Opini
Ekspor Sumsel dalam Bayang-Bayang Trump 2.0
Bagi Sumatera Selatan, lumbung ekspor batubara, karet, Kelapa sawit dan kopi, kebijakan proteksionis AS adalah tantangan sekaligus peluang berbenah.
"The best way to predict the future is to create it."
Peter Drucker
KUTIPAN di atas bukan sekadar inspirasi, tetapi panggilan untuk bertindak. Kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada November 2024 membawa sinyal kuat: kebijakan "America First" berpotensi kembali, bahkan mungkin dalam versi lebih agresif—Trump 2.0.
Bagi Sumatera Selatan—lumbung ekspor Batubara Indonesia, karet, kelapa sawit dan kopi Indonesia—kebijakan proteksionis AS adalah tantangan sekaligus peluang berbenah.
Sumatera Selatan vs Kebijakan Proteksionisme
Rilis terbaru BPS mengungkapkan performa ekspor Sumsel yang impresif. Per Oktober 2024, ekspor Sumsel mencapai US$646,06 juta, tumbuh 5,70 persen dari bulan sebelumnya dan melesat 22,46 % dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebaliknya, impor Sumsel turun ke US$110,62 juta, anjlok 33,19?ri September atau turun 23,78 % year-on-year. Hasilnya, neraca perdagangan mencatat surplus signifikan sebesar US$535,44 juta, mencerminkan ketahanan Sumsel di tengah tekanan ekonomi global.
Namun, di balik capaian positif ini, terselip tren yang patut diwaspadai. Secara kumulatif, ekspor Januari-Oktober 2024 turun 1,69 % dibandingkan tahun sebelumnya. Jika kebijakan proteksionis Trump kembali diterapkan, penurunan ini berpotensi semakin tajam.
Proteksionisme: Pendekatan Lama, Dampak Baru
Proteksionisme bukan hal baru. Kebijakan ini melindungi industri domestik dengan membatasi impor melalui tarif tinggi dan regulasi ketat. Tujuannya: mengurangi ketergantungan pada produk asing dan memperkuat sektor strategis yang vital bagi ekonomi dan keberlanjutan industri lokal.
Frasa '2.0' menandakan versi baru atau pembaruan, mencerminkan evolusi dari sebelumnya. Sejak diperkenalkan oleh Tim O'Reilly melalui konsep 'Web 2.0' pada awal 2000-an, istilah ini populer digunakan untuk menggambarkan inovasi, seperti 'Industri 2.0' atau 'Pendidikan 2.0.'
'Trump 2.0' merujuk pada kemungkinan perubahan kebijakan signifikan di masa jabatan kedua Donald Trump. Selama periode pertama, ia dikenal dengan proteksionisme dagang, kebijakan imigrasi ketat, dan hubungan rumit dengan sekutu AS. Jika kembali ke Gedung Putih, kebijakannya diperkirakan akan mengubah dinamika politik AS, ekonomi global, dan aliansi internasional secara besar-besaran.
Dari Perspektif AS: Proteksionisme sebagai Solusi Ekonomi?
Bagi Amerika Serikat, proteksionisme dipandang sebagai strategi kunci untuk menguatkan daya saing produk domestik, menciptakan lapangan kerja pada sektor terdampak impor, serta mengurangi defisit perdagangan. Di mata pendukungnya, proteksionisme bukan sekadar kebijakan ekonomi; tetapi juga alat untuk membangkitkan industri dalam negeri dan merangsang pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada produksi lokal. Contohnya, tarif tinggi baja dan aluminium era Trump sebelumnya memberi stimulus besar bagi sektor tersebut.
Jika pendekatan proteksionisme agresif ala Trump diterapkan kembali—bahkan mungkin dalam versi 2.0—ketegangan perdagangan antara AS dan negara-negara besar seperti Tiongkok dan Uni Eropa hampir pasti akan meningkat. Dampaknya tak hanya mempengaruhi harga komoditas global dan rantai pasok internasional, tetapi juga menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang harus diantisipasi oleh negara-negara eksportir, termasuk Indonesia.
Tantangan Khusus bagi Sumsel
Pada Oktober 2024, ekspor nonmigas Sumsel mencapai US$616,96 juta, naik 6,37?ri bulan sebelumnya, atau 27,70 % year-on-year. Peningkatan bulanan didorong oleh lonjakan permintaan sejumlah komoditas seperti batubara (17,28 % ), minyak nabati/hewan (458 % ), kayu dan produk kayu (25,99 % ), serta pupuk (151,09 % ). Namun demikian, kembalinya kebijakan proteksionis AS berpotensi menjadi hambatan serius. Tarif tinggi dan regulasi ketat dapat melemahkan daya saing ekspor utama Sumsel, mengancam tren pertumbuhan positif yang ada.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.