Tim Advokasi Hukum Yudha Pratomo Bakal Surati Kemendagri soal Netralitas ASN di Palembang

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Tim Adovokasi Hukum dari salah satu bacalon Wali Kota Palembang Yudha Pratomo Mahyudi, akan berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait netralitas ASN. 

Mereka meminta seluruh elemen pemerintahan mulai dari Dinas, Camat, Lurah, bahkan RT/RW, untuk tetap netral selama masa kampanye Pilkada Palembang. 

"Kita akan menyurati Kemendagri perihal netralitas ASN, karena sudah ada peraturannya," kata Tim Adovokasi Hukum dari salah satu bacalon Wali Kota Palembang Yudha Pratomo Mahyudi, Dolly Reza, Selasa (25/6/2024).

Ia khawatir dengan netralitas para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palembang menjelang Pilkada Palembang. 

Spanduk dan Banner bakal calon Wali Kota Palembang sudah banyak bertebaran di setiap sudut kota bahkan juga di pemukiman warga, hal ini dilakukan oleh bacalon tersebut untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat Palembang. 

Namun, hal ini memunculkan kekhawatiran terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) saat Pilkada nanti. 

Ia mengingatkan pentingnya menjaga netralitas ASN sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangi oleh Kemendagri dan Kemenpan RB.

"Kami melihat banyak alat peraga yang tersebar di jalan-jalan protokol dan tiang-tiang billboard, "katanya.

Ia juga menjelaskan, dengan dilantiknya penjabat baru di Kota Palembang diharapkan, mampu memastikan untuk menjaga netralitas ASN dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan damai dan adil. 

"Kami berharap dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama menciptakan Pilkada yang damai dan sejuk tanpa intervensi dari pihak manapun," ungkapnya.

Terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), melakukan pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di daerah provinsi Sumsel November 2024. 

Dari pemetaan tersebut, terdapat beberapa Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), berkaca dari Pilkada sebelumnya dan Pemilu 14 Februari 2024 lalu. 

Menurut komisioner Bawaslu Sumsel Ahmad Naafi, berdasarkan analisis kerawanan Pemilihan 2024 yang dilakukan baik terhadap IKP maupun kerawanan yang terjadi selama Pemilu 2024 tidak jauh dari sebelum- belum nya. 

"Melihat analisis data yang dilakukan dapat diklasifikasikan lima isu utama yang menjadi fokus kerawanan, sehingga perlu diantisipasi selama Pemilihan, " kata Naafi. 

Lima isu utama itu, mulai dari netralitas ASN, kode etik penyelenggara pemilu, rekapitulasi penghitungan perolehan suara berjenjang yang bermasalah, Intimidasi terhadap calon kepala daerah, hingga politik uang.