LIPSUS : Pemilu 2024, Tak Lagi Uang tapi Token Caleg Siapkan Serangan Fajar Pakai Cara-cara Cashless

PPATK mengungkap praktik serangan fajar Pemilu 2024 mendatang tak lagi dengan cara-cara konvensional bagi-bagi amplop berisi uang sekarang token

Editor: adi kurniawan
Handout
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik serangan fajar Pemilu 2024 mendatang tak lagi dengan cara-cara konvensional seperti bagi-bagi amplop berisi uang, sembako diantar ke rumah-rumah atau cara lainnya. 

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik serangan fajar Pemilu 2024 mendatang tak lagi dengan cara-cara konvensional seperti bagi-bagi amplop berisi uang, sembako diantar ke rumah-rumah atau cara lainnya.

Modus serangan fajar terbaru adalah melalui dompet digital, paling mudah adalah bagi-bagi token listrik.

Serangan fajar merupakan praktik politik uang (money politics) dalam rangka membeli suara bagi caleg. Serangan fajar acapkali sulit diungkap meski rumor yang beredar kuat.

Seorang bakal calon legislatif di Kota Palembang yang tak mau disebut identitasnya mengakui kemungkinan memang terjadi serangan fajar melalui cara yang lebih modern, seperti memberikan token listrik kepada warga atau top up ke dompet digital masing-masing pemilih.

Namun diakui cara lama masih tetap bisa dipakai.

"Mungkin tak lagi seperti dulu, beri amplop atau beri sembako. Itu rawan ketahuan. Kalau ketahuan langsung dicap serangan fajar atau money politik dan bisa dilaporkan," ujarnya, Minggu (9/7/2023).

Meski demikian tak semuanya berubah. Menurutnya masih ada saja caleg yang mungkin menggunakan cara-cara lama.

"Kalau di pelosok, cara lama masih bisa dipakai karena jauh dari pengawasan dan relatif mudah diajak kerja sama. Tapi kalau di kota-kota atau wilayah dekat kota ya rawan ketahuan," katanya.

Terkait besaran uang untuk serangan fajar baik bentuk token atau top up dompet digital, ia tak bisa merinci saat ini.

Menurutnya besaran uang melihat situasi dan kondisi. Lagi pula menurutnya hari H Pemilu Legislatif, 14 Februari 2024 masih terhitung lama, selain itu daftar calon legislatif tetap juga belum disahkan.

"Itu (besar uang) tergantung situasi nanti. Berapa token listrik, atau top up yang dimasukan ke dompet digital belum tahu sekarang," katanya.

Sedangkan Ketua Pimpinan Wilayah GPK (Gerakan Pemuda Ka'bah) Sumsel M Asrul Indrawan SE yang juga Caleg DPR RI Dapil Sumsel 1 dari Partai Persatuan Pembangunan berharap kepada para kontestan yang akan maju di Pemilihan Legislatif 14 Februari 2024 mendatang bertarung secara fair dan tidak menghalalkan segala cara membeli suara pemilih.

"Sebagai Caleg saya menekankan kepada aparat pemilu baik KPU maupun Bawaslu bahwa dinamika sekarang berbeda dengan dinamika dahulu," kata M Asrul Indrawan SE, Rabu (5/7/2023).

M Asrul Indrawan memaparkan sekarang ini sudah zamannya digital yang lebih canggih, lebih terstruktur dan lebih masif dalam hal upaya bagaimana memenangkan hati rakyat dengan cara-cara tertentu, salah satunya money politic.

"Nah ini persoalan bagi kita semua. Kalau dulu enak itu konvensional jadi ada uangnya. Kalau sekarang bisa melalui transfer ataupun aplikasi-aplikasi yang berbasis keuangan seperti GoPay, OVO, atau Dana," kata Asrul.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved