Petinggi Golkar Kuak Mundurnya Airlangga Hartarto Demi Jokowi dan Prabowo Bukan Karena Kasus Korupsi

SRIPOKU.COM -- Kabar mengejutkan alasan lain Airlangga Hartarto mundur dari Ketua Umum Partai Golkar, mencuat gara-gara Jokowi dan Prabowo.

Hal tersebut dikatakan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Menurutnya, isu terkait kasus korupsi bukan menjadi alasan utama Airlangga Hartarto mundur dari Golkar, tetapi karena ingin fokus mengawal transisi masa pemerintahan dari masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Selain itu juga Airlangga Hartarto diambil keputusan untuk mundur dari Golkar setelah mempertimbangkan keutuhan Partai dan memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan segera berlangsung.

Doli juga menjelaskan, alasan pengunduran diri Airlangga karena alasan pribadi dan sudah disepakati dalam rapat keluarga.

Airlangga juga sudah langsung menyerahkan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Golkar.

Doli menampik  kabar bahwa Airlangga mundur karena terseret kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunan tahun 2021 serta kelangkaan minyak goreng, yang masih diusut Kejaksaan Agung.

Alasan Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar

Sebelumnya, Airlangga Hartarto secara resmi menyatakan mundur sebagai Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar). 

Hal tersebut disampaikan Airlangga, dalam sebuah video dalam pernyataan kepada seluruh kader Partai Golkar yang diterima Warta Kota, pada Minggu (11/8/2024).

"Setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat maka dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim dan atas petunjuk Tuhan yang maha besar, maka dengan ini menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga. 

Airlangga Hartarto menjelaskan, jika pengunduran diri terhitung sejak Sabtu (10/8/2024). 

Ia pun menegaskan DPP Partai Golkar akan menyiapkan mekanisme organisasi sesuai ketentuan AD/ART.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib dan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," ucapnya. 

Airlangga mengatakan, jika demokrasi harus terus dikawal dan partai politik adalah pilarnya.