PW GPK Sumsel Minta Kader PPP di Sumsel Jangan Terprovokasi, Fokus Pilkada Dukung Putusan Rapimnas

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua PW GPK Sumsel Muhammad Asrul Indrawan menyerukan agar kader PPP (Partai Persatuan Pembangun) di Sumsel tidak terprovokasi dengan aksi segelintir massa yang melakukan aksi menuntut Plt. Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono untuk mengundurkan diri.

"Terkait demo di DPP PPP, saya Muhammad Asrul Indrawan selaku Ketua PW GPK Sumatera Selatan sekaligus kader Sumsel menyayangkan saudara-saudara kita yang seolah-olah tidak mengetahui telah terjadi Rapimnas dan telah disepakati juga oleh Majelis Syariah untuk mengadakan Mukhtamar PPP itu di tahun 2025," ungkap Muhammad Asrul Indrawan.

Asrul yang juga dikenal sebagai Ketua DPD ADO Sumsel berpesan kepada seluruh kawan-kawan, saudar-saudara yang ada di Sumsel untuk istiqomah dan samikna waatokna terhadap keputusan DPP yang mana di DPW PPP Sumsel juga sekarang dipimpin oleh DPP PPP. Maka keputusan Rapimnas telah disepakati untuk Mukhtamar PPP diadakan di awal tahun 2025.

"Semua kader di Sumsel sepakat apalagi GPK Sumsel tetap tunduk pada aturan partai dan meminta kepada seluruh jajaran PPP untuk memberikan sanksi tegas apabila ada kader-kader yang membangkang terhadap keputusan DPP PPP," kata Asrul.

Asrul memaparkan aksi demo ini luapan kekecewaan segelintir kader PPP ingin dipercepat Mukhtamar terkait tidak masuknya PPP di parlemen.  Padahal Plt Ketum DPP PPP Muhammad Mardiono sudah mengatakan sebentar lagi habis masa jabatan Ketum per bulan Januari 2025. 

"Kita fokus saja ke Pilkada masuk kader-kader kita untuk maju sehingga bisa konsolidasi kedepan, tidak perlu ribut-ribut dan sepakati. Sesuaikan saja jadwal MUkhtamar itu di Januari 2025," kata Asrul menirukan pernyataan Plt Ketum PPP.

Hasil Rapimnas sudah menyatakan itu, Majelis Kehormatan juga sudah menyatakan sepakat untuk diadakan di awal tahun 2025. Termasuk DPW se-Indonesia sepakat  menyatakan Mukhtamar di awal 2025.

Selaku kader PPP Sumsel Muhammad Asrul Indrawan sekaligus Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Kabah Sumsel menyatakan sikap mendukung kebijakan DPP PPP yang akan mengadakan Mukhtamar di awal tahun 2025 sesuai dengan jadwal yang disepakati.

"Kami semua kader menahan diri dan fokus di Pilkada. Setelah itu silahkan di ajang Mukhtamar kita mencari Ketua Umum yang baru. Tidak harus dipercepat sekarang toh,sama saja. Karena waktunya tanggung dan juga sudah disepakati dari Rapimnas yang ada di Banten. Seluruh DPW, Majelis Kehormatan telah menyepakati bahwa Mukhtamar di tahun 2025 awal. PW GPK Sumsel selaku kader samikna waatokna terhadap putusan tersebut," tegasnya.

Baca juga: Posisi HDCU Diuntungkan, Pengamat: Mempertahankan Hasil Survei Jauh Lebih Mudah Daripada Mengejar

Ketua Mahkamah PPP Sebut Percepatan Muktamar untuk Memilih Ketua Umum Definitif

Sejumlah massa dari Front Kader Ka'bah Bersatu (FKKB), menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Menteng, Jakarta Pusat, 14 Juni 2024. Mereka menuntut Plt. Ketua Umum PPP Mardiono untuk mengundurkan diri, karena dinilai gagal mengantarkan Ka'bah ke Senayan di Pemilu 2024.

Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ade Irfan Pulungan, mengatakan alasan majelis meminta muktamar dipercepat karena partai memilih ketua umum definitif setelah selesai pemilu 2024.

Surat Majelis PPP tertanggal 1 Mei 2024 kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Muhammad Mardiono meminta agar muktamar dipercepat pada tahun ini. Majelis meminta muktamar selambatnya digelar 3 bulan sejak surat ini dikirim atau pada Agustus 2024.

Elite PPP Tolak Figur Luar Partai Jadi Ketua Umum

“Pertimbangannya karena posisi Pak Mardiono sebagai pelaksana tugas. Jadi bukan ketua umum definitif hasil muktamar PPP. Kami tidak menginginkan jabatan posisi Plt itu lebih lama waktunya daripada ketua umum definitif hasil muktamar karena Plt itu sifatnya sementara,” kata Ade Irfan. 

Majelis telah memberikan toleransi waktu untuk meminta muktamar karena ada pemilu 2024. Sehingga, kata Ade Irfan, PPP harus menggelar muktamar setelah perhelatan pemilu selesai. Ia menuturkan agenda muktamar nanti bukan hanya untuk memutuskan ketua umum definitif, tetapi juga mengevaluasi kegagalan PPP masuk parlemen.

Partai berlambang Ka’bah ini gagal mengirim wakil ke Senayan setelah Mahkamah Konstitusi menolak 24 gugatan sengkata pemilu mereka. PPP hanya memperoleh 3,87 persen suara atau selisih 0,2 persen dari syarat ambang batas parlemen 4 persen.

Buntut Gagal Lolos ke Senayan, Dewan Majelis PPP Desak Gelar Muktamar Tahun Ini

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP, Achmad Baidowi, menegaskan muktamar akan tetap digelar pada 2025. Rekomendasi ini disepakati dalam rapat pimpinan nasional (rapimnas). Kendati demikian, jadwal muktamar seharusnya ditetapkan dalam musyawarah kerja nasional dan bukan rapimnas.

“Tetapi rekomendasi rapimnas bisa dibacakan di mukernas untuk menentukan jadwal. Sampai saat ini mukernas belum dijdwalkan,” kata pria yang disapa Awiek ini.

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono, mengatakan tidak akan mundur apabila peralihan kepemimpinan dilakukan tanpa mengikuti aturan. Ia menghormati segala pendapat pelbagai pihak, termasuk yang memintanya untuk menanggalkan jabatannya. Akan tetapi, permintaan tersebut harus dilakukan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan kolektif kolegial.

"Untuk apa mundur kalau tuntutannya bukan merupakan aturan partai," kata Mardiono.

Mardiono menegaskan, dalam melaksanakan operasional dan kegiatan politiknya, PPP diatur oleh AD/ART yang disebut konstitusi partai. Oleh karena itu, meskipun didesak untuk mundur, Mardiono meminta agar desakan tersebut dilakukan secara konstitusional dan menjadi agenda yang merepresentasikan seluruh suara kader. "Silakan sampaikan melalui jalan yang resmi, forum resmi," ujarnya.

Forum resmi yang dimaksud Mardiono, yakni melalui mekanisme rapat pimpinan nasional (Rapimnas) atau musyawarah kerja nasional (Mukernas).