Polemik Sewa Lapak Pasar 16 Ilir Palembang Ukuran 2x2 Meter Ditarif Rp350 Juta, Ini Kata PD Pasar

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Soal polemik antara pedagang Pasar 16 Ilir Palembang serta pihak ketiga terkait harga sewa lapak yang melonjak drastis, PD Pasar Palembang Djaya menyebutkan bahwa hal tersebut sudah berdasarkan kajian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), Selasa (5/3/2024).

Dirut PD Pasar Palembang Djaya, Rizal menjelaskan bahwa untuk harga sewa lapak yang beredar tersebut sudah dihitung oleh pihak KJPP. 

Menurutnya, pihak KJPP yang melakukan penghitungan dan merupakan lembaga independen.

"Kami sudah menunjuk KJPP untuk melakukan penghitungan sewa lapak, begitupun pula dengan pihak ketiga, makanya dapat harga yang telah ditetapkan tersebut." ungkap Rizal, Selasa.

Kemudian, lanjut dia, harga itulah yang disosialisasikan kepada pedagang, akan tetapi memang ada beberapa pedagang yang menolak harga yang telah ditetapkan oleh KJPP.

Meski begitu, ada beberapa usulan dari pedagang, bahwa mereka ingin terlibat dalam menetapkan harga itu. 

Ia menyebutkan, bahwa pihaknya menghargai permintaan pedagang, namun perlu diketahui bahwa dalam menetapkan harga tetap merujuk kepada putusan oleh KJPP itu sendiri. 

"Kalau pedagang ingin mengusulkan silakan, namun dalam aturannya kita tidak boleh menetapkan hanya atas suka-suka antara pihak ketiga dan pedagang saja tanpa melibatkan lembaga independen." ujarnya.

Sementara ini, pihaknya belum bisa mengakomodir permintaan daripada para pedagang, akan tetapi sebenarnya sebelum itu semuanya hampir menemukan kesepakatan.

Namun semua itu ada yang tidak disepakati oleh beberapa pedagang.

Sosialisasi kepada pedagang sudah beberapa tahun ini dilakukan dan tidak ada pedagang yang tidak mengetahui hal tersebut. 

Namun begitu, diakuinya memang ada beberapa pedagang yang menolak. 

"Silahkan saja pedagang menolak, namun tetap akan kita sampaikan kepada KJPP, tapi kami tidak bisa memastikan apakah kjpp menuruti kehendak daripada pedagang," jelasnya.

Menurutnya, pedagang tidak menepati janjinya sehingga sekarang berjalan seperti yang ada dan juga sudah melakukan mediasi dengan Komnas HAM, namun pedagang tidak menepati kesepakatan itu.

"Untuk melakukan eksekusi kita serahkan kepada pihak ketiga, namun kami tetap memantau dan melihat fenomena yang akan terjadi, kedepannya akan kita sampaikan kepada PJ walikota dan nanti kita akan panggil PT BCR untuk mengklarifikasi apa yang terjadi," ujarnya.

Lapak Kios Berukuran 2x2 Meter Disewakan Rp 350 Juta

Ratusan pedagang Pasar 16 Ilir Palembang, menggelar aksi unjuk rasa terkait melonjaknya harga sewa lapak kios di pinggiran Sungai Musi tersebut, Selasa (5/3/2024).

Para pedagang ini mengeluhkan harga sewa lapak kios yang ditetapkan pihak pengelola, yakni PT Bima Citra Realty (BCR) yang berada di kisaran angka Rp350 juta hingga Rp750 juta. 

Bagir salah seorang pedagang Pasar 16 Ilir Palembang menjelaskan bahwa harga sewa yang ditetapkan pihak PT BCR dirasa sangat memberatkan dengan kondisi perekonomian saat ini. 

"Kebijakan itu harusnya Pro masyarakat dan pro rakyat. Jangan memberatkan. Ini sudah semena-mena, namanya," katanya, Selasa.

Dijelaskan, harga sewa lapak 2x2 meter berada di angka Rp350 juta dengan harus membayar minimal DP Rp100 juta dalam kurun waktu tujuh hari. 

"Jika tidak mampu bayar, maka akan digusur. Kondisi berdagang saat ini kadang sehari saja tak dapat pelanggan bagaimana kami bisa membayar sewa itu," ujarnya. 

Senada, Ibrahim pedagang pasar 16 Ilir lainnya berkata bahwa untuk membayar harga sewa itu, seharusnya dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. 

Pagar seng yang mengelilingi gedung Pasar 16 Ilir serta baseman kerap tergenang akibat diguyur hujan tentu membuat para pedagang tidak nyaman menggelar lapak dagangan. 

Dijelaskan, ukuran kios 2x2 meter, harga sewa lapak hanya tempat yang membedakan. 

Dimana, lapak tikungan (bagian dalam) di harga Rp 600 juta, Tikungan (bagian Depan) Rp 750 juta, Belakang tikungan Rp 450 juta dan bagian Tengah/lorong Rp 350 juta.

"Harga itu harus lunas dalam waktu 2 tahun dengan perbulannya minimal Rp10 juta. Itu sewa Hak Guna Bangunan, tentu sangat berat dengan kondisi yang ada," katanya. 

Ia berharap pemerintah bisa menetapkan harga seminimal mungkin, sehingga bisa memberikan rasa nyaman bagi semua pihak, baik pedagang maupun pembeli nantinya. 

Sementara, pengelola PT BCR maupun PD Pasar Palembang Djaya hingga Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa hingga kini saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan.