Wako Palembang Geram, Tindak Lanjut Penebangan Pohon Mati dan Pembersihan Halte Lambat

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengungkapkan kekecewaannya terhadap jajarannya yang belum menindaklanjuti arahan terkait penataan wajah kota.

Beberapa waktu lalu, ia telah menginstruksikan penebangan pohon mati dan pembersihan halte dari vandalisme.

"Sudah empat hari lebih, tapi belum ada tindak lanjut penebangan pohon mati, dan pembersihan halte yang banyak coretan untuk dibersihkan," kata Ratu Dewa, Kamis (6/3/2025).

Akibatnya, Ratu Dewa menegaskan akan mengevaluasi kinerja pejabat di lingkungan Pemkot Palembang, termasuk camat dan lurah.

"Camat dan lurah harus bertanggung jawab di wilayahnya. Baik masalah sampah, parit, orang sakit dan sebagainya," tegasnya.

Ia tidak menutup kemungkinan akan mencopot pejabat yang dinilai tidak bekerja dengan baik.

Ratu Dewa menekankan pentingnya komitmen para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan tugas.

"Para OPD harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya, jika sengaja tidak bisa menyelesaikan masalah maka bisa saja diganti dengan yang lebih siap dan kompeten," tegasnya.

Ia juga menyoroti masalah koordinasi antar OPD yang terkadang kurang maksimal.

"Ada banyak persoalan kota, satu persatu akan diselesaikan, mulai dari genangan banjir, termasuk jalan macet dan lainnya," katanya.

Ratu Dewa berjanji akan memberikan penghargaan (reward) bagi OPD yang berprestasi dan sanksi bagi yang tidak mampu.

"Bagi para OPD yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik tentu akan ada reward dan yang tidak mampu tentu ada sanksi dan konsekuensi," jelasnya.

Sebelumnya, Ratu Dewa telah meminta ASN di lingkungan Pemkot Palembang untuk bekerja sungguh-sungguh.

 "Aku minta jajaran dari Sekda hingga ke bawah, jangan santai bekerja, tidak boleh hana hini harus benar begawe (bekerja). Kalau tidak sanggup masuk gerbong kita dan tidak satu visi misi dengan kita, siap-siap bae (saja) pasti aku ganti," tegasnya.

Ratu Dewa juga mengaku tidak segan-segan mencopot pejabat yang terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).