Tak Semenarik Pilgub Sumsel, Para Balon Walikota Palembang Potensial Picu Golput

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif telah terlaksana bulan 14 Februari kemarin, dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, yakni sekitar 78 persen.

Salah satu faktor utama penyebab tercapainya target tingkat partisipasi ini dikarenakan menariknya dinamika kontestasi Pilpres, otomatis

berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat didalam pemilihan legislatif sebab dilaksanakan secara bersamaan.

Kini giliran Pemilihan Kepala Daerah akan dihelat 27 November nanti. Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walikota yang akan dilakukan secara serentak.

Di Provinsi Sumatera Selatan ada 17 Kabupaten/Kota. Dimana Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi yang tentu lebih mendapat provinsi ketimbang 16 kabupaten/kota lainnya.

Dimana hingga saat ini para Bakal Calon Gubernur yang beredar nama, atau sosoknya di publik daerah ini cukup diketahui figur maupun reputasinya.

Dan respon juga atensi warga cukup tinggi atas para bakal calon Gubernur.

Akan tetapi, di sisi lain pengamat politik Drs Bagindo Togar Butar Butar melihat Pemilihan Walikota Palembang kurang menuai sambutan maupun simpati masyarakat kota ini.

"Kuat kemungkinan realitas sosial ini terjadi dikarenakan oleh kualitas, performa dan fortopolio para Bakal Calon yang menjajakan dirinya kepada

masyarakat kota ini sangat kontras kualifikasinya dengan para Balon Gubernur," ungkap Bagindo Togar kepada Sripoku.com, Senin (15/4/2024).

Padahal kata Bagindo, Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan ini butuh figur Paslon pemimpin Pemerintahan Daerah yang sarat wawasan juga gagasan yang visioner, komprehensif, futuristik, modern,terbuka, partisipatif

serta berkeadilan dalam menjalankan roda pemerintahan pembangunan di wilayah dengan jumlah penduduk lebih kurang 1,7 juta lebih yang tersebar di 107 kelurahan dalam 18 kecamatan.

"Mencermati sosok para Balon Walikota ini, tak satupun yang mampu menonjolkan kapabilitas, kompetensi maupun integritasnya secara meyakinkan kepada masyarakat pemilih," kata Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya.

Ia menyebut, mereka cenderung fokus memasarkan personal brandingnya melalui media advertorial,

APK mainstream (yang tergolong mahal pembiayaannya) medsos dengan konten biasa-konten saja. Serta ada juga melabeli dirinya sebagai tokoh publik yang peduli atas kegiatan sosial, charity serta dermawan dengan aneka janji yang uthopia.

Baca juga: Mungkinkah Terjadi Head to Head Antara HD dan MY? Pilgub Sumsel 2024 Lebih Berwarna

"Padahal wartakota ini sesungguhnya lebih membutuhkan Pemimpin Yang lebih teruji membawa perubahan. Dimana kita ketahui sekitar

11 tahun kota ini stagnan pembangunannya," ujar mantan Ketua Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya (IKA Fisip Unsri).

Di sisi lain, kemampuan mengantisipasi masalah banjir, jalanan macet, pelayanan publik yang prima, pembangunan infrastruktur dan beragam

fasilitas publik, pengembangan UMKM adalah kebutuhan dasar masyarakat, alias bukan program atau prestasi yang luar biasa, tetapi sangat biasa.

"Artinya kualitas para Bakal Calon Kepala Daerah yang ditawarkan sangat menentukan antusiasitas masyarakat dalam pemilukada nanti," ujarnya.

Dan juga kepada para Balon Walikota Ibu Kota Provinsi, tidak cuma memposisikan warga sebagai komoditas elektoral dalam pemilukada semata.

Sedangkan masyarakat kota ini juga memiliki preferensi baru dan terukur dalam menilai serta memilih Paslon Walikotanya dengan perubahan bukan sekadar harapan, tapi nyata terlihat maupun dirasakan warganya.

Bila deskripsi ekspektasi publik ini sulit terealisasi, maka konsekuensinya partisipasi pemilih masyarakat kota ini akan surut alias meningkatnya pemilih Golput.

"Dan kembali berharap banyak terhadap Pemiukada Provinsi atau Gubernur, yang cukup banyak menyita perhatian publik. Karena Balon Gubernur relatif  merata kualitas, kompetensi serta kemasannya," pungkasnya.