Pilkada Sumsel 2024
Rekrutmen Balon Kepala Daerah Penuh Ketidakpastian, Parpol Diminta Lebih Fair
Dr M Husni Thamrin mengaku miris melihat proses rekrutmen kepala daerah saat ini memang agak mengkhawatirkan karena penuh ketidakpastiannya tinggi
Penulis: Abdul Hafiz | Editor: Abdul Hafiz
SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pengamat politik Ahli Kebijakan Publik Dr Muhammad Husni Thamrin MSi mengaku miris melihat proses rekrutmen kepala daerah saat ini memang agak mengkhawatirkan karena penuh ketidakpastiannya tinggi.
"Kan idealnya masing-masing partai itu punya mekanisme sendiri, apakah melalui proses konvensi, atau melalui proses pemilihan di dalam internal partainya. Ini kan gak jelas," ungkap Dr Husni Thamrin MSi diminta komentarnya terkait Pilkda Sumsel 2024, Senin (10/6/2024).
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya ini melihat yang ada masing-masing partai membuka pendaftaran calon. Setelah mendaftar idelanya kan langsung nanti maunya hasil survei.
"Tapi gak jelas, gak tahu, gak jaminan. Tergantung juga nanti rekomendasi dari pusat," katanya.
M Husni Thamrin yang juga dosen tidak tetap pada Program Magister Ilmu Administrasi Program
Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia berharap pola rekrutmen seperti saat ini agar dibenahi.
"Artinya model seperti ini kan seharusnya mulai dibenahi. Kalau tidak dibenahi akhirnya kitagak pernah pasti dan calon pun gak pasti mempersiapkan," ujar pria yang akrab disapa Kak Am.
M Husni Thamrin yang tercatat menjadi Tenaga Ahli Penyusunan Proses Bisnis Pemerintah Kota
Palembang dan Tenaga ahli Review SOP di lingkungan Pemerintah Kota Palembang 2020-2021 memberikan contoh seperti kasus pasangan Mawardi Yahya dengan Harnojoyo (MAHAR) yang keburu mendeklarasikan diri, belakang bubar dan berganti MATAHATI (Mawardi Yahya- Anita Noeringhati).
"Baru mau bergerak mempersiapkan, terus tahu-tahu mereka bubar karena tidak mendapat rekom segala macam," ujar Kak Am.
Menurut Am yang pernah menjadi Tenaga Ahli Evaluasi dan Upgrade Pengukuran Indeks Tata Kelola
On-Line Kepolisian Negara Republik Indonesia 2021, tentu hal itu mengganggu bagaimana mereka mematahkan gagasan mereka.
Seperti diketahui sekarang ini beberapa pasangan digadang bakal maji Pilgub Sumsel ada Heri Amalindo dengan Popo Ali Martopo, Herman Deru dengan Cik Ujang, Mawardi Yahya dengan Anita Noeringhati, dan Holda berpasangan dengan Meli Mustika.
"Semakin tinggi ketidakpastian, semakin tinggi juga ketidakpastian gagasan yang mau mereka usung, semakin tinggi ketidakpastian kita untuk memilih siapa yang layak untuk kita pilih. Itu persoalan demokrasi lokal kita," kata pengamat politik kelahiran Jakarta, 6 Juni 1964.
Tenaga Ahli Peneliti Indeks Persepsi Korupsi, Kepuasan Masyarakat dan Kepercayaan Publik terhadap Kepolisian di
Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan 2022 berharap parpol bisa mengikis oligarki sehingga mampu mendapatkan pemimpin-pempimpin yang terbaik.
"Harusnya partai-partai itu mengikis oligarki, memberikan independensi kepada partai-partai perwakilan daerah sehingga mereka lebih independen dan sistem pemilu itu mampu mendapatkan pemimpin-pempimpin yang terbaik. Masalah kepercayaan (trush)," pungkasnya.
Pilgub Sumsel
Herman Deru
Cik Ujang
Mawardi Yahya
Anita Noeringhati
Heri Amalindo
Popo Ali Martopo
Holda
Meli Mustika
Calon Gubernur Sumsel
| Pelantikan 17 Kepala Daerah se-Sumsel Digelar 20 Februari 2025, Empat Lawang Lanjut di MK |
|
|---|
| 8 Kepala Daerah di Sumsel Segera Dilantik Usai MK Menolak Gugatan PHPU, Ada Ratu Dewa-Prima Salam |
|
|---|
| Dari 11 Perkara PHPU di Sumsel, Hanya 1 yang Lanjut ke Pembuktian di MK |
|
|---|
| Pelantikan Gubernur Sumsel 20 Februari 2025, Groundbreaking Tanjung Carat Masuk 100 Hari Kerja HDCU |
|
|---|
| Gugatan Pilkada Sumsel Dinilai Sulit Dikabulkan MK, Pengamat Ungkap 3 Faktor Kunci Menentukan |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.