Lipsus: Paslon Berpeluang Kampanye Tandem Cagub dengan Calon Bupati/Walikota Punya Hubungan Keluarga

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Di Pilkada Serentak 2024 dibeberapa kabupaten/kota di Sumsel berpotensi terjadinya 'tandem' Alat Peraga Kampanye (APK) atau menggelar kampanye bareng.

Tandem dibangun antara pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati, Wako/Wawako dengan Paslon Gubernur/Wakil Gubernur Sumsel.

Dari penelusuran, setidaknya daerah ada yang diamati berpotensi terjadinya tandem kampanye melalui APK.

Diantaranya di Kabupaten Lahat, Ogan Ilir, OKU Timur dan Kota Prabumulih.

Hal tersebut karena empat daerah itu, terdapat calon bupatinya memliki hubungan emosional dengan calon gubernur Sumsel.

Di Lahat ada pasangan Lidyawati-Haryanto yang berpotensi berkampanye sepaket dengan pasangan nomor urut 1 Herman Deru-Cik Ujang (HDCU) di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sumsel 2024.

Untuk diketahui, Lidyawati merupakan istri Cik Ujang, Cawagub Sumsel.

Demikian pula di OKU Timur ada calon bupati petahana, Lanosin Hamzah. Ia merupakan adalah adik kandung Cagub Sumsel Herman Deru, kedunya berpeluang berkampanye dalam satu paket.

Sementara di Kabupaten Ogan Ilir, Calon Bupati petahana Panca Wijaya Akbar dimungkinkan kampanye APK secara bersamaan dengan Cagub Sumsel nomor urut 3 Mawardi Yahya.

Hal ini karena Panca Wijaya Akbar merupakan putra dari Mawardi Yahya.

Sedangkan di Prabumulih, calon Walikota Suryanti Ngesti Rahayu, istri dari mantan Walikota Prabumulih Ridho Yahya. Untuk diingat, Ridho Yahya merupakanadik Cagub Sumsel Mawardi Yahya.

Menanggapi tren kampanye secara tandem, tim pemenangan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel nomor urut 1, Herman Deru- Cik Ujang (HDCU) Alfrenzi Panggarbesi tak menampik jika terjadi tandem pasangan HDCU dengan pasangan Bupati-Wakil Bupati, Walikota- Wakil Walikota, untuk mempermudah kemenangan di Pilgub Sumsel.

"Prinsipnya harus terbangun chemistry antara HDCU dengan Paslon Bupati wabup atau walikota-wawako, termasuk partai pendukung. Kalau ada urusan partai pendukungnya memungkinkan untuk dilakukan tandem," kata Alfrenzi, Jumat (27/9/2024).

Ojie sapaan Alfrenzi menerangkan, tandem itu tidak serta merta bisa dilakukan, karena situasi di lapangan berbeda-beda.

Namun bisa juga lebih efisien, sehingga bagi tim HDCU saat ini fokus untuk pemenangan ke pasangan HDCU.

"Jadi, kalau tandem sepanjang irisan partai pendukung masuk bisa saja tetapi tentu fokus berbeda-beda, HDCU fokus dengan Pilgub Sumsel tidak serta merta mengandalkan tim di bawah tapi koordinasi, komunikasi dengan sesama yang didukung satu partai atau sama kepartaiannya pasti dilakukan komunikasi dan koordinasi. Namun yang terpenting terbangun chemistry baik itu antar paslon dan dengan tim pemenangan," ucapnya.

Sementara Ketua harian Tim Pemenangan pasangan nomor urut 2, Eddy Santana Putra-Riezky Aprilia (ERA), MA Gantada mengatakan, potensi terjadinya tandem penyebaran APK atau berkampanye bersama dengan pasangan calon Bupati-wakil Bupati maupun Walikota dan Wakil Walikota yang ada tetap terbuka di beberapa daerah.

"Kalau kita khusus untuk tim yang di kabupaten kota yang tidak ada kader PDIP tidk wajib linear, dan jika ada kader PDIP maju Pilkada, PDIP harus dan wajib linear," jelas Gantada.

Menurut mantan Ketua DPRD Sumsel ini, ada beberapa kader PDIP yang maju Pilkada kabupaten dan kota di Sumsel. Diantaranya, di Kabupaten Lahat, Empat Lawang, Muaraenin, PALI, OKI, OKU Selatan. Sedangkan untuk Pilkada kota ada Prabumulih dan Pagar Alam.

"Namun yang daerah ada bergandengan dengan partai lain, kita perkuat dengan tim dari provinsi," kata Gantada.

Sedangkan tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3 Mawardi Yahya-RA Anita Noeringhati (MATAHATI) Amrah Muslimin menyatakan, kemungkinan tandem itu bisa terjadi di beberapa daerah terutama di Ogan Ilir.

"Karena sistem penetapan pengusungan parpol, ada yang tidak sama dan rata-rata tidak sama seperti di Musi Banyuasin (Muba), meski partai pengusung Matahati di Sumsel mayoritas ada di calon Bupati Lucianty, namun ada juga PKB di Pilgub ke kita namun mendukung pasangan Toha Tohet, ataupun di daerah lain seperti Banyuasin, Palembang dan sebagainya. Jadi format satu paket sulit dilakukan sehingga kampanye tidak bisa berbarengan karena tidak beririsan," tutur Amrah.

Mantan Ketua KPU Sumsel ini pun menerangkan, dengan kondisi dukungan partai tidak beririsan dengan dukungan di Kabupaten kota, maka Paslon kepala daerah ataupun tim serta relawan yang ada, berusaha memperjuangkan pasangan calonnya sendiri

"Sehingga kita (tim) fokus di masing-masing. Temasuk Gerindra di OKU Timur tidak mendukung penuh HDCU namun di Pilbup kita mendukung Lanisin, maka Gerindra akan mati- matian menenangkan Matahati disana," tandas Amrah.

Dilanjutkan Amrah, peluang tandem pasangan Matahati di Pilkada Kabupaten dan kota memang tetap ada termasuk di OI, karena disana akan melawan kotak kosong.

"Jadi, kesimpulannya tidak bisa satu paket. Di OI bisa saja karena lawan kotak kosong, karena dari keluarga calon sendiri. Termasuk OKU Timur kalau terjadi lawan kotak kosong maka bisa saja tandem. Nah, daerah lain sulit karena parpol dukungan di provinsi ke kabupaten kota untuk Paslon rata-rata tidak linear, dan strategi kampanye tidak bisa berbarengan," kata Amrah.

Kata Pengamat Politik dari Unsri

Meski ada beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang melakukan 'tandem' Alat Peraga Kampanye (APK) pasangan calon kepala daerah, baik untuk pasangan Bupati-Wakil Bupati atau Walikota-Wakil Walikota dengan Gubernur-Wakil Gubernur di Pilkada serentak 2024. Namun, hal itu sulit terealisasi di lapangan.

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Prof Dr Febrian menjelaskan, meski dibeberapa daerah bisa tandem pasangan Calon Bupati-Wabup, Walikota dan Wawako dengan Pilgub Sumsel, namun hal itu akan sulit untuk diterapkan di lapangan, dikarenakan karekter di daerah berbeda.

"Inikan (tandem) teknis meraih popularitas dan elektabilitas, kalau dalam partai yang sama (In Line) diusung di Pilgub atau Pilbup/Pilwako bisa saja. Tapi pengaruhnya efektif atau tidak harus diuji juga," kata Febrian.

Selain itu, dengan melakukan tandem dalam APK apakah bisa pengaruh juga bagi masyarakat untuk model seperti itu, yang juga harus diuji.

"Inilah kalau bilang Pilgub, Pilbup atau Pilwako ada sama anak dan bapak yang barengan maju. Pertama kan tidak ada larangan aturan termasuk dari partai manapun maupun partai sama, jadi tidak ada larangan model seperti ini, kalau dibilang dinasty ya dinasty juga itu, tidak ada masalah," katanya.

Namun, persoalan tujuannya pemasangan baleho atau APK secara tandem itu bisa menarik simpatik masyarakat atau tidak belum tentu sama yang terjadi didaerah satu dengan daerah lain.

"Mungkin ada ukuran lain seperti cost itu yang dilakukan dan bisa juga diatur oleh KPU, tidak boleh pilbup, pilwako dan Pilgub di tandem melainkan harus masing-masing, sehingga tidak boleh tandem itu. Tapi sepanjang sifat KPU vertikal tetap jalanlah seperti itu," jelasnya.

Febrian menambahkan, tandem calon kepala daerah berbeda dengan tandem pada Pemilu legislatif (Pileg). Mengingat di Pilkada koalisi parpol di daerah relatif cair dan tidak ada yang linear.

"Pastinya, kalau di Pilkada sulit untuk tandem tidak persis seperti legislatif, bisa tandem meski bukan dinasti. Karena dia di provinsi, kota dan kabupaten, tapi ini berbeda kewenangannya masing-masing," tukasnya.