Tak Semenarik Pilgub Sumsel, Para Balon Walikota Palembang Potensial Picu Golput

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pemilihan Umum Presiden dan Legislatif telah terlaksana bulan 14 Februari kemarin, dengan tingkat partisipasi yang cukup tinggi, yakni sekitar 78 persen.

Salah satu faktor utama penyebab tercapainya target tingkat partisipasi ini dikarenakan menariknya dinamika kontestasi Pilpres, otomatis

berdampak pada tingginya partisipasi masyarakat didalam pemilihan legislatif sebab dilaksanakan secara bersamaan.

Kini giliran Pemilihan Kepala Daerah akan dihelat 27 November nanti. Pemilukada Gubernur dan Bupati/Walikota yang akan dilakukan secara serentak.

Di Provinsi Sumatera Selatan ada 17 Kabupaten/Kota. Dimana Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi yang tentu lebih mendapat provinsi ketimbang 16 kabupaten/kota lainnya.

Dimana hingga saat ini para Bakal Calon Gubernur yang beredar nama, atau sosoknya di publik daerah ini cukup diketahui figur maupun reputasinya.

Dan respon juga atensi warga cukup tinggi atas para bakal calon Gubernur.

Akan tetapi, di sisi lain pengamat politik Drs Bagindo Togar Butar Butar melihat Pemilihan Walikota Palembang kurang menuai sambutan maupun simpati masyarakat kota ini.

"Kuat kemungkinan realitas sosial ini terjadi dikarenakan oleh kualitas, performa dan fortopolio para Bakal Calon yang menjajakan dirinya kepada

masyarakat kota ini sangat kontras kualifikasinya dengan para Balon Gubernur," ungkap Bagindo Togar kepada Sripoku.com, Senin (15/4/2024).

Padahal kata Bagindo, Kota Palembang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Selatan ini butuh figur Paslon pemimpin Pemerintahan Daerah yang sarat wawasan juga gagasan yang visioner, komprehensif, futuristik, modern,terbuka, partisipatif

serta berkeadilan dalam menjalankan roda pemerintahan pembangunan di wilayah dengan jumlah penduduk lebih kurang 1,7 juta lebih yang tersebar di 107 kelurahan dalam 18 kecamatan.

"Mencermati sosok para Balon Walikota ini, tak satupun yang mampu menonjolkan kapabilitas, kompetensi maupun integritasnya secara meyakinkan kepada masyarakat pemilih," kata Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sriwijaya.

Ia menyebut, mereka cenderung fokus memasarkan personal brandingnya melalui media advertorial,

APK mainstream (yang tergolong mahal pembiayaannya) medsos dengan konten biasa-konten saja. Serta ada juga melabeli dirinya sebagai tokoh publik yang peduli atas kegiatan sosial, charity serta dermawan dengan aneka janji yang uthopia.