orang, sudah memiliki pengurus di 4 Kabupaten kota se Sumsel  dan anggotanya berasal dari sejumlah profesi. 

"Mungkin minat mereka bergabung ke Grib Jaya karena eksistensi, mengingat Grib Jaya sedang berkembang sebagai Ormas, dan sedikit banyak secara emosional ada tarikan dari Dewan Pembina pak Prabowo Subianto, " kata Amril, Rabu (21/5/2025). 

Menurut Amril 4 kepengurusan tingkat Kabupaten kota di Sumsel yang telah terbentuk itu, diantaranya Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ilir (OKI), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dan Musi Banyuasin (Muba). 

Sedangkan daerah lainnya masih berproses, dan sudah diberikan surat mandat kepada Ketua, Sekretaris dan Bendahara (KSB) oleh DPD Grib Jaya Sumsel, untuk membentuk kepengurusan yang ada. 

"Dalam waktu dekat masih komunikasi untuk penerbitan SK di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKUS) dan masih dikoordinasikan. Jadi masing-masing daerah itu ada anggota pengurusnya 90 orang, ada juga ratusan. Sedangkan daerah lain kami sudah membuat surat penunjukkan berupa mandat, sebatas mandat diberikan DPD kepada KSB dan kami anggap belum jadi, karena mandat untuk membentuk kepengurusan, jika sudah makan dikeluarkan SK kepengurusan," jelasnya. 

"Saat ini kami ditekankan pusat (DPP) karena maraknya sentimen negatif terhadap Grib Jaya ini, banyaklah kejadian seperti apa. Jadi program kerja kami saat ini banyak kegiatan bakti sosial (baksos) kemasyarakatan. Bakso itu misal menyantuni anak yatim, hingga jumat barokah dan itulah yang kami lakukan dulu dalam masa ibarat sedang diawasi, " lanjutnya. 

Diungkapkan Amril, sebenarnya program kerja organisasinya secara teoritis banyak secara permanen sesuai dibentuknya Ormas Grib Jaya, mengawal pembangunan, menyelenggarakan program sosial, hingga menyampaikan aspirasi masyarakat. 

"Jadi kita hanya lakukan program bakti sosial, apalagi ini mau Idul Adha dan kami (Grib Jaya) lagi mengupayakan ikut berkurban, namun sekarang dananya belum terkumpul beli se ekor sapi tapi siapa tahu nanti ada. Sekarang kami lagi buka list siapa yang akan ikut menyumbang dari anggota sebagai sumber dana, dan kita tidak tahu nanti juga ada sumber dari pemerintah juga, kita akan Terima dan salurkan. Karena tujuan kita melayani masyarakat dalam bentuk sosial, " tuturnya. 

Dilanjutkan Amril, untuk kerjasama dengan pemerintah daerah dan organisasi lainnya, Grib Jaya saat ini belum ada kesepakatan yang ditandatangani, baik pemerintah maupun pihak swasta. Namun, pihaknya akan selalu terbuka untuk kepentingan masyarakat luas. 

"Secara legal standingnya belum ada MoU sama sekali, tapi misalnya kita diawasi dan dibina pemerintah itu sudah kewajiban diatur undangan- undang, dimana Ormas dibawah pembinaan pemerintah setempat, dan kami patuh serta taat mendukung program pemerintah, " pungkas Amril.