Jokowi Bagi Kue Jabatan Tiga Pendukung Prabowo-Gibran, Tak Hanya AHY

SRIPOKU.COM - Tak perlu menunggu dilantiknya Capres 02 Prabowo-Gibran untuk mengapresiasi kepada para pendukung untuk dimasukkan dalam jajaran kabinet pemerintahan 2024-2029 nanti.

Sepertinya Presiden Jokowi membuktikan jika dirinya pun tak melupakan jasa orang-orang yang telah mensupport putra sulungnya itu. 

Meski dengan sisa waktu delapan bulan lagi, setidaknya sederet nama pendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka dipercaya mengisi jabatan di masa pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.

Jelang real count maupun quick count merampungkan penghitungan perolehan suara Pilpres 2024, sepertinya Jokowi mengakomodir pimpinan partai politik hingga tim sukses pemenangan Prabowo-Gibran di kabinetnya.

Berikut daftar sosok pendukung Prabowo-Gibran yang dapat jabatan:

AHY jadi Menteri ATR/Kepala BPN
Presiden Jokowi resmi mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai anak buahnya ke dalam Kabinet Indonesia Maju.

AHY memperoleh kursi menteri agraria dan tata ruang (ATR) yang sebelumnya diduduki Hadi Tjahjanto – mantan panglima TNI.

Hadi sendiri posisinya digeser menjadi menteri koordinator politik, hukum dan keamanan menggantikan Mahfud MD yang sebelumnya mengundurkan diri karena ikut kontestasi Pilpres 2024.

Presiden Jokowi mengutarakan alasan memilih AHY sebagai Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pertama, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat.

Kedua, putra pertama Presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhohono ini lulusan Akademi Militer (Akmil), dan terakhir AHY juga lulusan pendidikan tinggi di universitas ternama luar negeri.

“Saya kira, saya tidak ragu memberikan tempat untuk kementerian ATR/BPN, karena ini lulusan manajemen, saya kira beliau sangat siap,” kata Presiden Jokowi usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (21/2/2024).

Tak lupa Jokowi juga langsung memberi tiga tugas, meski AHY mungkin hanya akan menjabat selama 8 bulan.

Tugas pertama, Jokowi ingin ada percepatan dalam penerapan tiga kebijakan. Pertama, kebijakan digitalisasi sertifikat tanah.

"Pertama, yang berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif," kata Jokowi.