GPK Backup Ambil Alih DPW PPP Sumsel, DPP Persilahkan Buka Penjaringan Pilkada di Sumsel

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) membackup DPP PPP (Dewan Pimpinan Pusat Partai Pesatuan Pembangunan)

untuk mengambil alih DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl Kolonel H Barlian Palembang, Selasa (7/5/2024). 

"GPK sebagai Banom (Badan Otonom) PPP, sesuai perintah DPP PPP untuk mengamankan bahwa ada acara tentang penetapan

pengambil alihan DPW PPP Sumsel padahari ini," ungkap Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah DPW PPP Sumsel, M Asrul Indrawan SE.

Untuk itu Banom bergerak mengamankan situasi sehingga lebih kondusif selaku Banom akan tegak lurus terhadap partai PPP.

"Harapan kami Banom harus dihidupkan agar bisa lebih banyak dan tegak lurus terhadap partai. Kita menunggu instruksi dari DPW PPP Sumsel untuk melakukan kebijakan politik kedepan," kata Asrul.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) mengambil alih kepengurusan DPW PPP Sumsel.

"Kami mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk DPW Sumsel agar menjadi lebih baik lagi. Baik agenda keorganisasian

maupun agenda politik ke depan dalam waktu dekat yakni Pilkada," tegas Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP, H Rusli Effendi,S.Pd.I,SE,M.Si.

Rusli berharap agar Pilkada Serentak 2024 ini agar dapat dijadikan sebagai momentum dalan upaya perbaikan partai ke depan.

Rusli yang ditunjuk DPP PPP untuk sementara waktu memimpin DPW PPP Sumsel juga berterima kasih kepada Ketua DPW PPP Sumsel, H Agus Sutikno SE MM MBA yang selama ini dipercayakan untuk memimpin DPW PPP Sumsel.

"Mohon untuk jangan hanya dilihat yang negatifnya, jika terima informasi yang tidak valid tolong juga jangan dulu dikembangkan kemana-mana.

Kendali partai diambil alih oleh DPP tapi bukan berarti DPW PPP tidak boleh beraktivitas. Silahkan, terruskan jika ada kader PPP yang dianggap berkualitas untuk maju di kontestasi Pilkada kali ini," kata Rusli.

Surat peringatan dan pemberian sanksi DPP Partai Persatuan Pembangunan kepada Ketua DPW PPP Sumsel Agus Sutikno SE MM MBA

Nomor: 2490/SP/DPP/IV/2024 yang ditandatangani Plt Ketua Umum DPP PP H Muhamad Mardiono dan Sekjen DPP PP HM Arwani Thomafi tertanggal 25 April 2024.

Berdasarkan surat pernyataan 10 DPC PPP se-Provinsi Sumatera Selatan telah mengindikasikan adanya konflik dan kisruh internal

dalam tubuh DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan sehingga berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi partai secara dinamis.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini DPP PPP memberikan peringatan dan sanksi kepada yang bersangkutan:
Sehubungan hal tersebut, dengan ini DPP PPP memberikan peringatan dan sanksi kepada yang bersangkutan:

1. Agus Sutikno SE MM MBA tidak diperbolehkan mengambil langkah-langkah dan kebijakan kepartaian sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP.

2. Kegiatan partai yang bersifat agenda politik dan keorganisasian di DPW PPP Provinsi Sumsel untuk sementara waktu diambil oleh DPP PPP sampai adanya keputusan lebih lanjut dari DPP PPP.

Surat ditembuskan kepada:
1. Gubernur Sumsel
2. DPW PPP Provinsi Sumsel
3. KPU Provinsi Sumsel
4. Bawaslu Provinsi Sumsel

Baca juga: YPM Rutin Keliling Masjid-Musholla Palembang Tebar Program Gerakan Sayang Orangtua

Rusli mengatakan DPP sudah mengambil keputusan untuk sementara ini DPW PPP Sumsel diambil alih oleh DPP karena terjadi dinamika sudah lama sejak 2021, 2022, 2023.

Karena itu kepada DPW, DPC diharapkan solid, menjaga soliditas. Keputusan partai sudah diambil. Diharapkan tegak lurus dengan kebijakan partai.

Ia menyebut pimpinan boleh berganti, tapi dinamika itu biasa. Tapi kelangsungan partai terus berjalan. Secara administratif tentu Wakil Ketua

bisa mewakili dan Sekretaris untuk mengambil tindakan administrasi. Tetapi yang bersifat kebijakan, strategis soal Pilkada itu sudah diambil alih oleh DPP. 

"PO Nomor 13 menurutnya sudah dikeluarkan tanggal 22 lalu. Seharusnya sudah boleh dibuka. DPC sudah boleh membuka penjaringan dibentuk panitia," ujarnya.

Tetapi ada juga kebijakan, jikalau misalnya daerah kita sedikit kadernya mau maju. Itu boleh diambil keputusan. Termasuk gubernur bisa tanpa dibuka pendaftaran.

"Kita serahkan sepenuhnya kebijakan ke DPC. Itulah bentuk otonomi dari partai kita. Tapi tentu berkoordinasi dengan DPW. Ada aspirasi untuk Muswilub tapi sekarang kita DPP sudah ambil alih.

Oleh karena itu Pak Azhar dan Wakil Ketua dan Sekretaris tetap bisa mengendalikan partai untuk rutinitas, untuk kepentingan administrasi. Tapi yang kebijakan politis. Hal-hal yang strategis tentu tetap melaporkan ke DPP," pesan Rusli.

Rusli mengatakan DPP PPP tidak mencopot Agus Sutikno SE MM MBA darijabatannya sebagai Ketua DPW PP Sumsel.

"Tidak memberhentikan. Kita ambil alih kewenangan sampai waktu yang belum ditentukan. Tapi tidak ada halangan langkah-langkah rutinitas kebijakan," terangnya.

Ia yakin untuk Pilkada tidak ada kendala. Sebab diakuinya Beberapa Bacagub Sumsel sudah ada yang datang ke PPP. Selanjutnya DPW PPP Sumsel dipersilahkan memberikan pertimbangan ke DPP.

"Karena kita belum buka penjaringan atau mungkin kita tidak membuka karena kita cuma dia kursi. Tapi saya tetap minta pertimbangan DPW yang mungkin DPC sehingga kami dapat mengambil keputusan tidak salah," pungkasnya.

Sekretaris DPW PPP H Ahmad Palo SH menyambut baik keputusan DPP PPP terkait kebijakan strategis, politis itu tentu diambil alih DPP.

"Kita DPW bersama DPC harus bisa menjaga soliditas terkait hal-hal yang disampaikan bahwa PO Nomor 13 terkait Pilkada nanti akan kami rapatkan atas izin dari DPP.

Kami bersyukur hari ini menjadi momentum DPW PPP Sumsel akan lebih baik. Dalam waktu dekat momen Pilkada apakah nanti akan membuka penjaringan terhadap calon kepala daerah tentu akan koordinasi dengan DPP," kata Palo.

Sementara Ketua DPW PPP Sumsel, H Agus Sutikno SE MM MBA beberapa kali coba dihubungi dan dikonfiormasi whatapps lebih memilih tidak memberikan komentar.