Mengenal Danantara, Badan Investasi Bentukan Prabowo Ada 7 BUMN Besar, Klaim Akan Saingi Negara Maju

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 7 November 2024.

Editor: adi kurniawan
Tribunnews.com
Presiden RI, Prabowo Subianto. 

SRIPOKU.COM -- Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 7 November 2024. Badan ini akan menjadi lembaga pengelola investasi Indonesia dengan cakupan yang lebih luas dari dana anggaran pemerintah. 

Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan badan ini akan menangani investasi pemerintah di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik. Seperti lembaga investasi serupa di negara lain, BP Investasi Danantara berpotensi menjadi katalis utama investasi Indonesia ke depan. 

Fungsi dan Tugas BP Investasi Danantara 

Muliaman menjelaskan, Danantara akan mengelola berbagai aset pemerintah yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga untuk kemudian dikonsolidasikan dan dioptimalkan secara strategis. Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan mencontoh model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura. 

Ia menyebut bahwa BP Investasi Danantara akan bersifat lebih besar dan mencakup cakupan yang lebih luas dibandingkan Indonesia Investment Authority (INA), yang saat ini bertindak sebagai sovereign wealth fund Indonesia. 

“Sesuai namanya, badan pengelola investasi ini bertujuan untuk mengelola aset di luar APBN secara bertahap,” ujar Muliaman, pada Selasa (23/10). Pembentukan Badan dengan Dasar Hukum Baru Pembentukan BP Investasi Danantara membutuhkan landasan hukum yang solid, dengan revisi pada Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi bagian dari agenda utama. Langkah ini diperlukan untuk mendukung kewenangan Danantara dalam mengelola investasi pemerintah secara mandiri dan profesional. Dengan demikian, pemerintah akan mendiskusikan lebih lanjut perihal undang-undang tersebut dengan berbagai kementerian terkait agar dapat diselesaikan secara bertahap. 

Muliaman juga menegaskan pentingnya diskusi antar kementerian dalam tahap awal pendirian lembaga ini. Hal ini bertujuan untuk menyatukan aset-aset pemerintah yang saat ini tersebar dan mengkoordinasikan arah kebijakan investasi nasional yang lebih komprehensif. 

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Kamis, 7 November 2024. Presiden pun telah bertemu dengan Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 November kemarin.

“Tanggal 7 (November),” kata Muliaman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 November 2024, seperti dikutip dari Antara. Lantas, apa itu Danantara?

Menurut dia, pembentukan Danantara merupakan wujud komitmen Prabowo dalam mengoptimalkan pengelolaan investasi negara. Dia menyebut Presiden menginginkan pengelolaan investasi yang bisa lebih terpadu dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. “Ya, misalnya ada aset-aset pemerintah yang dikelola oleh kementerian, lalu digabung menjadi satu, di-leverage, dikelola. Lalu, kebijakan investasi nasional seperti apa,” kata Muliaman.

Disebut Bakal Kelola Dana yang Saingi Negara Maju

Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu meyakini nilai dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Investasi Danantara yang berasal dari dana investasi nasional, termasuk di BUMN akan menyaingi negara-negara maju. Dia menuturkan, Presiden Prabowo akan mengumumkan besaran dana kelolaannya.

“Nanti akan diumumkan oleh Presiden, berapa dana yang dikumpulkan dari saham kita, capital (modal) kita di Pertamina, PLN, BUMN-BUMN, dana pensiun, dan sebagainya,” ucap Anggito di Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Dia mengungkapkan bahwa hampir semua negara yang menyelenggarakan konsolidasi seluruh aset keuangan maupun investasi pemerintah mampu meningkatkan keuangan negara menjadi lebih besar. “Hampir semua negara-negara yang mengonsolidasikan keuangannya mampu untuk me-leverage, artinya bisa menggunakan untuk menambah dana,” ujar Anggito.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved