12.500 Personel Kodam II Sriwijaya Siap Amankan Pilkada Sumbagsel, Pangdam Tegaskan TNI Wajib Netral

SRIPOKU.COM, PALEMBANG- Dalam memback up Kepolisian dalam pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumsel), Kodam II Sriwijaya menyiapkan sekitar 12.500 personel. 

Belasan ribu personil TNI AD tersebut disiapkan, untuk mengamankan di 5 provinsi dan Kabupaten kota se Sumbagsel, meliputi provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Lampung, Bengkulu, Jambi dan Bangka- Belitung (Babel). 

Hal ini diungkapkan Panglima Kodam II Sriwijaya Mayjen M Naudi Nurdika saat memimpin apel gelar pasukan Kodam II Sriwijaya pada Pilkada 2024 di Jasdam II Sriwijaya Palembang, Rabu (31/7/2024). 

Dalam apel itu juga, dilakukan simulasi pasukan pengamanan mengantisipasi unjuk rasa massa yang menolak hasil Pilkada nantinya. Dimana puluhan personil TNI sudah disiapkan jika sewaktu-waktu akan terjadi demo warga dengan penanganan secara persuasif. 

"Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan secara serentak di seluruh wilayah Kodam II Sriwijaya, jadi dari 5 provinsi kita semuanya sekarang gelar kesiapan persoalan materil dalam rangka pengamanan Pilkada, dan saya mengambil langkah ini untuk mengecek kesiapan baik secara personel maupun materil yang nantinya akan digunakan untuk pengamanan Pilkada serentak, " kata Mayjen TNI Naudi. 

Menurut Pangdam, ada sekitar 12.500 pasukan yang disiapkan, meski saat ini sebagian anak buahnya yang ada sedang melaksanakan tugas negara menjaga perbatasan. 

"Sekitar 12.500 lebih kita siapkan, jadi di seluruh wilayah Kodam II ini tersebar di seluruh provinsi (5 provinsi) sekitar 12.500 personil, " paparnya. 

Meski begitu, jenderal bintang dua TNI AD ini belum memfokuskan daerah mana yang akan jadi perhatian pihaknya dalam pengamanan, sebab dalam Pilkada TNI hanya melakukan penebalan pengamanan yang dilakukan  pihak kepolisian. 

"Tahapannya Pilkada masih masih baru belum penentuan, dan kita akan terus evaluasi dan terus kita amati dan kita petakan, mana wilayah-wilayah yang rawan, yang sedang dan mana yang relatif aman. Dari situ setelah dari pemetaan itulah nanti kita akan menentukan prioritasnya, sementara di Sumsel masih kondusif, " terangnya. 

Ditambahkan Mayjen TNI M Naudi, dalam Pilkada  tentunya jajaran TNI akan selalu netral dan ada sanksi tegas jika terbukti. 

"Tentang netralitas, saya kira sudah jelas ya dari pimpinan kita yang paling atas, dan tentunya saya juga demikian, tidak ada tawar-tawar lagi netralitas TNI, karena kita ketika bertugas untuk mengamankan sesuatu yang kita tidak boleh memihak salah satu, kita harus tengah-tengah," tukasnya.