LIPSUS : Pemilu 2024, Tak Lagi Uang tapi Token Caleg Siapkan Serangan Fajar Pakai Cara-cara Cashless

PPATK mengungkap praktik serangan fajar Pemilu 2024 mendatang tak lagi dengan cara-cara konvensional bagi-bagi amplop berisi uang sekarang token

Editor: adi kurniawan
Handout
Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap praktik serangan fajar Pemilu 2024 mendatang tak lagi dengan cara-cara konvensional seperti bagi-bagi amplop berisi uang, sembako diantar ke rumah-rumah atau cara lainnya. 

Serangan fajar seperti ini, kata Beren akan sangat mudah untuk dilakukan dibanding dengan cara konvensional. Sehingga, ruang untuk melakukannya pun jadi semakin besar untuk terbuka.

Sedangkan untuk dompet digital, Plt. Deputi Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK Syahril Ramadhan mengatakan, pihaknya telah menggandeng pihak pelapor yang mengeluarkan uang elektronik.

"Jadi, sekarang orang bisa saja tidak menggunakan cash, tapi pakai GoPay, OVO, atau Dana. Jangan sampai uang elektronik ini dimanfaatkan untuk penggunaan dana pemilu secara ilegal," kata Syahril. (fiz/cr42)

Bisa Transaksi Anonim

Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengakui sulit melacak serangan fajar yang dilakukan peserta Pemilu menggunakan cara baru, dengan platform digital.

"Kalau terkait e-money yang digunakan dalam politik uang, transaksi e-money itu akan sulit untuk dilacak karena user bisa melakukan transaksi secara anonim. Transaksinya akan sulit diketahui kecuali si penerima atau pihak terkait melaporkan transaksi yang dia terima," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Ahmad Naafi, SH, M.Kn kepada Sripo, Selasa (4/7/2023).

Meski demikian tak menyurutkan Bawaslu untuk melakukan tindakan untuk mengantisipasi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggar.

Mantan komisioner KPU Provinsi Sumsel ini menyebutkan setidaknya ada empat langkah untuk mengantisipasinya.

Yakni memberika edukasi ke masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalma pengawasan, memberikan peraturan yang jelas mengenai kejahatan politik uang, bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menaungi pengawasan keuangan negara maupun dunia perbankan, dan peningkatan kualitas SDM di jajaran Bawaslu yang melek teknologi.

Selain itu pula pengawasan partisipatif melibatkan masyarakat intinya Bawaslu dan jajarannya akan peka terhadap modus baru politik uang dengan kewenangannya melalui proses laporan, temuan maupun informasi awal yang diketahui.

"Khusus informasi awal Bawaslu dan jajarannya akan mengadakan investigasi dan mengungkap modus yang semakin berkembang," ujarnya. (fiz)

Sulit Diawasi di Lapangan

Pengamat politik dari Public Trust Institute (PUTIN) Fatkurohman menilai politik uang melalui platform digital sangat mungkin terjadi pada Pemilu 2024 ini. Hal ini seiring kian tingginya penggunaan platform tersebut dewasa ini, khususnya di perkotaan.

"Jika ini terjadi, ini sangat sulit diawasi di lapangan karena sangat privat dalam pelaksanaanya," kata Fatkurohman, SSos, Senin (3/7/2023).

Menurutnya, era digital saat ini transaksi keuangan semakin mudah melalui aplikasi uang elektronik.

Halaman
1234
Sumber: Sriwijaya Post
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved