5 Balon Gubernur Sumsel Dijadwalkan Ikut UKK di DPP PKB, Kemungkinan Langsung Diberikan Surat Tugas

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Sebanyak lima bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumsel dijadwalkan mengikuti UKK (uji kepatutan dan kelayakan) di DPP PKB, Jumat (31/5/2024).

Demikian disampaikan Ketua DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Sumsel Drs Ramlan Holdan sekaligus membantah adanya nama Bacagub Sumsel yang mengklaim telah mendapat rekomendasi dukungan PKB.

"Rekom DPP PKB untuk Pilgub Sumsel sampai sekarang belum ada dikeluarkan. Ini kan yang baru daftar harus lewat UKK dulu. Ini baru mulai didaftarkan yang daftar diundang untuk mengikuti uji kelayakan di Jakarta, Jumat besok," ungkap Ramlan Holdan, Rabu (29/5/2024).

Mantan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel ini mengatakan sudah ada daftar pemanggilan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengikuti UKK.

"Ada Herman Deru, Pak Mawardi Yahya, Heri Amalindo, Eddy Santana Putra, Holda. Wakil yang mengembalikan formulir kemungkinan akan dipanggil juga," kata Ramlan.

Ramlan yang juga bakal maju di Pilkada Muarenim mengatakan, barulah setelah menjalani UKK kemungkinan akan diberikan surat dari DPP PKB.

"Setelah mengikuti UKK kemungkinan mereka akan diberikan surat tugas. Bisa jadi semuanya yang minta kemungkinan dikasih oleh DPP," katanya.

Sebelumnya, sejumlah bakal calon kepala daerah di Sumsel sudah mengklaim mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk di Pilkada 2024. 

DPW PKB Sumsel angkat bicara terkait klaim dukungan yang dilakukan oleh balon kepala daerah tersebut. 

Ramlan Holdan, Ketua DPW PKB Sumsel menegaskan partainya belum memberikan rekomendasi resmi dukungan untuk mengusung balon kepala daerah di Pilkada 2024. 

"Itu baru surat penugasan saja, dan masih ditandatangi oleh desk Pilkada. Jadi baru surat penugasan saja, " kata Ramlan Holdan.  

Sejumlah Balonkada yang telah 'mengklaim' resmi diusung PKB di Pilkada Kabupaten atau kota di wilayah Provinsi Sumsel, seperti Askolani di Banyuasin, Nandriani di Palembang dan Lucianty di Musi Banyuasin (Muba). 

Menurut Ramlan, surat penugasan ini sama dengan yang 'diklaim' balon di kota Palembang, padahal hampir semua kandidat yang mendaftar menerima surat penugasan dari tim desk Pilkada, termasuk mantan Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda. 

"Rata-rata setiap daerah dapat surat penugasan, dan kemungkinan dapat surat penugasan itu, " bebernya. 

Ditambahkan Ramlan, jika isi surat penugasan itu berisi beberapa poin, diantaranya penerima harus melakukan konsolidasi dengan partai yang ada, untuk diajak dalam koalisi nantinya, mengingat akan sulit jika partai tidak berkoalisi untuk mengusung pasangan calon. 

Baca juga: Herman Deru Instruksikan Relawan Militan Rapatkan Barisan, Berikut Pesan Jelang Deklarasi HDCU