Indah Mujyaer Selebgram Palembang Tanggapi Aksi Demo RUU Pilkada

Menurutnya, jika ditanya mengenai usia, untuk menjadi Kepala Daerah haruslah memiliki kecerdasan dalam berfikir, kematangan dalam pengalaman dan keseimbangan emosional dalam pengambilan keputusan yang bijak. Maka menurut usia 30 tahun masih muda untuk menjadi Kepala Daerah. 

"Namun hal ini bukan lah menjadi pointer dalam pembahasan ini. Saya lebih tertarik pada keputusan MK Nomor 60/PUU-XxXII/2024 yang tidak hanya mencegah mencegah aksi borong dukungan terhadap pasangan calon tertentu hingga berpotensi melahirkan paslon tunggal, tetapi juga memberi kesempatan kepada pemilih untuk menentukan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah sesuai dengan hati nurani," katanya.

Menurutnya, semakin banyak pasangan calon pada Pilkada 2024, pemilih akan makin selektif ketimbang disuguhi "menu" kotak kosong versus paslon tunggal.

Selain itu, dengan adanya keputusan MK Nomor 60/PUU-XxXII/2024 dapat memberikan nafas baru kehidupan demokrasi bagi semua partai politik meski tidak memperoleh kursi di DPRD. 

Hakikat politik seharusnya berorientasi pada masyarakat. Politik jangan dipahami hanya sekedar urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Politik merupakan usaha untuk mengelola dan menata sistem pemerintahan untuk mewujudkan kepentingan atau cita-cita dari suatu Negara. 

"Melihat situasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini, politik seringkali disalahgunakan oleh para elit, sehingga tujuan berpolitik ini menjadi tidak jelas atau jauh dari kepentingan rakyat banyak," katanya 

Akibatnya politik tidak lagi dirancang untuk melahirkan kebaikan bersama, tetapi menjadi batu loncatan untuk mencapai kepentingan pribadi atau kelompok. Pada titik inilah, makna politik menjadi distorsi. Meningkatnya jumlah petinggi partai politik atau pejabat politik yang terlibat atau tertangkap korupsi, kepentingan rakyat makin tidak terwakili dan distorsi lainnya. 

"Sehingga kita semua perlu melakukan evaluasi dan introspeksi agar dapat mengembalikan tujuan dan hakikat dari politik itu untuk kebaikan dan kepentingan rakyat banyak," katanya.

Ia pun berharap, Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel. Bebas dari kepentingan-kepentingan kelompok yang tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Pemerintah yang terbentuk harus benar-benar mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang mengakomodir kepentingan masyarakat banyak, tidak lagi ada tendensi kepentingan kelompok tertentu.

"Pemerintah yang lahir karena proses politik, maka politik pemerintahan menjadi hal yang tidak terpisahkan. Pada akhirnya harapan kita semua para politisi harus diisi oleh orang-orang baik yang konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat, bangsa dan negara," katanya