Breaking News

Jembatan Lalan Roboh Ditabrak Tongkang

Aliansi Sungai Lalan Ancam Duduki Kantor Gubernur Sumsel Jika Tuntutan Tak Dipenuhi

Massa yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan mengancam akan menduduki Kantor Gubernur Sumsel jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Penulis: Linda Trisnawati | Editor: Yandi Triansyah
SRIPOKU.COM / Linda Trisnawati
Massa yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan kembali mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada Selasa (27/8/24). 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -  Massa yang tergabung dalam Aliansi Pengguna Sungai Lalan mengancam akan menduduki Kantor Gubernur Sumsel jika tuntutan mereka tidak dipenuhi.

Aliansi Pengguna Sungai Lalan kembali mendatangi Kantor Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) pada Selasa (27/8/24).

Massa menuntut pemerintah daerah, baik Pj Gubernur Sumsel maupun Pj Bupati Musi Banyuasin, segera membuka akses jalur sungai yang vital bagi perekonomian daerah tersebut.

"Kami menduga adanya tindakan sabotase ekonomi rakyat. Jika pemerintah tidak segera bergerak, kami akan menduduki Kantor Gubernur Sumsel, sampai tuntutan kami dipenuhi,” kata Koordinator Lapangan Vibi.

Menurut dia, normalisasi sungai yang tidak bisa ditunda lagi. Ini bukan sekedar arus barang yang terhambat, tapi soal keberlangsungan hidup ribuan keluarga yang bergantung pada sungai ini.

Sementara itu, Koordinator Aksi Fadrian, menegaskan bahwa robohnya Jembatan P6 pada 26 Juli 2024 telah menyebabkan kelumpuhan jalur Sungai Lalan.

"Hingga kini, akses sungai tersebut belum dapat dilalui yang mengakibatkan terganggunya distribusi hasil pertanian, perikanan, serta barang dagangan lainnya. Ini menghantam perekonomian masyarakat secara drastis," kata Fadrian.

Menurutnya, sudah sebulan lebih jalur ini terblokir, 100 kapal tongkang terjebak, dan ribuan warga terancam kehilangan pekerjaan. Ini bukan hanya kelalaian, tapi kejahatan terhadap rakyat.

Aliansi Pengguna Sungai Lalan juga meminta Presiden RI, Menteri Perhubungan, dan Menteri Dalam Negeri untuk turun tangan.

Mereka mendesak agar proses pembersihan dan pembukaan jalur sungai segera dilakukan tanpa penundaan lebih lanjut.

Sementara itu Kepala Bidang Jembatan PUBM TR Yudho Joko Prasetyo usai menerima massa yang melakukan aksi di Kantor Gubernur Sumsel mengatakan, bahwa saat ini masih dalam pembahasan point per pointnya. 

"Nantinya setelah ada kesepakatan semua pihak baik itu Bupati, Gubernur Kementrian dan pihak terkait lainnya yang ditandatangani lalu dilanjutkan proses selanjutnya. Kemungkinan dalam beberapa hari ini selesai," katanya.

Menurutnya, nantinya poin per poin nya harus jelas sapa yang akan membersihkan puing-puing jembatan, siapa yang akan bangun dan lain-lain. Itu masih dalam pembaharuan, diharapkan selesai dalam beberapa hari kedepannya.

Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved