Pengamat Sumsel Sebut Alasan Dukung Wacana Presiden Prabowo Kembalikan Pilkada Lewat DPRD

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Masyarakat Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi Pilkada Serentak pada 27 November 2024 lalu.

Termasuk di Sumatera Selatan telah menggelar Pilgub Sumsel 2024, Pilkada Palembang 2024, dan Pilkada kabupaten/kota lainnya yang kesemuanya merupakan Pilkada Langsung.

Seperti diketahui Pilkada Langsung ini melibatkan 3 lembaga penyelenggara. Yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra ini mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD yang dinilai jauh lebih efisien menghemat anggaran.

Terkait hal ini pengamat politik Sumsel Drs Bagindo Togar Butar Butar menyatakan sangat sepakat dan mendukung wacana dikembalikannya Pilkada lewat DPRD ini. 

"Kita sepakat dan mendukung karena ini rasional, masuk akal dan memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ungkap Bagindo Togar kepada Sripoku.com, Sabtu (14/12/2024).

Sebenarnya kata Bagindo masyarakat sudah jenuh, jengah dengan sistem Pilkada Langsung ini yang cenderung cuma menguntungkan para bohir, petualang dan cukong politik serta penyelenggara.

"Manfaatnya untuk masyarakat apa? Sebenarnya itu karena kepekaan seorang Presiden sekarang ini bahwa demokrasi kita sangat boros," ujarnya.

Bahkan sebegitu borosnya mengambil anggaran-anggaran yang sebenarnya bisa dipergunakan pada kebutuhan pembangunan yang lain, mencapai triliyunan biaya Pilkada Serentak di Indonesia ini. 

"Hasilnya juga tidak signifikan yang diharapkan penyelenggaran Pilkada tersebut. Anggaran trilyunan ini bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Padahal belum tentu Pilkada Tak Langsung lewat DPRD akan tidak lebih baik daripada Pilkada Langsung," terang Bagindo.

Sekarang yang akan dibangun persepsi, imej seolah Pilkada langsung yang liberal ini jauh lebih baik daripada Pilkada lewat perwakilan.

"Karena kelompok liberal gaya barat demokrasi yang diadopsi kita selama ini, yang ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan  kita ada kelompok-kelompok keterwakilan yang ternyata komunikasinya juga cukup baik," ujarnya.

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya ini mengatakan, selama ini Pilkada Lewat DPRD dianggap tidak mengokomodir kelompok masyarakat.

"Berawal dari Orde Baru yang menyalahkan demokrasi keterwakilan. Bisa dievaluasi. Sekarang partai politik sudah banyak, tinggal betul-betul dijadikan keterwakilan dengan baik lewat DPRD wakil-wakil bisa benar-benar menjadi wakil rakyat, bukan menjadi wakil Partai Politik saja," katanya.

Mantan Ketua IKA FISIP Unsri (Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya) mengatakan Pilkada Langsung yang selama ini dengan dalih membangun demokrasi ternyata luar biasa penghamburan dana.

"Ternyata cuma menguntungkan para petualang, cukong-cukong poltik, dan penyelenggara. Hasilnya apa? Memangnya Pilkada Langsung itu jelas kepala daerah yang dilahirkan itu akan jauh lebih daripada Pilkada Tak Langsung, kan tidak?," beber Gindo.

Sementara kata Bagindo, sekarang kualitas personal kepala daerah kembali kepada Parpol. Parpol mana yang benar-benar selektif dan siapa kepala daerah yang betul-betul memenuhi unsur tadi. Kualitas intelektual, moral, spiritulal, dan investasi politik yang natural bukan instan.

"Tidak ada jaminan yang mengatakan head to head Pilkada Langsung jauh lebih baik dengan Pilkada Tak Langsung. Yang terbukti jelas Pilkada Langsung adanya penghamburan, inefisiensi anggaran dan dia mengembalikan anggaran diefisiensi dan meredefinisi tentang praktik demokrasi itu bagaimana," paparnya.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak kita definisi ulang apa Praktik demokrasi Pilkada. Yang jelas terjadi penghamburan anggaran dan tidak sertamerta melahirkan kepala daerah yang jauh lebih baik dan pembangunan yang lebih meningkat.

Baca juga: Sriwijaya FC Belum Ada Dewa Penyelamat, Hendri Susilo dan Pemain Profesional Siap Tanding Lawan PSPS

"Dan Pilkada Tak Langsung memang nantinya tidak ada penyelenggaranya. Nah ini bikin kebakaran jenggot lembaga survei, penyelenggara pemilu pasti tidak setuju dan yang akan merasa terganggu," ujarnya.

Tentu saja kata Bagindo, setiap perubahan, setiap pembangunan itu selalu ada yang dikorbankan. Sepanjang untuk perbaikan wajar dikorbankan tetapi untuk perbaikan dan kemajuan.

"Bagi masyarakat akan setuju karena anggaran yang cukup fantastis kalau diakumulasi se-Indonesia dananya trilyunan itu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat," pungkasnya. 

Seperti diketahui Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai perbaikan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ia mencontohkan negara Malaysia hingga India yang memilih gubernur lewat DPRD.

Hal itu diungkap Prabowo dalam sambutannya di HUT ke-60 Golkar yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) Sentul, Bogor, Kamis (12/12/2024). 

Prabowo mengaku tertarik dengan pemikiran Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menyatakan perlu adanya perbaikan sistem demokrasi.

"Saya sangat tertarik pemikiran ketum Golkar, menurut saya hari ini yang paling penting, yang disampaikan Partai Golkar tadi, bahwa kita semua merasakan demokrasi yang kita jalankan ada suatu, ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama," kata Prabowo.

Prabowo bicara perlunya perbaikan sistem pemilihan. Ia mengatakan sistem Pilkada saat ini terlalu mahal. Ia meminta semua partai politik harus berani mengakui itu.

"Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal, dari wajah yang menang pun saya lihat lesu juga, yang menang lesu, apalagi yang kalah," ujarnya.

"Kita harus berani mengoreksi diri karena itu saya menghargai bahwa ketum saudara (Bahlil) itu jeli, saya katakan beliau ini cerdas makanya anak Indonesia nanti harus banyak makan ikan," kata Prabowo.

Prabowo mendorong adanya perbaikan sistem Pilkada. Ia lalu menyinggung Ketua DPR Puan Maharani yang hadir dalam acara tersebut. Ia mengajak semua pelaku politik untuk memikirkan banyaknya anggaran habis untuk pelaksanaan Pilkada.

"Tapi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik, apalagi ada Mbak Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan dari partai lain, mari kita berpikir apakah sistem ini berapa puluh triliun habis dalam satu dua hari," ujarnya.

Prabowo mencontohkan negara tetangga Malaysia, Singapura, India yang hanya memilih DPRD. Setelah itu, DPRD lah yang memilih gubernur.

"Saya lihat negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, ya sudah DPRD itulah milih gubernur atau bupati," ujarnya.

Prabowo mengatakan hal itu sangat efisien dan tidak mengeluarkan anggaran lagi. Ia lantas bertanya kepada para ketum partai yang hadir, apakah bisa diputuskan saat ini.

"Efisien nggak keluar duit, uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi. Ini sebetulnya banyak ketua umum ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana?," ujar Prabowo.