Ditudingan Turut Cawe-cawe Dalam Pengunduran Diri Airlangga Hartarto dari Golkar, Jokowi Buka Suara

SRIPOKU.COM -- Isu keterlibatannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar, akhirnya buka suara.

Hal tersebut dikatakan Jokowi kepada awak media seusai meninjau lapangan HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024) dikutip Tribunnews.com. 

Jokowi membantah ikut cawe-cawe dalam internal Partai Golkar khususnya dalam pengunduran diri Airlangga Hartarto. 

Jokowi menegaskan, keputusan Airlangga itu tidak ada kaitannya dengan dirinya. 

Menurutnya, keputusan untuk mengundurkan diri merupakan pilihan pribadi dan merupakan urusan internal Golkar.

"Tidak ada (cawe-cawe)," kata Jokowi. 

"Urusan Pak Airlangga itu internal partai, di partai itu ada proses ada mekanisme, silakan tanyakan kepada Golkar dan juga kepada Pak Airlangga," kata Jokowi.

Jokowi pun kemudian berkelakar agar awak media menanyakan langsung urusan tersebut kepada Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar, Dito Ariotedjo. 

Dito yang berdiri tepat di samping Jokowi hanya menanggapinya dengan tertawa. 

"Ini di sini juga ada Golkar, Pak Dito, silahkan tanyakan. Jangan saya mencampuri internal partai, nggak bisa," tegasnya. 

Sebagai informasi dugaan keterlibatan Jokowi dalam pengunduran diri Airlangga Hartarto mencuat. 

Salah satunya dugaan itu datang dari Guru Besar Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Prof Ikrar Nusa Bhakti saat wawancara dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Gedung Tribun Palmerah, Jakarta, Senin (12/8/2024) malam.

Ikrar menyebut bahwa Jokowi tidak tahu terima kasih dengan Airlangga Hartarto yang sudah memberikan kendaraan terhadap Gibran Rakabuming Raka. 

"Jokowi kok nggak terima kasih sama Airlangga Hartarto yang sudah ngasih kendaraan khusus buat Gibran." ucapnya. 

Ikrar melihat Airlangga Hartarto akhirnya juga menjadi orang yang seperti habis manis sepah dibuang, khususnya bagi Jokowi.

Publik, menurutnya, harus melihat potret ini bahwa Jokowi benar-benar Machiavelli from Java, seperti yang dikatakan oleh Sukidi.

"Bukan kata saya. Sukidi kan berapa kali menulis di majalah Tempo ataupun di Koran Kompas, bahwa ini ada Machiavelli from Java, dan juga orang yang lupa apa istilahnya itu, asal-usulnya, seperti yang juga saya tulis waktu itu, kekuasaan itu memanggil lupa. Dan ini yang terjadi dengan Jokowi," tukasnya.

Maka dari itu Prof Ikrar menduga bahwa bukan hanya Airlangga Hartarto saja yang akan diajukan kasus-kasus hukumnya.

Menurutnya, setelah Airlangga Hartarto disingkirkan, selanjutnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan juga akan mengalami nasib serupa.

Sebab bagi Ikrar, Zulkifli Hasan merupakan ketua partai politik yang boleh dikatakan menggebu-gebu menegakkan apa yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju.

Namun bukan mustahil kasus hukum Zulkifli Hasan akan terungkap ke depannya. Kasus itu menurutnya bisa saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan atau pun Menteri Kehutanan dan Lingkungan.

"Menjilat-jilat Jokowi, dan kemudian juga Anda tahu, yang kemudian juga memiliki ide untuk membangun Koalisi Indonesia Maju Plus. Tapi ternyata bukan mustahil. Ini juga akan kemudian diajukan kembali kasus-kasus hukumnya," tuturnya.

"Baik sekarang ketika dia menjadi Menteri Perdagangan, atau dulu ketika dia menjadi Menteri yang terkait juga persoalan kayu ataupun lahan," tambah Ikrar.