Petinggi PAN Sumsel Tanggapi Trend Koalisi PAN - Gerindra di Pilkada Sumsel 2024

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Ketua Bapilu DPW PAN (Partai Amanat Nasinal) Sumsel Abdul Aziz Kamis tak menampik adanya arahan untuk keberlangsungan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bisa saja terjadi di Pilkada kabupaten/kota maupun Pilkada provinsi Sumatera Selatan 2024.

"Belum terdengar lebih lanjut kalau untuk Pilkada Provinsi Sumsel. Cuma arah yang kita dengar apa yang Gerindra maju PAN harus dukung," ungkap Abdul Aziz Kamis, Kamis (30/5/2024).

Petinggi PAN Sumsel ini mencontohkan untuk Pilkada PALI 2024, surat tugas yang diberikan PAN kepada Ketua DPC Gerindra PALI Asgianto yang digadang bakal berpasangan dengan Ketua DPD PAN OKI Junaidi SE dan juga Ketua Fraksi PAN Sumsel.

"Ya kalau tidak berubah. Kalau arahnya ke situ," kata Aziz.  

Misalnya Muaraenim (Ahmad Rizali), Prabumulih (H Arlan), Banyuasin (H. Slamet Somosentono, S.H).

Kalau perintah Ketum, kita patuh, taat. Kita diarahkan untuk memantapkan Koalisi Indonesia Maju di daerah. Tetap saja, di satu daerah dengan yang lain tentunya berbeda. 

Sementara untuk Pilkada Sumsel hingga kini kata Aziz pihaknya masih belum melihat bentuk fisik jika DPP PAN telah menyerahkan rekomendasi surat tugas kepada salah satu kandidat Bakal Calon Gubernur.

"Kan sampai sekarang belum ada. Kalau memang ada, karena itu sudah rekom ya sudah. Yang paling penting nanti itu B1 KWK nya," kat Aziz. 

Sebab sebelumnya sempat dikabarkan pasca Sekretaris DPW PAN Sumsel DR H Joncik Muhammad SSi SH MM MH batal berpasangan dengan H Herman Deru maju Pilkada Sumsel dan kembali fokus di Pilkada Empatlawang, PAN mendukung H Mawardi Yahya (Dewan Pembina DPP Gerindra) yang juga Ketua TKD Prabowo-Gibran di Sumsel.

Termasuk untuk Pilkada Palembang, PAN yang mengusung Ketua DPD PAN Bandung Barat Rasyid Rajasa untuk maju kemungkinan PAN berkoalisi dengan Gerindra.

"Ya arahnya ke sana. Seperti Sekwil DPW PAN Sumsel katakan, Rasyid Rajasa serius membangun koalisi dengan RD. Komunikasi hingga sekarang tetap intens. Cuma nanti terakhir perkembang politik, kita lihat bagaimana apa tetap seperti itu atau tidak," kata Aziz.  

Melihat dinamika politik saat ini, Peneliti Public Trust Institute (PUTIN) Fatkurohman menyebut Pilkada Serentak di Sumsel 2024 ada trend koalisi Gerindra - PAN yang notabene cerminan keberlangsungan Koalisi Indonesia Maju.

"Trend Koalisi Indonesia Maju di Pilpres 2024 kemungkinan akan berlanjut di Pilkada di Provinsi Sumatera Selatan terutama terkait kemesraan antara Partai Gerindra dengan PAN di KIM," ungkap Fatkurohman.

Fatkur menyebut, nampaknya gejala tersebut berlanjut di Pilkada serentak termasuk di Provinsi Sumsel seperti diketahui di beberapa kabupaten misalkan sudah ada keluar rekomendasi terkait dengan koalisi.

Misalkan di Musi Banyuasin kemungkinan akan muncul koalisi antara PKN, PAN dan juga Gerindra.

Begitu juga dengan di kabupaten PALI yang kita lihat juga dibaca di media sudah ada koalisi antara Gerindra dan PAN.

Kemudian di Kabupaten Banyuasin.  

Tentunya ini kata Fatkurohman, gejala menarik terkait dengan Pilkada di Sumatera Selatan. Dan kalau kita lihat juga kemungkinan di Pilkada Banyuasin misalkan Gerindra dengan PAN juga sudah memenuhi syarat jika nantinya berkoalisi dan mengikuti trend ini.

Begitu juga dengan di Pilkada yang lain misalkan di Prabumulih yang saat ini yang sudah terlihat ada koalisi Gerindra dengan Hanura. Apakah nanti PAN bergabung tentunya ini kita lihat perkembangan politiknya.

"Begitu juga di Kota Palembang kemungkinan gejala trend kemesraan antara Gerindra dengan PAN di Koalisi Indonesia Maju tampaknya bisa saja berlanjut di Kota Palembang dan juga di Pilkada Gubernur Provinsi Sumatera Selatan," terang Bung FK, sapaannya.

Tentunya ini juga seperti memvalidasi pernyataan Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan di beberapa waktu lalu ketika berkunjung di Provinsi Sumatera Selatan bahwa ada kerjasama di Koalisi Indonesia Maju berlanjut di Pilkada serentak termasuk di Sumatera Selatan antara Gerindra dengan PAN.

"Dan kita lihat apakah nantinya di berbagai daerah ini akan sama. Kalau ini terjadi tentunya ini menjadi soliditas antara kedua partai di KIM ini," katanya.

Kalau melihat gejala ini, Fatkurohman mengajak untuk melihat perkembangan dinamika politik kedepan apakah nanti bisa saja Mawardi Yahya (Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra) juga bisa mendapat dukungan dari PAN selain dari Partai Gerindra di Pilkada Sumsel 2024.

"Ini yang menjadi salah satu dinamika menarik kalau kita tahu dulu PAN mendukung pasangan HDMY," ujarnya.

Menurut mantan Sekjen IKA Fisip Unsri ini, kemungkinan apakah di Pilgub Sumsel 2024 ini akan mendukung Herman Deru atau mendukung Mawardi Yahya. Tapi kalau melihat gejala nasional dan beberapa trend di daerah Provinsi Sumatera Selatan bisa saja bergabung dengan kelompok Gerindra.

"Ini terkait dengan beberapa perkembangan peta politik di Provinsi Sumatera Selatan dan kalau melihat hal ini tentunya bisa dikembangkan bahwa Pilgub Sumatera Selatan bisa mengerucut kepada dua poros yang berkembang misalkan Poros Herman Deru dan Poros Mawardi Yahya.

Koordinator Wilayah Sumsel Public Trust Institute juga masih melihat perkembangan apakah poros Bupati PALI Dr Ir H Heri Amalindo MM juga akan mendapatkan dukungan ini masih menunggu dinamika politik yang ada.

"Kalau nantinya hanya dua poros ini tentunya akan bisa berjalan menarik terkait dengan Pilgub head to head atau kembali kepada situasi atau dinamika politik di 2008 yang lalu ketika Alex Noerdin ber kontestasi atau bersaing dengan Syahrial Oesman di Pilgub 2008 dengan head to head," pungkasnya.

Sebelumnya Fatkurohman menyebut dalam kontestasi pilkada termasuk pilpres elektabilitas (keterpilihan) survei bukan hal utama yang perlu dilihat karena elektabilitas itu hanya bagian kecil dalam instrumen dalam melihat kekuatan kandidat dalam survei.

"Yang perlu di lihat dan dibaca itu justru perilaku pemilih dari sebelum tahapan hingga menjelang pemungutan suara. Bagaimana tren perubahan atau apa yang menjadi faktor

perubahan tersebut atau kami sebut resistensi pemilih," kata Fatkurohman.

Dia menjelaskan banyak contoh tokoh dengan kepuasan dan elektabilitas unggul bahkan tinggi namun anti klimaks di hasil pilkada. Sebut saja Pilgub DKI Jakarta 2017, Pilkada Sumsel 2008,

Pilgub Jambi 2022. Begitu juga di pilbup atau pilwako seperti Pilkada Ogan Ilir 2013 Pilkada Muaraenim 2018, Pilwako Pagaralam 2018, Pilbup Mura 2020.

"Itu sebagaian kecil contoh pilkada dimana tokoh dalam catatan lembaga Survei di berbagai media memiliki elektabilitas unggul bahkan tinggi namun anti klimaks (kalah) di hasil pilkada," ungkapnya.

Baca juga: Ratu Dewa-Rasyid Rajasa Diisukan Berpasangan Prima Salam, Pilwako Bersama Koalisi Indonesia Maju

Dia juga menambahkan contoh yang paling dekat yakni pilgub Sumsel 2013, jejak digital jelang tahapan pilkada tingkat elektabilitas terhadap petahana tinggi diatas 50 persen

namun terus menurun hingga di angka 37 an persen walaupun masih memenangkan kontestasi dengan alot termasuk melalui pemungutan suara ulang (PSU).

"Begitu juga di pilgub Jambi 2020 justru kalau kita melihat jejak digital, tokoh paling buncit hasil Survei saat tahapan pilkada justru yang unggul,"terang Bung FK sapaannya.

Artinya yang harus diperhatikan itu bukan semata elektabilitas bagaimana pergerakan dan perubahan persepsi pemilih dari waktu ke waktu sampai jelang pemungutan suara atau kita sebut resistensi pemilih.

Menurut mantan Sekjen IKA Fisip Unsri ini, resistensi pemilih ini banyak faktor mulai dari faktor kedaerahan, suku agama termasuk politik uang. Kemudian instrumen lain yang penting juga bagaimana kandidat mampu mengkonsolidasikan pemilih hingga level bawah dan menguasai oponi publik.

"Kecenderungan di pilgub Sumsel, jika ada 4 tokoh atau calon yang mampu menarik 4 basis besar kedaerahan yakni Komering, Ogan, Musi dan Besemah angka elektabilitas tertinggi diantara 37 - 40 persen. Sementara pemilih Jawa akan cenderung mengikuti tren dinamika basis wilayah masing-masing," ujarnya.

Dia juga mengatakan pilkada masih ada sisa waktu 5 bulan, pergerakan pemilih saya pikir masih dinamis dan kecenderungan akan melihat siapa dulu calon yang akan maju secara definitif terutama di wilayah yang bukan menjadi basis utama petahana saat ini.

"Memang biasa jika belum ada kepastian tokoh yang maju, hasil survei petahana akan dominan. Namun jika sudah ada lawan pasti baru dapat dilihat bagaimana pergeseran pemilih.

Namun Elektabilitas tinggi bagi petahana itu sangat menguntungkan tinggal bagaimana menjaga resistensi pemilih tersebut," katanya.